MALANGVOICE– Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) menampung beragam usulan dari masyarakat. Forum ini sebagai acuan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2027 yang menitikberatkan pada penguatan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan masyarakat untuk pemerataan pembangunan.
Pada tahun 2027 menjadi momen penguatan atas arah pembangunan sejumlah program prioritas Pemkot Batu. Hal itu dituangkan dalam tema “Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Daerah”. Meski begitu, pemerintah daerah harus cermat memilah yang realistis untuk direalisasikan di tengah keterbatasan anggaran.
Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan keterbatasan fiskal akibat penyesuaian dana transfer pusat membuat pemerintah daerah harus cermat dalam menentukan prioritas. Pada tahun 2027 bukan sekadar kelanjutan program, tetapi momentum memastikan setiap anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat desa.
“Kita tidak lagi bicara hanya soal banyaknya program, tapi seberapa besar dampaknya. Dengan kondisi fiskal yang ada, semua harus tepat sasaran dan terukur,” ujarnya.
Ia menyoroti sisa kemampuan anggaran yang diproyeksikan sekitar Rp387,5 miliar akan difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Di bidang pendidikan, Pemkot memastikan keberlanjutan Program Seribu Sarjana tetap menjadi prioritas. Nurochman menilai peningkatan kuota penerima manfaat merupakan investasi jangka panjang yang tidak bisa ditunda.
“SDM ini fondasi. Kita siapkan generasi ke depan dengan akses pendidikan yang lebih luas. Itu yang akan menentukan daya saing Kota Batu ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, sektor kesehatan akan diarahkan pada pemerataan layanan dasar. Pembangunan fasilitas puskesmas serta pemenuhan sarana pendukung di desa dinilai sebagai kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan.
“Pelayanan kesehatan tidak boleh timpang. Semua warga harus punya akses yang sama, baik di kota maupun desa,” katanya.
Di sisi lain, Nurochman juga menekankan pentingnya transformasi ekonomi daerah melalui pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menyebut, peran BUMD ke depan harus lebih konkret dalam menggerakkan sektor UMKM, pertanian, hingga pariwisata.
“BUMD tidak boleh hanya berjalan biasa. Harus jadi motor penggerak ekonomi lokal, memberi manfaat langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Untuk proyek berskala besar seperti Mal UMKM dan Spiritual Botanical Garden, Pemkot memilih tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi opsi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa membebani anggaran daerah.
“Kita harus adaptif. Kalau bisa dikerjakan dengan kolaborasi, kenapa tidak. Yang penting proyek tetap jalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, isu lingkungan juga menjadi perhatian dalam perencanaan 2027, khususnya percepatan pengelolaan sampah terpadu dan penguatan infrastruktur ramah lingkungan.
“Intinya sederhana, program harus terasa manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang kita jaga di 2027 dengan landasan pemerataan serta berkelanjutan,” pungkasnya.(der)