MALANGVOICE– Pemerintah pusat menggagas berdirinya Sekolah Rakyat (SR) yang ditegaskan dalam Inpres nomor 8 tahun 2025. Regulasi ini untuk menjamin masyarakat kategori miskin dan miskin ekstrim agar dapat mengenyam pendidikan. Program ini menyediakan pendidikan gratis dengan konsep sekolah asrama.
Penyelenggaraan SR diampu Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Ada sebanyak 53 titik gedung yang dinyatakan layak. Dari jumlah itu, dibutuhkan sekitar 1.000-1.600 guru dan tenaga kependidikan. Serta diprediksi dapat dapat menampung sebanyak 3.800 siswa SR. Dan saat ini secara simultan, guru dan tenaga kependidikan serta kepala sekolah untuk SR mulai dilakukan proses perekrutan.
Retret ASN Pemkot Malang Ditutup, Pelayanan Publik Siap Naik Kelas
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan, sebanyak 53 gedung ini masih dalam tahap renovasi untuk memperbaiki fasilitas yang ada. Gedung- gedung tersebut merupakan aset milik negara, mulai aset Kemensos hingga aset milik pemda baik kota, kabupaten, maupun provinsi,
“Selain 53 titik yang sudah ada, Kemensos juga sudah menerima puluhan usulan tempat Sekolah Rakyat dari pemda yang saat ini sedang disurvei. Dan kita harapkan di tahun 2025 ini Sekolah Rakyat bisa diselenggarakan di 100 titik dimana semuanya sudah dalam proses,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul saat acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama penyelenggaraan Sekolah Rakyat di SMP-SMA Al Hikmah Islamic International Boarding School, Kota Batu (Senin, 19/5).
Penandatanganan nota kesepahaman ini juga menjadi bukti sinergitas pemerintah dengan swasta, terutama dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dalam kajian ini, Al Hikmah Boarding School Batu memiliki learning management system (LMS) berbasis teknologi berupa aplikasi bernama Sekolahku. Aplikasi tersebut berisi basis data peserta didik, seperti alur pembelajaran, hingga indikator capaian belajar. Instrumen tersebut dinilai menjawab tantangan serta jaminan mutu Sekolah Rakyat yang juga berbasis teknologi dan setara.
Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi beberapa hal. Antara lain, pelaksanaan dan dukungan untuk kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat, kajian dan penelitian bidang pendidikan, serta sinergi peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.
Keterlibatan sekolah swasta seperti Al-Hikmah diperlukan dalam membantu modul dan aplikasi untuk mengelaborasi kurikulum yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dikdasmen membuat dua kurikulum, yakni formal dan karakter. Untuk itu, Gus Ipul mengapresiasi Al-Hikmah karena bersedia berbagi pengalaman dan teknologinya untuk persiapan modul bagi terselenggaranya SR.
Gus Ipul menuturkan, Ponpes Al Hikmah ini dipilih karena sistem pembelajarannya dinilai ada kecocokan dengan draf kurikulum yang disusun untuk Sekolah Rakyat. Perbedaannya, Al Hikmah bernuansa islami, sedangkan Sekolah Rakyat bersifat umum.
“Nantinya, Sekolah Rakyat akan menjadi sekolah yang berasrama, jadi membutuhkan metode pendidikan 24 jam. Selain memiliki kurikulum formal, di Sekolah Rakyat juga akan ada kurikulum pendidikan karakter,” ujar Gus Ipul.
Meskipun Kemensos menjadi penanggung jawab dalam program Sekolah Rakyat, Gus Ipul memastikan bahwa pihaknya tidak bekerja sendiri dalam merealisasikan sekalgus mengoptimalkan pengoperasian SR. Ada beberapa Kementrian yang mendukungnya seperti, Kemendikmen, Kemendikti, Kemendagri, Kemen PUPR, Kemenag, bahkan Kemen PPPA, Kemenkes, dll juga akan ikut mendukung dalam pengoperasian SR.
“Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini adalah inisiasi dari bapak Presiden. Dan sesuai arahan bapak Prabowo pengentasan kemiskinan dan juga Sekolah Rakyat ini adalah kerja bersama dari semua kementrian,” ujar Gus Ipul.(der)
