MALANGVOICE – Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang,tampaknya tak sanggup penuhi permintaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang.
Ada kendala serius dihadapi DPKH melakukan pendataan untuk mengkonfirmasi jumlah ternak PMK sekaligus menanganinya.
Kendala tersebut berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) atau petugas yang dimiliki DPKH.
Baca Juga:
Wakil Ketua DPRD Minta Pusatkan Tenaga Kesehatan Hewan di Daerah Terdampak PMK
Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang, Nurcahyo mengatakan hal tersebut kepada malangvoice.com.
“Masih banyak data yang belum terkonfirmasi. Karena memang kita keterbatasan petugas,” jelasnya.
Nurcahyo mengatakan untuk menangani PMK ini, pihaknya menurunkan tujuh tim langsung ke lapangan mendampingi peternak.
Baca juga: DPRD Kabupaten Malang Soroti Penyertaan Modal BUMD Milik Pemkab Malang
Sementara untuk pendataan, ia juga meminta kepada timnya untuk berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa (Pemdes), Kantor Unit Desa (KUD) hingga pihak Kecamatan.
“Saat ini kita juga minta bantuan pendataan dari KUD, Pemdes, karena dari (pemerintah) pusat juga minta data by kecamatan by name by address. Kami terus melakukan intensifikasi,” ujarnya, Ahad (12/6).
Seperti diberitakan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Sodiqul Amin meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang lebih serius dan segera melakukan langkah percepatan penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang.
Jumlah Ternak Terpapar PMK Tembus 4.677 Ekor, Daerah Ini Paling Terdampak
Menurutnya saat ini penyebaran wabah PMK di wilayah Kabupaten Malang khususnya di Malang Barat cukup signifikan, seperti di wilayah Kecamatan Pujon yang mencapai 3.688 ekor.
Sedangkan, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang, jumlah ternak yang terkonfirmasi terpapar PMK di Kabupaten Malang total ada sebanyak 5.623 ekor.
Untuk itu, Sodiqul meminta Pemkab Malang serius dalam penanganan PMK dan memusatkan tenaga kesehatan hewan di wilayah Malang Barat, karena paling banyak ditemui kasus PMK.
“Selain tenaga kesehatan hewan dari Pemerintah, kami juga meminta agar Pemkab Malang bisa dengan segera meminta bantuan perguruan tinggi yang mempunyai bidang kesehatan hewan untuk turut andil dalam penanganan (PMK) ini. Ini dampaknya juga sudah dirasakan banyak masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, Sodiqul juga berharap agar rencana pengalokasian anggaran sebesar Rp 3 Miliar dari belanja tak terduga (BTT) dapat segera diakomodir, dan dapat segera digunakan untuk membeli obat atau vitamin bagi ternak yang terpapar PMK.
“Kalau di wilayah Malang Barat, Pujon, Ngantang dan Kasembon, itu konteksnya sudah pengendalian, jika melihat jumlah yang terpapar sudah mencapai ribuan. Kalau di tempat lain masih pencegahan. Tapi sama, setidaknya juga perlu obat dan vitamin,” tegasnya.
Sementara itu sebagai informasi, jumlah populasi sapi di Kabupaten Malang kurang lebih ada sebanyak 320 ribu ekor. Rinciannya, 86 ribu ekor sapi perah dan sebanyak 234 ribu ekor sapi potong.(end)
