MALANGVOICE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyoroti penyertaan Modal dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Pasalnya, penyertaan modal pada BUMD tersebut dinilai belum bisa menyumbangkan banyak PAD untuk Kabupaten Malang.
Anggota DPRD Kabupaten Malang dari fraksi Golkar Sudarman menyampaikan hal itu saat membacakan pandangan umum DPRD Kabupaten Malang terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Raperda tersebut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran (TA) 2021 di Gedung DPRD Kabupaten Malang.
Sudarman menyampaikan, setelah mencermati yang disampaikan Bupati Malang pada rapat paripurna sebelumnya, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar 103,06 persen.
Pendapatan daerah yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi Rp669.361.940.836,91 atau sebesar 90,24 persen.
“Dengan tercapainya target pendapatan tersebut, kami mohon data rinci besaran penyertaan modal dan kontribusi dari masing-masing BUMD,” tanya Sudarman.
Menurut Sudarman, Pajak daerah dengan realisasi sebesar Rp321.636.997.342 atau 102,88 persen. Retribusi daerah terealisasi Rp32.025.994.927 atau 92,55 persen.
Kami mengapresiasi terlampauinya target pendapatan dengan capaian 103,06 persen tersebut.
Namun penyertaan modal yang tidak berkontribusi positif terhadap Pendapatan Daerah perlu dievaluasi dengan serius, karena belum bisa menyumbangkan banyak PAD untuk Kabupaten Malang.
“Pemkab Malang seharusnya dapat mengukur seberapa besar kontribusi yang telah diberikan BUMD dalam menunjang PAD Kabupaten Malang,” jelasnya.
Terlebih, Pemkab Malang memiliki beberapa BMUD, seperti PDAM yang sekarang berubah nama menjadi Perumda Tirta Kanjuruhan, PD Jasa Yasa, PT BPR Artha Kanjuruhan, serta PT Kigumas yang memiliki penyertaan modal besar.
“Pada BUMD itu untuk penentuan target pendapatan apa sudah sesuai dengan jumlah penyertaan modal yang telah dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang?” tanyabya.
Menurutnya, perlu ada data rinciannya tentang besaran penyertaan Modal dan kontribusi dari masing-masing BUMD.
Sebab, lanjut Sudarman, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasi sebesar Rp20.593.539.140,25 atau 102,62 persen. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp 295.105.409.427,66 atau 78,81 persen.
Sedangkan penerimaan dari Pendapatan Transfer dengan realisasi sebesar Rp 3.155.933.221.902 atau 104,38 persen.
Penerimaan dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp 264.104.403.888,59 atau 130,23 persen. Namun, pengelolaan BUMD yang belum bisa menyumbangkan banyak PAD untuk Kabupaten Malang.
“Penyertaan modal yang tidak berkontribusi positif terhadap Pendapatan Daerah perlu dievaluasi,” pungkasnya.(end)