Wali Kota Malang Teken Komitmen Bangun Kota Layak Huni

Wali Kota Malang, HM Anton, bersama sejumlah kepala daerah lain berkomitmen mewujudkan kota layak huni. (Istimewa)
Wali Kota Malang, HM Anton, bersama sejumlah kepala daerah lain berkomitmen mewujudkan kota layak huni. (Istimewa)

MALANGVOICE – Wali Kota Malang, HM Anton, turut menandatangani komitmen membangun kota layak huni, Senin (6/11), di komplek perkantoran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Komitmen itu diteken di sela peringatan Hari Habitat Se-Dunia dan Hari Kota Se-Dunia.

Selain Anton, terdapat 26 kepala daerah lain yang menyatakan komitmen serupa. Melalui keterangan tertulis yang diterima MVoice, Anton menegaskan, komitmen membangun kota layak huni adalah keharusan.

Apalagi, lanjut dia, Kota Malang telah dinobatkan senagai kota layak huni oleh Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) pada 2016 lalu. “Ini makin meneguhkan langkah kita untuk terus menguatkan kota yang layak huni, menuju kota yang cerdas, nyaman, berdaya guna dan kondusif,” bebernya.

Terlibatnya Kota Malang dalam komitmen ini, menurut Anton tidak terlepas dari kuatnya jalinan sinergi dan komunikasi yang dibangun Pemda dengan stake holder. Dinamika yang terjadi di Kota Malang, merupakan ciri kota inovatif dan kreatif sudah dimiliki sebagai modal.

“Termasuk keterlibatan generasi muda dan masyarakat kreatif, yang tercermin dari kehadiran kampung serta taman tematik yang tidak hanya merubah perwajahan secara fisik namun juga mindset warganya,” imbuh suami Hj Dewi Farida Suryani ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, menilai, urbanisasi yang tidak terhindarkan memiliki konsekuensi makin berkurangnya wilayah pedesaan. Ini sejalan dengan data jumlah penduduk perkotaan sebesar 160 juta jiwa lebih atau 53 persen dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia.

“Ini menggambarkan bahwa komposisi terbesar ada di wilayah perkotaan, dan itu imbas dari urbanisasi. Muncul permasalahan permukiman, persampahan, kekumuhan, akses air dan sanitasi bersih. Semua pihak, tidak hanya pemerintah, harus bersama menyelesaikan persoalan itu,” pungkasnya.(Coi/Aka)