MALANGVOICE – Timgar Pemkot Batu dan Banggar DPRD Kota Batu menyetujui kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) perubahan APBD 2022.
Perubahan kebijakan keuangan daerah didasarkan pada persoalan aktual yang mempengaruhi kemampuan fiskal daerah.
Sehingga dibutuhkan penyesuaian asumsi dan proyeksi kebijakan anggaran, baik sisi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Hal ini untuk merealisasikan target sasaran program prioritas sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kota Batu 2017-2022.
Dari hasil pembahasan rancangan KUA PPAS perubahan APBD 2022, diproyeksikan terdapat defisit sebesar Rp238,88 miliar. Hal itu seiring dengan timpangnya neraca pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp955,5 miliar pada APBD perubahan. Sementara, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,19 miliar.
Baca juga : Keuangan Daerah 2023 Kota Batu Diproyeksikan Defisit Rp70 Miliar
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menyampaikan, sisi belanja daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp54,79 miliar. Sehingga belanja daerah yang semula sebesar Rp1,13 triliun pada pergeseran keenam APBD murni, diproyeksikan meningkat menjadi Rp1,19 trilun pada rancangan KUA PPAS perubahan APBD 2022.
“Belanja daerah meliputi belanja operasi yang diproyeksikan ada kenaikan Rp38,58 miliar. Dari Rp863,55 miliar pada APBD murni naik menjadi Rp902,14 miliar. Kemudian belanja modal, pada APBD murni sebesar Rp146,28 miliar diproyeksikan bertambah Rp10,08 miliar menjadi Rp156,37 miliar,” urai Dewanti.
Belanja tidak terduga (BTT) yang masuk dalam komponen belanja daerah juga ikut mengalami peningkatan. Pada APBD murni hasil pergeseran keenam, BTT dialokasikan Rp37,21 miliar diproyeksikan naik menjadi Rp43,05 miliar atau ada kenaikan sebesar Rp5,8 miliar. Selanjutnya, belanja transfer juga diproyeksikan naik sebesar Rp2,09 miliar.
Baca juga : Pemkot Batu Kucurkan Rp56 Miliar untuk Pilkada 2024
“Pada APBD murni belanja transfer sebesar Rp92,54 miliar diproyeksikan naik menjadi Rp94,6 miliar. Pemkot Batu memaksimalkan belanja daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang perkotaan. Sehingga memenuhi target RPJMD 2017-2022 serta penuntasan kegiatan hasil usulan Musrenbang dan aspirasi langsung masyarakat bisa terlaksana,” papar Dewanti.
Sementara itu sisi pendapatan daerah diproyeksikan bertambah. Pada APBD murni, pendapatan daerah sebesar Rp940 miliar. Setelah dilakukan penyesuaian naik menjadi Rp955,5 miliar. Komponen pendapatan daerah meliputi PAD yang pada APBD murni sebesar Rp192,5 miliar. Setelah perubahaan diproyeksikan sebesar Rp201,77 miliar.
Baca juga : Semester I 2022, Kucuran Kredit Perbankan Sektor UMKM Kota Batu Tembus Rp2 Triliun
Kemudian pendapatan transfer pada APBD Murni sebesar Rp732,29 miliar. Setelah pembahasan perubahan diproyeksikan sebesar Rp752,18 miliar. Selain itu, lain-lain pendapatan sah diproyeksikan Rp1,55 miliar dari sebelumnya Rp9,21 miliar pada APBD murni pergeseran keenam.
Sementara itu, Dewanti juga menyampaikan pembiayaan dalam APBD 2022 berasal dari SiLPA APBD 2021 yang terkoreksi sebesar Rp243,3 miliar berdasarkan hasil audit BPK RI atas LKPJ APBD 2021. Pengeluaran pembiayaan APBD 2022 Kota Batu difokuskan pada penyertaan modal daerah sebesar Rp4,46 miliar melalui Perumdam Among Tirto.
“SiLPA juga digunakan untuk menutup celah defisit postur anggaran APBD 2022 yang diproyeksikan senilai Rp238,88 miliar. Sehingga diperkirakan pula SiLPA APBD 2022 Rp0 atau imbang” pungkas Dewanti.(der)