MALANGVOICE – Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, angkat bicara terkait rencana razia yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) pada oknum PNS dan para pejabat yang doyan keluar masuk tempat hiburan malam.
Menurutnya, Bakesbangpol tak bisa melakukan razia, karena berdasar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), razia merupakan ranah Satpol PP, sedangkan Bakesbangpol hanya bertugas memberi informasi soal pantauannya terhadap tempat hiburan malam.
“Kalau mau razia Bakesbangpol bisa menggandeng lembaga lain seperti Satpol PP, baru dia bisa melakukan itu,” kata Sutiaji, beberapa menit lalu.
Ia juga menambahkan, untuk anggaran razia bisa menggunakan dari Bakesbangpol, karena itu merupakan program kerja mereka.
“Misalnya sidak, anggarannya bisa dari Bakesbangpol dengan menggandeng Satpol PP,” imbuhnya.
Untuk para pejabat, Sutiaji menegaskan, menjaga nama baik pemerintah di hadapan publik merupakan kewajiban yang harus dipatuhi, karena jabatan itu melekat baik saat mereka di kantor ataupun saat di luar jam kerja.
“Misalnya saya, di luar jam kerja, orang masih mengenal saya sebagai Wawali, jika saya berbuat tidak baik, maka impactnya kepada pemerintahan,” tukasnya.
Terpisah, Kepala Bakesbangpol, Handi Priyanto, mengakui, razia tidak bisa dilakukan pihaknya sendiri, dan memang harus menggandeng sejumlah pihak, seperti Satpol PP, Kepolisian, Disnaker dan sebagainya.
“Kalau Disnaker kita libatkan untuk memantau apakah ada pekerja di bawah umur di tempat hiburan malam,” katanya.
Bahkan, Bakesbangpol juga berencana menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN), agar razia yang dilakukan berjalan maksimal.
“Perlu juga dilakukan tes urine, apakah ada yang menggunakan narkoba atau tidak, baik pejabat maupun masyarakat umum,” ungkapnya.
