Ratusan Rumah Terdampak Gempa Tahun 2021 Silam Belum Terima Bantuan

Tampak rumah warga berdampak gempa di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu.(MVoice/Toski D)

MALANGVOICE – Sebanyak 999 rumah warga terdampak gempa bumi pada Sabtu 10 April 2021 silam, hingga saat ini masih belum menerima bantuan.

Sebenarnya ada 1.023 rumah terdampak gempa tahun 2021, akan tetapi rumah yang mengalami kerusakan berat berjumlah 999 rumah.

Dan setiap rumah mendapat bantuan sebesar Rp50 juta, namun hingga saat ini rumah yang terdampak gempa tahun 2021 tersebut belum bisa menerima bantuan tersebut.

Baca juga:
Insiden Pelemparan Bus Arema, Pemain dan Asisten Pelatih Terluka

Terkendala Cuaca, Pencarian Bocah Hanyut di Selokan Candirenggo Dihentikan

Bocah Hanyut di Candirenggo, Ratusan Personel Diterjunkan untuk Pencarian dan Evakuasi

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati (Wabub) Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan rumah yang mendapat bantuan adalah rumah dengan rusak berat.

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang nanti yang menyalurkan bantuan Rp 50 juta dalam bentuk tunai,” ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Jumat (27/1).

Menurut Didik, keterlambatan pencarian bantuan tersebut karena ada kendala yang mengakibatkan para korban gempa bumi tersebut belum bisa menarik uang bantuan dari rekening.

“Ada kendala dalam pencairan dengan sistem reimburse,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Didik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sudah membicarakan masalah tersebut dengan tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kami berharap tim teknis bisa melakukan percepatan melalui BPBD,” terangnya.

Didik menjelaskannya, tim teknis akan mendata dengan menyandingkan data awal yang sudah diinventarisir. Data itu akan disesuaikan dengan kondisi rumah yang sudah diperbaiki oleh masyarakat, dan bantuan itu harus digunakan untuk perbaikan rumah.

“Misalnya, perbaikan rumah habis Rp 40 juta. Sisa Rp 10 juta ini harus segera dibelanjakan agar total Rp 50 juta bisa cair semua,” tegasnya.

Penerima bantuan harus melengkapi dengan nota belanja. Tim teknis akan memeriksa nota belanja tersebut sebagai bukti pengeluaran.

“Memang nota belanja tidak dapat terinventarisir secara baik. Solusinya, bisa menggunakan pakta integritas,” tandasnya.(der)