MALANGVOICE– Pemkot Batu berkomitmen agar warga miskin di Kota Batu mendapat jaminan kebutuhan dasar. Sehingga peran pemerintah betul-betul bersentuhan langsung dan dirasakan masyarakat pra sejahtera. Hal itu ditegaskan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai.
Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas), angka kemiskinan sebesar 3,31 persen. Menempatkan Kota Batu berada di urutan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Penduduk miskin di Kota Batu menurun sebesar 0,48 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,79 persen per Maret 2023.
Sementara jumlah penduduk miskin turun 950 orang. Turun menjadi 7.100 orang dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 8.050 orang. Garis kemiskinan berada di angka Rp613.985 per kapita/bulan. Bertambah Rp49.975 per kapita/bulan yang menunjukkan peningkatan 8,86 persen dibandingkan tahun 2022.
Aries berpendapat, rumusan arah kebijakan untuk program pengentasan kemiskinan di Kota Batu tak terlalu rumit dibandingkan daerah lain. Lantaran kondisi penduduk miskin di Kota Batu cenderung lebih homogen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu pihaknya mengajak sinergitas seluruh elemen agar perkonomian tumbuh positif sehingga dapat mengikis angka kemiskinan.
“Sinergitas ini agar memiliki tujuan yang sama mengembangkan pariwisata, pertanian dan UMKM. Ketiganya merupakan sektor unggulan menggerakkan roda perekonomian,” ujar Aries.
Baca juga:
Komplotan Curanmor Beraksi di 50 TKP Diamankan Polisi, Belasan Motor Jadi Barang Bukti
Dukungan Kawan Gibran di Pasuruan Paling Meriah, All In Prabowo Menggema
BPN Terbitkan 40 Sertifikat Tanah Jalan Aset Milik Pemkot Batu
Pemkot Batu dan PT Taspen Jalin Kerja Sama untuk Wujudkan Kesejahteraan Pegawai saat Masa Pensiun
Penguatan tiga sektor unggulan itu juga berkontribusi menurunkan indeks kedalaman kemiskinan yang turun menjadi 0,29 poin di tahun 2023. Sebelumnya di tahun 2022 berada di posisi 0,64 poin. Gambaran itu membuka peluang lebih mudah untuk mengurangi kemiskinan. Tanpa mengesampingkan tantangan berupa naiknya garis kemiskinan.
Begitu juga dengan indeks keparahan kemiskinan yang turun 0,10 poin. Dari 0,16 poin menjadi 0,06 poin. Hal itu menunjukkan penduduk miskin di Kota Batu cenderung homogen pada tahun 2023. Kondisi itu semestinya lebih memudahkan dalam penentuan kebijakan pengentasan kemiskinan yang perlu dilakukan.
“Kondisi kedalaman kemiskinan yang lebih rendah memberi peluang lebih mudah melakukan pengentasan kemiskinan. Meskipun terdapat tantangan dari segi kenaikan garis kemiskinan,” imbuh dia.
Aries menambahkan, keuangan daerah 2024 menjadi instrumen dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi sekaligus pengurangan kemiskinan. Pada program penghapusan kemiskinan ekstrim, anggaran belanja daerah akan digunakan untuk menjalankan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) bagi kelompok masyarakat pra sejahtera. Selanjutnya program bantuan langsung tunai (BLT), insentif kepada lansia, disabilitas dan kelompok rentan serta bantuan beras bagi warga kurang mampu.
“Sehingga dapat menjadi instrumen menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat serta membawa dampak dalam peningkatan kesejahteraan,” pungkas dia.(der)