MALANGVOICE – Ketua International Migrant Alliance (IMA), Eni Lestari, menyebut, pemerintah lambat dalam isu buruh migran.
“Pemerintah lelet, tidak peduli pada hidup mati buruh migran,” kata dia, di Omah Munir, Minggu (28/8).
Baca juga: Pidato di KTT PBB, Eni Lestari Akan Sampaikan Masalah Buruh Migran
Menurutnya, buruh migran hanya dipandang sebelah mata. Kendati RUU PPLN nantinya disahkan, bukan lantas pekerja migran seperti dirinya bahagia.
“Istilah TKI pahlawan devisa itu hanya menutupi kelemahan dan ketidakpedulian pemerintah. Padahal, buruh migran di luar kerap mendapat perlakuan kekerasan dan lainnya,” jelas perempuan yang akan berpidato di acara pembukaan KTT PBB ini.
Baca juga: Komnas Perempuan Dukung Eni Lestari Suarakan Masalah Buruh Migran di KTT PBB
Pengurus Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) ini, mendesak pemerintah mengurangi peran swasta atau PJTKI. Tugas perekrutan, penampungan sampai penempatan harusnya dilakukan pemerintah.
Menurutnya, selama peran PJTKI besar, kesejahteraan dan keamanan bagi pekerja migran tidak terjamin. Apalagi tidak sedikit kasus pihak swasta selaku pihak yang memberangkatkan buruh migran enggan membayar asuransi dan ganti rugi.
“Jepang dan Korea Selatan menolak TKI yang dikirim melalui PJTKI. Selama ini PJTKI bermasalah tidak pernah dijatuhi sanksi maupun di bawah ke ranah hukum, jadi semua yang dilakukan dianggap benar,” jelas warga Kediri ini.