Komnas Perempuan Dukung Eni Lestari Suarakan Masalah Buruh Migran di KTT PBB

0
130
(Dari kiri) Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus, Sri Nurherwati, Pendiri SPD, Salma Safitri, dan Ketua International Migrant Alliance (IMA) saat konferensi pers di Omah Munir.(Miski)
(Dari kiri) Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus, Sri Nurherwati, Pendiri SPD, Salma Safitri, dan Ketua International Migrant Alliance (IMA) saat konferensi pers di Omah Munir.(Miski)

MALANGVOICE-Komnas Perempuan mengapresiasi langkah Majelis Umum (MU) PBB memilih Eni Lestari, pekerja rumah tangga migrant di Hongkong, sebagai salah satu pembicara dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi untuk migran dan pengungsi, di Kantor Pusat PBB di New York, Amerika Serikat, 19 September mendatang.

Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus, mengatakan, pihaknya mendukung penuh atas kesempatan yang diberikan ke Eni Lestari yang juga memimpin organisasi International Migrant Alliance (IMA).

“Saatnya suara akar rumput didengar langsung oleh PBB dan dunia. Kami mendukung dan selamat bagi Eni dan buruh migran,” kata dia saat konferensi pers di Omah Munir, Minggu (28/8), sore.

Isu migran dan pengungsi merupakan persoalan yang menarik perhatian dunia akhir-akhir ini. Sebagai salah satu negara pekerja migran, sudah semestinya Indonesia memberi perhatian pada persoalan tersebut.

Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam tata kelola migrasi tenaga kerja. Yakni penandatanganan bersama nota kesepahaman bersama soal pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang antarkementerian lembaga.

“Pekan ini direalisasikan, tapi masih banyak persoalan migran di Indonesia yang belum terselesaikan,” jelas dia.

Sementara, Ketua Gugus Kerja Pekerja Migran Komnas Perempuan, Sri Nurherwati, menyebut, pihaknya mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPLN).

Komnas Perempuan juga meminta pemerintah dan DPR melibatkan langsung pekerja migran dalam setiap pembuatan peraturan, kebijakan dan yang berkaitan dengan pekerja migran.

“Seluruh dunia akan tahu masalah migran di Indonesia. Pemerintah harus lebih peduli dan membuat kebijakan yang pro kepada pekerja migran,” papar dia.

Selama tiga hari, Komnas Perempuan bersama beberapa jaringan buruh migran menyelenggarakan kegiatan, untuk menyusun program-program pekerja migran.