MALANGVOICE– Daya tahan kemandirian fiskal pemerintah daerah tengah diuji, seiring rencana pemangkasan dana transfer ke daerah pada APBN 2026. Kebijakan yang digulirkan pemerintah pusat itu memaksa kepala daerah memutar otak agar tak memicu turbulensi terhadap jalannya roda pemerintahan di tingkat lokal. Terlebih, 70-80 persen postur APBD pemda masih mengandalkan suntikan dana pemerintah pusat.
Dibabatnya dana transfer ke daerah dikhawatirkan menjadi sebuah batu sandungan terhadap keberlangsungan pembangunan. Selain itu, pemangkasan dikhawatirkan akan menimbulkan komplikasi perekonomian daerah serta menganggu layanan dasar publik. Atas dasar itu, anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo meminta agar Kementerian Keuangan mengevaluasi ulang rencana pemotongan dana transfer ke daerah.
“Ya kita mendukung untuk dievaluasi ulang, kalau kita lihat Menteri Keuangan merespon juga. Bahkan beberapa waktu lalu, kepala daerah sudah bertemu dengan Menteri Keuangan,” ujar politisi PDIP itu usai mengisi kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kampus Poltekom Kota Malang (Jum’at, 10/10).
Andreas menegaskan, pemangkasan dana transfer jangan sampai berimplikasi pada terganggunya roda perekonomian di daerah. Apalagi banyak pemda yang masih masih bergantung dari kucuran dari pemerintah pusat. Selain itu, dirinya meminta agar pemerintah pusat secara transparan untuk menjelaskan program-program di sejumlah kementerian yang diturunkan ke pemda.
“Jadi yang perlu ditekankan juga saat ini, ialah banyak program-program dari kementerian yang ditujukan ke daerah. Dan hal ini juga tentunya kemudian, bisa dijadikan kompensasi atas pemangkasan dana transfer daerah,” tandas Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BKAN) DPR RI itu.
Di sisi lain, dana transfer yang bakal dikucurkan ke Pemkot Batu dipangkas sekitar Rp168 miliar pada APBD 2026. Pada tahun 2025 lalu, dana transfer daerah yang diterima Pemkot Batu sebesar Rp764,3 miliar atau berkisar 70-75 persen dari postur APBD. Pada tahun 2026, diperkirakan kucuran anggaran yang didapat Pemkot Batu sebesar Rp596,3 miliar.
Wali Kota Batu, Nurochman mengatakan, pemangkasan dana transfer bukan menjadi soal. Lantaran Pemkot Batu beriorientasi mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga ada kemandirian fiskal agar mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah pusat. Sekalipun, situasi ini menjadi tantangan bagi Pemkot Batu karena kemandirian fiskal berkisar 25 persen dan selebihnya 75 persen masih bergantung pada anggaran pemerintah pusat.
“Memang sedari awal, kami berkomitmen mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana pusat,” ujar Cak Nur.
Langkah konkret dilakukan dengan pendataan ulang wajib pajak (WP) dan penertiban pengusaha yang kurang patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Selain itu, pemkot juga memperluas akses dan kemudahan investasi di berbagai sektor. Meski begitu, Cak Nur mengaku tengah merancang pembatasan penggunaan lahan investasi dan pemetaan ulang sektor investasi potensial di Kota Batu.
Kebijakan itu akan dituangkan dalam perda yang sedang dikebut pembahasannya tahun ini. Tujuannya bukan untuk membatasi investor, tapi justru menciptakan hubungan timbal balik yang sehat antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.
“Kami ingin membangun simbiosis mutualisme antara investor dan masyarakat. Itu sekaligus menjadi optimisme kami untuk mengejar target PAD tahun depan,” jelasnya.
Meski harus menyesuaikan diri dengan menurunnya dana transfer, Pemkot Batu memastikan belanja prioritas tidak akan dikorbankan. Belanja sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dipastikan tetap berjalan sesuai amanat mandatory spending.
Cak Nur menegaskan, tahun 2026 akan menjadi tahun pembuktian sejauh mana kota wisata ini bisa berdiri di atas kaki sendiri secara fiskal. Jika upaya penguatan PAD, pembenahan investasi dan sinergi CSR berjalan beriringan, bukan tak mungkin Kota Batu justru menemukan momentum baru menuju kemandirian ekonomi daerah.
“Efisiensi iya, tapi jangan sampai pelayanan publik ikut terganggu. Kami akan pastikan tiga sektor itu tetap aman,” katanya.(der)