MALANGVOICE-Direktur Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI) Cabang Malang, M Ma’ruf Asni, mempertanyakan rencana pemerintah membentuk badan otoritas pengelola pariwisata Gunung Bromo. Pasalnya sudah ada Dinas Pariwisata, Perhutani dan Badan Lingkungan Hidup yang tugas pokok dan fungsinya mampu menangani persoalan itu.
“Kami mengapresiasi rencana pemerintah membentuk badan otoritas dalam rangka menarik wisatawan. Di lain sisi, pemerintah perlu memperhatikan agar tak sekadar membentuk lembaga baru yang sebenarnya cenderung boros anggaran. Bayangkan, Rp 10 triliun disiapkan untuk pembentukan badan itu,” tegas Ma’ruf dalam rilis yang dikirim ke Redaksi MVoice, beberapa menit lalu.
Menurut dia, pemerintah harusnya fokus meningkatkan fungsi dan kerja-kerja dinas yang ada di Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang, di antaranya melalui evalusi kinerja dinas terkait atau perangkat kerja terkait, menguatkan dan meningkatkan kapasitas dan pengawasan, dan melakukan kerja sama antar lembaga untuk mendukung visi Wonderful Indonesia.
“Evaluasi itu justru mampu meningkatkan layanan publik di sektor parwisata, sehingga Gunung Bromo sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan, mampu menarik wisatawan, baik internasional dan domestik,” ujarnya.
Seperti dikutip dalam rilis itu, sebelumnya diberitakan, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), John Kenedie, mengatakan, saat ini pemerintah menggodok badan otorita itu.
“Kalau terbentuk, pengelolaan pariwisata Bromo dilakukan oleh badan otorita itu,” ujar John.
Saat ini pengelolaan Bromo berada di bawah BB-TNBTS. Menurut John, dari 50 ribu hektare kawasan TNBTS, 430 hektare di antaranya sudah dimanfaatkan menjadi zona pariwisata, tapi jika Bromo memiliki badan otorita, pengelolaan akan lebih fokus.
Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto, masih seperti ditulis dalam rilis itu, menambahkan, keberadaan badan otoritas itu akan memberi kontribusi kepada masyarakat Tengger.
Badan otoritas itu melibatkan empat kabupaten, Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Anung berharap badan otoritas itu bisa terbentuk tahun ini.