MALANGVOICE – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2021 tentang bantuan sosial (bansos) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang terus mendapat sorotan.
Kali ini datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro Desa turut menyoroti Bansos dari BTT di BPBD Pemprov Jatim bagi masyarakat Kabupaten Malang yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut.
Hanya saja LSM Pro Desa lebih menyoroti kualitas bahan pangan yang didistribusikan, terutama kualitas beras, ketimbang pengadaan biaya packaging dan distribusi.
Baca juga: LiRA: APH Terkesan Lamban Tangani Dugaan Korupsi Bansos Temuan BPK
Koordinator LSM Pro Desa, Achmad Khoesaeri mengatakan, masalah tersebut bisa saja masul ranah pidana jika ditemukan kerugian negara.
“Itupun jika memang sudah ada kerugian negara. Tapi bisa saja hal tersebut adalah kesalahan dalam perancanaan. Perencanaannya yang layak dipertanyakan. Bagaimana mereka merencanakan dan menghitungnya,” jelas Khoesaeri, Senin (13/9).
Baca juga: Inspektorat Kabupaten Malang Anggap Temuan BPK tentang Bansos Selesai, Padahal…
Menurut Khoesaeri, terkait sisa lebih anggaran yang menjadi temuan BPK tersebut, dirinya lebih sepakat dengan sikap Inspektorat, bahwa permasalahan selesai dengan pengembalian anggaran meski bukan berarti berhenti disitu saja.
“Bagi kami (Pro Desa), bukan itu. Sisa problematika Bansos itu terbanyak di lapangan, yaitu tentang mutu barang,” jelasnya.
Baca juga: Inspektorat: Dinsos Tidak Cermat Dalam Pengelolaan Bansos
Lanjut Khoesaeri, dirinya sempat menemukan beras Bansos yang kualitasnya kurang baik.
“Kami pernah menemukan beras Bansos yang mutunya kurang baik, atau tidak sesuai dengan spek mutu yang telah ditentukan,” terangnya.
Baca juga: Penyewa Ruko di Stadion Kanjuruhan Dapat Dispensasi, Asal….
Lebih lanjut, Khoesaeri mengimbau kepada masyarakat penerima bantuan untuk tidak segan menolak beras berkualitas jelek atau bahkan rusak.
“Terkait kualitas beras, kami minta masyarakat langsung menolaknya jika beras yang mereka terima jelek, rusak. Kami mengimbau Dinsos untuk memonitor dengan sungguh-sunghuh. Karena mungkin banyak rekanan atau suplier beras yang nakal,” pungkasnya.(end)