29 January 2023
29 January 2023
22.1 C
Malang
ad space

Hotel dan Tempat Hiburan Nunggak Pajak Rp 34 miliar

MALANGVOICE – Malang Corruption Watch (MCW) melaporkan, ada 13 hotel dan 5 tempat hiburan di Kota Batu yang menunggak pajak hingga mencapai Rp 34 miliar lebih di akhir 2014.

Rincian yang diterima MVoice, Minggu (16/8), diketahui, tunggakan 13 hotel itu berjumlah Rp 10.389.120.997, sedangkan tunggakan 5 tempat hiburan sebesar Rp 24.555.376.610.

“Persoalan ini, salah satunya di sebabkan Keputusan Walikota Nomor 973/93/KEP/422.012/2010 tentang Pemberian Keringanan Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir di Lingkungan Museum Satwa Kota Batu,” jelas Kepala Divisi Korupsi Politik, M Taher Bugis.

Menurut Taher, Keputusan Walikota itu bertentangan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak, sehingga keputusan itu telah dicabut dan diganti Keputusan Walikota Nomor 180/164/KEP/422.012/2011.

“Memang pajak 2015 meningkat dibanding 2014. Dari Rp 42.500.000.000 menjadi Rp 57.210.881.803. Kinerja Dispenda sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan,” sambung Taher.

Ia melanjutkan, DPRD dan Pemkot di dalam momentum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) harus mempertimbangkan sebaik mungkin ketika menargetan pajak daerah, sehingga persoalan itu tidak terjadi lagi.

Potensi Merugikan Negara, Belanja Dana Hibah Harus Ditekan

MALANGVOICE – Penggunaan dana hibah oleh Pemkot Batu yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 8 miliar lebih pada 2014 tak boleh terjadi.

Sebab itu Malang Corruption Watch (MCW) berharap agar DPRD Kota Batu memperhatikan itu, sehingga bisa menekan belanja dana hibah oleh Pemkot Batu.

“Pemkot Batu menghabiskan dana Rp 61.672.275.164 untuk belanja hibah 2014, namun belum maksimal, sehingga negara dirugikan sebesar Rp 8.707.800.000,” papar Kadiv Korupsi Politik MCW, M Taher Bugis kepada MVoice, Minggu (16/8).

Menurut Taher, ketidakmaksimalan pengelolaan dana hibah dikarenakan adanya beberapa penerima yang tidak didukung nama yang sesuai alamatn (by name by address).

Taher melanjutkan, dengan adanya persoalan itu, secara tidak lansung Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku PPKD dan Bagian Kesra selaku leading sector, harus bertanggung jawab atas kerugian itu.

“Persoalan ini sebenarnya bisa di jadikan entry point oleh DPRD dalam pembahasan PAK untuk menekan belanja hibah pada tahun anggaran 2015, karena jumlahnya masih relatif besar,” tambahnya.

Taher menyebutkan, dana hibah Pemkot Batu tahun anggaran 2015 tak jauh beda dengan 2014, sebesar Rp 56.004.196.400.

Duh, Ada Tower Mentereng di Hutan Kota Malabar

tower single pool di Hutan Kota Malabar

MALANGVOICE – Hutan Kota Malabar ‘ternoda’. Di dalam area hutan ternyata terdapat sebuah tower single pool yang berdiri mentereng di sana.

Pantauan MVoice di lokasi, tower itu berada tepat di dalam kawasan hutan kota dengan cat warna coklat. Seakan ingin membaurkan tower dengan hutan, single pool itu juga dipenuhi daun hijau, sehingga mirip pohon.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto, mengaku kaget ada tower di kawasan hutan kota. “Saya juga kaget ketika turun langsung ke hutan itu, ternyata ada tower di sana,” katanya kepada MVoice, Minggu (16/8) sore.

Ditegaskan, berdirinya tower di hutan kota itu jelas melanggar aturan. “Gak boleh ada tower di situ, karena itu hutan kota” tegasnya.

Karenanya, Komisi C DPRD Kota Malang bakal memanggil dinas terkait, seperti Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), untuk menjelaskan hal itu.

“Kami patut menanyakan, kenapa sampai ada tower di sana,” tandasnya.

Aktifis Juga Persoalkan Pembangunan Hutan Kota

Aktifis Membahas Pembangunan Hutan Kota Malabar.

MALANGVOICE – Beberapa aktifis peduli lingkungan yang terdiri dari arsitek dan seniman, berkumpul dan menggugat pembangunan Hutan Kota Malabar.

Mereka mempertanyakan bentuk pembangunan hutan kota itu dari site plan yang dikerjakan dengan dana CSR dari PT Otsuka itu.

Salah seorang aktifis lingkungan hidup yang turut andil dalam pembibitan hutan itu, Andik Gondrong, membeberkan, hutan kota itu lahir pada 1999 sampai 2000.

Kala itu aktifis berbagai elemen, dengan dukungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, bahu membahu menanam pohon di hutan itu.

“DKP waktu itu sangat mendukung penanaman pohon,” kata Andik.

Bahkan, jelas dia, waktu itu beberapa warga juga mendukung adanya hutan kota agar ruang terbuka hijau (RTH) bertambah.

“Di sana ada burung, capung, di samping di sana ada beberapa jenis tumbuhan hutan,” tandasnya

Ia bersama rekan seperjuangannya mengaku kaget dengan model pembangunan hutan berdasar site plan yang terpampang di sana.

Sementara itu, aktifis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Purnawan Adi Negara, menjabarkan, dalam Perda No 4 Tahun 2001, Malabar masuk dalam nomenklatur hutan kota yang tidak bisa dirubah.

“Ditambah pula peraturan pemerintah, yang menyatakan, fungsi hutan itu adalah ekosistem, bukan rekreasi,” beber Purnawan.

Selain itu, rencana dibangunnya amphiteater, rumah hutan, dan spot lainnya, dianggap sebagai bentuk pengalihan bentuk hutan kota.

“Dalam Perda disebut itu hutan kota Malabar, dengan luas 16.718 meter persegi,” tandasnya.

MCW Usulkan Dana PT BWR Dihapuskan

MALANGVOICE – Malang Corruption Watch (MCW) mengusulkan penghapusan dana untuk PT Batu Wisata Resources (BWR) dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Kota Batu Agustus ini.

Kepala Divisi Korupsi Politik, MCW, M. Taher Bugis dalam press release yang diterima oleh MVoice, Minggu (16/8) menjelaskan bahwa DPRD harus bisa bersikap bijak terhadap Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang akan disahkan tersebut.

“PT. BWR sudah tidak beroperasi dan tidak menyusun laporan keuangan sehingga tidak dapat di lakukan penilaian atas kewajaran saldo investasi permanen pada tanggal 31 Desember 2013 dengan metode ekuitas,”ungkap Taher.

Kesimpulan tersebut tidak mengada-ada, kata Taher, karena sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2013 Nomor 88.B/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 tanggal 30 Mei 2014 lalu.

“Dana yang telah disertakan oleh Pemkot Batu pada PT. BWR saat pendiriannya tahun 2010 sebesar Rp 2 M dan berpotensi tidak akan kembali karena ketidakjelasan going concern PT. BWR,” tambahnya.

Maka dari itu, organisasi yang concern mengurusi soal korupsi ini menyarankan penghapusan slot anggaran karena berpotensi menambah kerugian negara yang lebih besar. “Lebih baik dana digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Perlu diketahui bahwa PT. BWR pernah tersandung kasus korupsi sehingga direkturnya, Dwi Martono Arlianto alias Anton ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Batu atas dugaan menyalahgunakan dana APBD sebesar Rp 2 miliar sebagai penyertaan modal untuk PT BWR sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).-

Jangan Sampai Hutan Kota Jadi Taman Kota

Hutan Kota Malabar

MALANGVOICE – Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto mengingatkan, agar proses pembangunan Hutan Kota Malabar tidak merubah bentuk dan fungsi hutan.

Pasalnya, jika diruntut dari site plan yang ada, ditengarai pembangunan hutan yang menggunakan dana CSR PT Otsuka ini mengarah pada renovasi bukan revitalisasi.

“Itu hutan kota, kalau ada beberapa spot seperti dalam site plan, maka bisa jadi itu berubah menjadi taman kota dan kami tidak ingin itu terjadi,” kata Bambang Sumarto, Minggu (16/8) sore.

Bahkan, sebelum ia menemukan adanya kejanggalan site plan, Komisi C, sudah ‘berguru’ kepada Kementerian Lingkungan Hidup, terkait pembangunan hutan kota.

“Hasil kami dari Kementerian, diketahui bahwa untuk hutan kota hanya diperkenankan revitalisasi,” bebernya.

Revitalisasi, kata dia, yakni mengembalikan hutan pada fungsinya kembali sehingga habitat yang ada di dalamnya bisa terawat.

“Jangan sampai ada pemotongan hutan karena itu bisa mengganggu habitat hutan Malabar,” tegas dia.

Besok Naik Kereta Api Gratis

Stasiun Kota Baru Malang. (Deny/malangvoice)

MALANGVOICE – PT KAI akan menggratiskan penumpang segala tujuan, Senin (17/8) besok. Tiket gratis ini dalam rangka merayakan HUT RI ke-70.

Di Kota Malang, PT KAI DAOP 8 kebagian perjalanan gratis menuju Kota Surabaya dan Blitar pada pukul 08.00 hingga 17.00 WIB.
Supervisor Komersil Stasiun Kota Baru Malang, Desmayanti menjelaskan, jika pada jam itu mengingat bulan tanggal kemerdekaan. ”Seperti kita tahu, tanggal 17 bulan 8 adalah sejarah,” katanya saat ditemui di kantornya, Minggu (16/8).

Yanti menjelaskan keberangkatan gratis menggunakan kereta api di Stasiun Kota Baru Malang bisa dipesan langsung di loket stasiun.

“Mekanismenya tetap harus membawa tanda pengenal yang asli, namun biayanya nol rupiah,” lanjutnya.

Kereta yang akan berangkat, kata dia, adalah KA Penataran jurusan Malang – Surabaya pukul 12:20 dan KA Penataran Malang – Blitar yang berangkat pukul 14:30.

Untuk kapasitas yang tersedia, Yanti mengatakan ada sekitar 200 seat. “Tiap rangkaian kereta ada 160 seat, jadi ya sekitar 220 seat,” papar wanita berkerudung itu.-

Di Site Plan Komisi C Temukan Kejanggalan

Ketua Komisi C, Bambang Sumarto, saat menunjuk site plan hutan kota malabar (Hamzah/MalangVoice)

MALANGVOICE – Proyek revitalisasi Hutan Kota Malabar dengan anggaran corporate social responsibility (CSR) PT Otsuka, menuai persoalan.

Pembangunan hutan kota yang sedang dalam proses itu, ternyata dari temuan Komisi C DPRD Kota Malang menyimpan berbagai permasalahan.

Ketua Komisi C, Bambang Sumarto kepada MVoice mengatakan, berdasar foto site plan yang ada diketahui proyek itu sudah melenceng dari arah revitalisasi.

“Saya tadi langsung melihat site plan yang ada dan ternyata itu melenceng dari semangat revitalisasi,” kata Bambang, Minggu (16/8) sore.

Beberapa item pembangunan seperti, rumah pohon, tempat bermain dan spot lainnya, sangat berpotensi merubah struktur yang ada dalam hutan kota itu.

“Kalau model pembangunan seperti itu bisa diduga bakal memotong pohon, kami sangat keberatan dengan hal itu,” beber dia.

Politisi Golkar itu menerangkan, dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Hutan Kota Malabar adalah objek yang hanya boleh di revitalisasi bukan di renovasi.

“Revitalisasi adalah mengembalikan pada fungsi semula, kalau renovasi adalah mengubah bentuknya,” tandas dia.

Dalam proses revitalisasi, dewan juga mengingatkan agar tidak ada pemangkasan pohon sampai dengan jumlah 30 persen, agar hutam kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) tidak hilang.-

Puluhan Anak Dikhitan Gratis Sambut HUT RI

Anak yang disunat dalam bakti sosial (deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Sekitar 36 anak berteriak mengikuti khitanan gratis yang diadakan oleh Lazismu, Minggu (16/8), di halaman Masjid Manarul Islam, Malang.

Ketua panitia, Urip Margianto mengatakan kegiatan bakti sosial ini dilakukan dalam memperingati HUT ke 70 Republik Indonesia.

“Kami biasanya mengadakan waktu liburan sekolah, namun karena tahun ini bertepatan dengan puasa dan Agustusan ya kami adakan sekarang,” katanya kepada MVoice.

Acara ini juga bekerjasama dengan RS UMM yang menyediakan 40 tenaga medis dan dari Yasma (Yayasan Amal Sholeh Malang).

Anak-anak setelah disunat akan mendapatkan bingkisan berupa sarung, kopiah, dan uang saku. Dengan kegiatan ini, harapnya bisa semakin dekat dengan masyarakat.

“Kami dekat dengan masyarakat, sudah banyak kegiatan sosial yang kami lakukan,” tandasnya.-

Komisi C Dukung Pembangunan Ruang Kontrol, Tapi…

MALANGVOICE – Rencana pembangunan ruang kontrol Wali Kota Malang HM Anton, mendapat support penuh dari Komisi C DPRD Kota Malang.

Ketua Komisi C, Bambang Sumarto, mengatakan, kehadiran ruangan itu sangat diperlukan mengingat kondisi perkembangan dunia informasi teknologi (IT) yang cukup pesat harus di follow up oleh pemerintah daerah.

“Kami yang mengusulkan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) agar membangun ruang itu,” ucap Bambang kepada MVoice, Minggu (16/8).

Awalnya, ide itu datang saat Komisi C melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Bandung, dimana para wakil rakyat ini tertarik kala melihat ruang display di Dinas Kominfo setempat dengan akses khusus kepada wali kota.

Dalam ruang display itu, tampak mengenai laporan keuangan tiap SKPD, CCTV jalan, dan lain sebagainya, dengan tujuan agar kepala daerah mampu mengambil kebijakan tertentu.

“Selain itu, ruang kerja ini membuat laporam keuangan pemda jadi terbuka dengan semangat akuntibiltas. Karenanya komisi C DPRD Kota Malang sangat mendukung ruang kontrol tersebut,” bebernya.

Meski mendukung proyek ruang kontrol wali kota, namun, politisi Partai Golkar ini tetap memantau ketat anggaran senilai Rp 400 juta untuk realisasi ruangan itu.

Pasalnya, pekerjaan ruang kontrol itu ternyata menjadi satu paket dengan rencana pemugaran ruang kerja wali kota oleh Bagian Umum Pemkot Malang dengan anggaran Rp 784 juta.

“Ruang kontrol memang kita sarankan namun pekerjaannya tetap kita pantau termasuk nanti renovasi ruang kerja wali kota, apakah sesuai atau tidak,” beber Bambang.

Sebagaimana diketahui, ruang kerja Anton, bakal direnovasi total dengan anggaran yang cukup besar mendekati Rp 1 miliar.

Ruang kerja Anton yang berada di bagian timur lantai dua Balaikota Malang bakal dipindah ke bagian barat yang selama ini ditempati Sekertaris Daerah (Sekda) dan para Asisten Pemkot Malang.

Ruang kerja suami Hj Farida Dewi Suryani itu, nantinya akan disulap menjadi tiga bagian masing-masing untuk ruang kerja itu sendiri, ruang rapat khusus dan ruang kontrol wali kota.-