Gandakan Kunci, Mahasiswa Nekat Curi Motor Teman Sendiri di Kampus

Polisi bersama pelaku pencurian sepeda motor. (Deny Rahmawan)

MALANGVOICE – Demi ingin tampil trendi, mahasiswa UB nekat mencuri motor temannya sendiri. Alhasil, Deva Alwan (20) warga Surabaya, harus berurusan dengan Polsek Lowokwaru.

Deva mencuri sepeda motor jenis matic milik Wahyi Nidia Ningrum, yang masih satu kampus dengan pelaku. Modusnya, Deva meminjam motor dan langsung menggandakan kuncinya.

Setelah mempunyai kunci ganda, pelaku dengan mudah membawa motor korban. Aksi itu dilakukan pada Maret lalu.

“Pelaku pakai kunci palsu dan mengambil motor di halaman parkir di dalam kampus,” ujar Kanit Reskrim Polsek Lowokwaru, AKP Roichan, Kamis (24/8).

Pelaku yang tinggal di kos di kawasan Perum Bulan Terang Utama (BTU) itu mengaku pada polisi bahwa sepeda motor curiannya itu untuk digunakan sehari-hari. Ia juga mengganti plat palsu agar tidak dikenali. “Dia tidak PD pakai sepedanya sendiri,” lanjutnya.

Aksi pelaku itu terkuak saat berada di kampus pada pekan lalu. Motor yang dibawa pelaku dikenali korban dan dilaporkan ke Polsek Lowokwaru. “Akhirnya kami tangkap pelaku dengan laporan korban,” tandasnya.

Akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal 363 dengan hukuman enam tahun penjara.(Der/Yei)

Mayoritas Dewan Dukung Eksplorasi Sumber Air di Kota Malang

Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Rencana Pemkot Malang melalui PDAM untuk mengeksplorasi sumber air di Kota Malang mendapat dukungan mayoritas anggota legislatif. Hal ini terungkap saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Rabu (23/8).

Perwakilan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Harun Prasojo, menilai, eksplorasi ini perlu agar kebutuhan air di Kota Malang terpenuhi. Ini juga merupakan solusi atas polemik yang melibatkan PDAM Kota Malang dengan Pemkab Malang.

Hal senada diungkapkan perwakilan Fraksi Partai Gerindra, Teguh W. Dia bahkan mengingatkan agar permasalahan yang tengah terjadi saat ini tidak sampai membuat tarif air PDAM di Kota Malang naik.

“Tarif yang diterapkan saat ini sudah cukup relevan. Maka belum perlu dinaikkan,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemkot berencana mengeksplorasi sumber air di Merjosari dan beberapa titik lain. Untuk itu, anggaran sebesar Rp 26 miliar disiapkan sebagai modal.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Zainuddin, mengungkapkan, rencana penyertaan modal untuk PDAM Kota Malang sudah ada sejak lama.
“Kami mewakili masyarakat ya menghendaki pemaksimalan sumber air di dalam kota saja. Biar tidak bergantung mata air dari daerah lain,” ujarnya.(Choi/Yei)

Terkait Tower yang Ditolak Warga Lowokwaru, Ini Kata Kepala Diskominfo

Kepala Diskominfo, Zulkifli Amrizal. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Zulkifli Amrizal, angkat bicara terkait polemik pendirian tower milik PT Sentra Tama. Dia mengatakan, tower tersebut sebenarnya telah mendapat izin.

Diskominfo juga pernah mengeluarkan rekomendasi untuk tower seluler yang terletak di RW 05, Jalan Letjen Sutoyo, Lowokwaru, Kota Malang itu. “Kami memberi rekomendasi terkait lokasi pemasangan,” tandasnya.

Rekomendasi itu, lanjutnya, tidak memerlukan persetujuan warga. Sebab, Diskominfo hanya perlu melihat letak pendirian telah masuk seluler plan atau tidak.

“Kami hanya melihat titik koordinat. Itu yang menjadi dasar pemberian rekomendasi,” kata pria berkacamata ini kepada MVoice, Rabu (24/8).

Sementara itu, terkait perizinan yang membutuhkan persetujuan warga bukan menjadi tupoksi Diskominfo. Dalam hal ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

MVoice beberapa kali menghubungi Kepala DPM-PTSP, Jarot Edy Sulistyono, untuk mengkonfirmasi polemik ini. Namun, upaya MVoice belum membuahkan hasil. Ponsel milik Jarot tidak bisa dihubungi.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga sekitar lokasi tower merasa dirugikan atas pendirian tower. Mereka pun ingin tower itu dibongkar dalam waktu dekat.(Choi/Ak)

Gagal Dibangun Tahun Ini, DED Islamic Center Ditarget Rampung Oktober

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Hadi Santoso. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Megaproyek pembangunan Islamic Center dipastikan gagal dibangun tahun ini. Padahal, anggaran pembangunan sudah sempat masuk APBD 2017 Kota Malang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Hadi Santoso, mengatakan, anggaran sebesar Rp 40 miliar yang telah dialokasikan tahun ini, bakal dialihkan ke tahun 2018. “Karena pembangunan fisik tidak mungkin dilakukan tahun ini,” ungkapnya, Rabu (23/8).

Dia telah melaporkan progress perencanaan pembangunan proyek ini pada Wali Kota Malang, HM Anton. Dikatakan, batalnya pembangunan karena keterbatasan waktu.

Tahun ini, lanjut pria yang akrab disapa Soni ini, pihaknya hanya mengerjakan Detail Engineering Design (DED). Sejak Juni lalu dia telah bertemu sejumlaj stakeholder untuk membahas pra-DED.

Dikatakan, banyak masukan terkait beberapa aspek sehingga perlu pertemuan lanjutan. Pengerjaan DED itu ditarget selesai pada akhir Oktober 2017 mendatang.

“Setelah itu lelang fisik, paling tidak 52 hari. Sisanya tinggal Desember, tidak mungkin dilaksanakan pembangunan,” pungkas mantan Kepala Dinas Pertanian itu.(Choi/Yei)

Akses Layanan Pajak, Warga Tak Perlu Repot ke Block Office

Kepala UPT Sukun BP2D Kota Malang, Ir Yusita Pusparini, MSc (kiri) turut melayani masyarakat di stand jemput bola. (Istimewa)

MALANGVOICE – Optimalisasi sistem jemput bola makin digencarkan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Selain membuka stand insidental di beberapa event, sistem jemput bola sejatinya sudah digiatkan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Saat ini, sudah terdapat lima UPT BP2D di Kota Malang yang berlokasi di tiap-tiap kecamatan, mulai wilayah Klojen, Blimbing, Lowokwaru, Sukun dan Kedung Kandang. Penambahan UPT di lima kecamatan memang menghadirkan berbagai keuntungan dalam upaya optimalisasi pelayanan prima dan pemungutan pajak daerah.

“Dengan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya para WP (Wajib Pajak, red) maka memungkinkan kinerja kami dapat lebih maksimal,” papar Kepala UPT Sukun BP2D Kota Malang, Ir Yusita Pusparini, MSc, Jumat (25/8), di sela melayani masyarakat.

Dia menyebut, beragam kemudahan antara lain para WP mendapat jangkauan lebih mudah. Selain itu, pihaknya juga bisa mendata objek pajak baru serta potensi memperpendek rentang kendali pelayanan pajak daerah.

Hal ini memungkinkan proses pelayanan terkait pajak daerah tak perlu dilakukan ke kantor pusat BP2D di Block Office kawasan Arjowinangun, Kedung Kandang. Dia menegaskan, warga hanya perlu cukup datang ke kantor UPT terdekat di wilayah kecamatan masing-masing.

“Jadi mulai Agustus ini, pihak UPT sudah berkiprah penuh di lima kantor kecamatan yang tersebar di wilayah Kota Malang. Sebagian peran kantor pusat, sudah bisa dijalankan di UPT,” tandas Yusita.

Dia memberi contoh, untuk warga Sukun yang ingin mengetahui informasi masalah perpajakan daerah, bisa langsung datang ke UPT Sukun yang ada di Kantor Kecamatan Sukun. Informasi yang bisa diakses juga termasuk teknis pembayaran dan pelayanan terkait.

“Begitu pula untuk UPT lainnya berada di kantor kecamatan wilayah masing-masing. Yang jelas lebih dekat dengan warga,” pungkasnya.(Choi/Yei)

PKB Tetap Solid Usung Anton Meski Sempat Diperiksa KPK

Koordinator Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Kota Malang, Arif Wahyudi, menyatakan soliditas partai. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Wali Kota Malang, HM Anton, tetap dipercaya PKB untuk melanjutkan kepemimpinannya. Koordinator Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Kota Malang, Arif Wahyudi, menegaskan, pihaknya tidak memiliki calon lain selain petahana untuk Pilwali 2018 mendatang.

Sikap itu tak berubah meski Anton sempat beberapa kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan catatan MVoice, Anton pernah dipanggil KPK pada 2016 silam.

Beberapa waktu lalu, penggeledahan KPK di Balai Kota dan beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga sempat menghebohkan. Selain itu, rumah pribadi dan rumah dinas Anton tak luput pula jadi sasaran penggeledahan.

Langkah KPK ini terkait beberapa kasus yang tengah ditangani di Kota Malang. Pekan lalu, Anton juga memenuhi panggilan KPK di Jakarta terkait kasus suap yang melibatkan tiga tersangka yakni Arief Wicaksono, Jarot Edy Sulistiyono, dan Hendarwan Mahruzzaman.

Terakhir, kabar yang beredar Anton kembali menjalani periksaan di Gedung KPK, Selasa (22/8) hari ini. Hanya saja, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi terkait hal ini.

“Balai Kota sempat didatangi KPK, kondisi PKB masih solid, kami beberapa waktu lalu menggelar rapat kerja tetap mendukung Abah Anton. Kan diperiksa sebagai saksi, dan itu hal yang lumrah terjadi sebagai pemimpin jika bawahannya menjadi tersangka,” pungkasnya.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

Ini Alasan Warga Tolak Tower PT Sentra Tama

Tower milik PT Sentra Tama di kompleks TK Nur Madinah, Jalan Letjen Sutoyo, Kota Malang.(Miski)
Tower milik PT Sentra Tama di kompleks TK Nur Madinah, Jalan Letjen Sutoyo, Kota Malang.(Miski)

MALANGVOICE – Keberadaan tower di permukiman warga milik PT Sentra Tama di RW 05, Jalan Letjen Sutoyo, Lowokwaru, Kota Malang, ditolak warga. Dipastikan, tower setinggi 38 meter tersebut dibongkar bulan depan.

“Semalam rapat dan diputuskan akan dibongkar. Tepatnya 7 September mendatang dilakukan pembongkaran,” kata Ketua RW 05, Sunjoyo, saat ditemui MVoice, di kediamannya, Rabu (23/8).

Sunjoyo ikut membubuhkan tanda tangan pendirian tower dikawasan permukiman tersebut. Tower yang akan digunakan untuk beberapa selular itu berada di kompleks Yayasan Nur Madinah. Sunjoyo kali pertama diajak oleh pemimpin Yayasan Nur Madinah, Ustaz Indra Zaky.

Hampir semua warga mengizinkan pendirian tower itu. Apalagi pihak provider telah mengantongi Izin dari Kominfo dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari dinas terkait.

“Saya tanda tangan karena warga dan RT mengizinkan. Selain itu, RW kami dijanjikan dapat kontribusi setiap bulan, untuk besarannya belum diputuskan,” ujarnya.

Pendirian tower berada RT 04 dan 05 RW 05. Namun, RW 03 yang berada tidak jauh dari berdirinya tower merasa tidak dilibatkan, sehingga menilai pendiriannya cacat. Warga juga takut terkena radius dari keberadaan tower dan sewaktu-waktu bisa roboh dan mengenai pemukiman.
Warga RW 03 merasa tidak dimintai izin untuk pendirian tower. Padahal, RW 03 berada tidak jauh dari tower dan masih terkena radius.

“Tidak semua warga mengizinkan dan dimintai tanda tangan. Saya lihat ada 12 warga yang tanda tangan,” ungkapnya.
Sebagai Ketua RW, Sunjoyo menyerahkan sepenuhnya ke warga. Semula ia berkenan tanda tangan karena terdapat persetujuan warga dan Ketua RT. Pendirian tower sendiri dimulai pada Juni lalu.

Sementara, warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengaku takut terpapar radiasi pasca tower mulai beroperasi. Selain itu, bahaya tower roboh dan mengenai permukiman bisa terjadi sewaktu-waktu.

Pendirian tower, kata dia, seharusnya tidak di permukiman warga. Pihak provider sebaiknya mencari tempat yang jauh dari masyarakat.
“Satu hingga dua bulan mungkin tidak terasa dampaknya. Coba beberapa tahun kemudian, pasti kerasa dampaknya,” ungkap dia sembari mengaku menolak pendirian tower.

Wartawan MVoice juga berusaha mengkonfirmasi kepada Ketua RW 03 yang mayoritas menolak keberadaan tower. Sayang Ketua RW 03, Heru, tidak berada di tempat.(Der/Ak)

PBoH Bawa Polres Malang Kota Wakili Pameran di Surakarta

Kompol Nandu Dyanata, menunjukkan aplikasi PBoH. (deny)

MALANGVOICE – Aplikasi Panic Button on Hand (PBoH) lagi-lagi diikutkan pameran bergengsi berskala nasional. Terdekat, aplikasi berbasis Android milik Polres Malang Kota ini akan dipamerkan di Surakarta, 25-27 Agustus mendatang.

Ajang yang digelar Kemenpan-RB ini sengaja dihelat untuk menunjukkan beberapa inovasi yang ada di setiap instansi. Lebih bagus lagi PBoH mewakili Polri satu-satunya.

Waka Polres Malang Kota, Kompol Nandu Dyanata, mengatakan, pameran dalam pekan kerja nyata revolusi mental ini memang sebuah ajang bergengsi. Pihaknya sudah menyiapkan beberapa hal agar acara yang rencananya dibuka Presiden RI, Joko Widodo, bisa berlangsung sukses.

“PBoH memang diciptakan untuk memberi pelayanan pada masyarakat dalam hal keamanan,” ujarnya, Rabu (23/8).

Aplikasi yang tercipta tiga tahun lalu yang bekerja sama dengan Mvoice ini diharap bisa terus memberikan yang terbaik. Pasalnya, hanya dengan sentuhan tombol ‘Help’ petugas polisi terdekat akan segera mendatangi lokasi.

PBoH juga masuk Top Invonasi Pelayanan Publik yang diinovasi Kemenpan RB pada tahun lalu.

Aplikasi ini sudah terbilang canggih karena dibantu dengan sistem GPS yanh akurat, sehingga bisa mengetahui posisi penekan tombol. Petugas juga sudah dilatih sedemikian rupa agar datang tidak lebih dari lima menit.

“Ini kan termasuk terobosan dan inspirasi jadi bisa ditiru di Polres lain di seluruh Indonesia. Tujuannya juga menunjukkan instansi Polri ikut aktif dalam meningkatkan pelayanan,” tandasnya.(Der/Ak)

Ditolak Warga, Tower PT Sentra Tama di Lowokwaru Segera Dibongkar

Warga menolak pendirian tower di Jalan Letjen Sutoyo. (Istimewa)

MALANGVOICE – Pendirian tower PT Sentra Tama di sekitar Gedung PAUD/TK Nur Madinah, Jalan Letjen Sutoyo, Lowokwaru, mendapat penolakan. Warga setempat tidak berkenan dengan berdirinya tower seluler itu.

Merespon penolakan itu, Selasa (22/8) malam ini, digelar pertemuan di Kantor Kecamatan Lowokwaru, Jalan Cengger Ayam. Pertemuan yang dihadiri para pihak terkait ini menghasilkan keputusan, tower akan dibongkar dalam waktu dekat.

Camat Lowokwaru, Imam Badar, mengatakan, PT Sentra Tama selaku pemilik tower telah sepakat dengan keputusan ini. Nantinya, perusahaan yang berbasis di Jakarta ini yang akan membongkar sendiri.

“Pembongkaran menjadi kewajiban perusahaan, Satpol PP tidak bisa,” ungkap Imam Badar kepada MVoice usai pertemuan tersebut.

Sebenarnya, satu unit tower yang telah berdiri tersebut telah mendapat izin. Perusahaan telah melayangkan izin pendirian tower kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang.

Imam Badar tidak menampik hal itu, karena dia turut membubuhkan tanda tangan sebagai salah satu syarat kelengkapan perizinan. “Sebenarnya tower itu sudah ada izin, karena dulu sempat ada tanda tangan RT dan RW sekitar. Tapi ternyata ada beberapa RW yang belum dilibatkan dan ikut terdampak pada radius tower,” tandasnya.

Dia menegaskan, pihak kecamatan mendukung aspirasi warga. Dia akan mengikuti semua keputusan yang dihasilkan warga. Sejauh ini, penolakan itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi.

“Dengan penurunan tower ini nanti akan ada kesepakatan ulang. Perwakilan warga juga akan membantu kalau akan didirikan ulang. Perlu sosialisasi di awal, penekanannya di situ. Kalau nanti warga menerima atau tidak terserah warga itu nanti,” pungkasnya.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Tak Ingin Asal Bangun, Islamic Center Didesain Ramah Lingkungan

Pembahasan Laporan antara (Interim Report) oleh Konsultan Perencana (DED) Islamic Center, di Club Ballroom Hotel Sahid Montana. (Muhammad Choirul)
Pembahasan Laporan antara (Interim Report) oleh Konsultan Perencana (DED) Islamic Center, di Club Ballroom Hotel Sahid Montana. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Meski batal dibangun tahun 2017 ini, Islamic Center tetap akan digarap pada 2018 mendatang. Pemkot Malang melibatkan berbagai pihak dalam konsep pembangunan ini dengan memerhatikan beragam aspek.

Terkait anggaran, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto, mengatakan, akan ada pembahasan mendalam bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Tim Anggaran (Timgar). “Nanti dibahas bagaimana skema ke depan,” katanya.

Karena itu, Pemkot tidak ingin memaksakan bangunan tersebut harus dikerjakan tahun ini. Dia menegaskan, tidak ingin melaksanakan pembangunan secara asal-asalan.

“Kami mengharapkan kontribusi masukan banyak pihak. Ini jaring partisipasi pikiran agar bentuk bangunan dan fungsinya sesuai kebutuhan publlik,” lanjutnya di sela acara Pembahasan Laporan antara (Interim Report) oleh Konsultan Perencana DED Islamic Center, di Club Ballroom Hotel Sahid Montana, Rabu (23/8).

Konsultan Perencana PT Kosa Matra, Graha Sahirwan, menambahkan, telah banyak aspek ditinjau. Ada beberapa perubahan dalam Pra-DED yang merupakan hasil kajian.

“Masalah kubah, ini sudah ada revisinya. Atas beberapa kajian, kami menampilkan beberapa opsi. Pola layout masih sama dengan pemenang desain. Hanya soal kubah, kami lakukan diskusi dengan tim juri,” imbuhnya.

Kubah tidak mengarah ke timur tengah tapi kubah yang umum ada di Indonesia. Ada dua desain yang nanti akan dibahas lebih rinci. Selain itu, pihaknya juga memperhatikan kebutuhan air dam sampah.

“Masalah lingkungan juga diperhatikan. Ini nanti green building, tidak ada aiir yang terbuang. Ada kolam untuk kebutuhan air bersih, ini menjawab kekhawatiran banjir,” tandasnya.

Pihaknya juga telah menghitung luasan bangunan berbanding jumlah resapan yang diperlukan. Artinya, jika hujan deras pun air akan tertampung di kolam.

“Selain itu kontur tanah yang turun juga sudah diperhitungkan, juga peningggian lahan, sistem aliran air dan resapan dihitung,” urainya.(Choi/Ak)

Komunitas