29 January 2023
29 January 2023
22.1 C
Malang
ad space

Izin Usaha Perusahaan Terancam Dicabut Jika Karyawan Tidak Terdaftar JKN

Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, menghadiri sosialisasi BPJS Kesehatan. (Bagian Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, mewanti-wanti badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan. Dia meminta agar badan usaha segera mendaftar.

Dalam waktu dekat ini Pemkot Malang merumuskan pemberian sanksi terkait hal tersebut. Sanksi itu akan tertuang dalam aturan yang segera diterapkan.

Dalam acara sosialisasi JKN-KIS bagi para Badan Usaha se Malang Raya di Taman Indie River View Resto, Jl Lawang Sewu Golf Araya, Malang, Selasa (22/8), dikatakan, pendataan akan dilakukan. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) bertugas mendata.

“Dua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) akan bersinergi untuk melakukan pendataan jumlah badan usaha yang memakai tenaga kerja. Dari data itu, maka kita bisa amati badan usaha mana saja yang belum mendaftarkan karyawannya untuk jadi peserta JKN-KIS,” kata Sutiaji.

Dijelaskan, jika nantinya pemerintah mengetahui ada badan usaha yang tidak mendaftarkan karyawannya di BPJS Kesehatan maka, berbagai sanksi akan diajukan termasuk pencabutan izin operasional dan SIUP.

“Kita bisa eksekusi dengan cara cabut izin badan usaha itu, karena mereka mempekerjakan orang namun kalau sakit tidak ada tindak lanjut,” ujarnya.

Sutiaji menjelaskan, jika pembayaran premi JKN-KIS sebenarnya bisa diatur antara pihak perusahaan dan karyawan. Berdasarkan informasi dari pihak BPJS Kesehatan, premi bisa dipotongkan 5 persen dari gaji dengan standar Upah Minimum Regional (UMR).

“Jadi nanti akan kita kembangkan, dan badan usaha yang tidak mengindahkan akan dikenai sanksi tersebut,” tukasnya.

Sutiaji berharap hak dan kewajiban antara karyawan dan badan usaha harus bisa seimbang, demi terciptanya iklim kerja yang kondusif dan baik.

Sementara itu, Kepala BPJS Kota Malang, Hendri Wahyuni berdasarkan data dari pihaknya hingga kini masih ada sekitar 800 badan usaha dari tingkat kecil hingga menengah belum mengikutsertakan karyawannya di JKN-KIS.

“Seharusnya untuk badan usaha paling lambat Juli 2016 lalu. Namun hal itu bisa jadi karena masih banyak badan usaha yang belum mengerti dan paham apa itu BPJS dan JKN jadi momen sosialisasi kali ini bertujuan untuk hal ini,” pungkas Hendri.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Waduh, Tunjangan Guru Honorer SMA/SMK di Kota Malang Batal Cair

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Zubaidah. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Guru honorer SMA/SMK di Kota Malang dipastikan tidak mendapat kucuran tunjangan Guru Tidak Tetap (GTT). Pasalnya, plot anggaran yang sudah disiapkan dicoret dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017.

Nominal anggaran yang dicoret itu sebesar Rp 2,7 miliar. Sekretaris Daerah Kota (Sekda) Kota Malang, Wasto, mengatakan, pencoretan ini telah melalui pertimbangan matang.

“Tunjangan GTT dicoret karena pihak provinsi belum siap. Sebenarnya sudah dianggarkan Rp 2,7 miliar, rencananya disalurkan ke guru,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) itu.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Zubaidah, menjelaskan, ketidaksiapan Pemerintah Provinsi adalah dalam hal administrasi. Seperti diketahui, mulai tahun ini pengelolaan SMA/SMK di kota/kabupaten dialihkan ke provinsi.

Kebijakan itu berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan guru SMA/SMK yang ikut dikelola provinsi. Pada tunjangan GTT ini, plot anggaran sebenarnya berasal dari APBD Kota Malang.

“Anggaran kota dikirim ke provinsi untuk diteruskan kepada para guru. Nah ini belum bisa. Perlu siapa yang ditugasi mendata, perlu penanggung jawab teknis pelaksanaan,” urainya.

Jebolan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini merinci, nominal tunjangan yang batal cair sebesar Rp 500 ribu per bulan selama setahun. “Akhirnya tidak bisa disalurkan. Kalau untuk PAUD/TK, SD, dan SMP sudah cair rutin per bulan Rp 500 ribu,” pungkas Zubaidah.(Choi/Ak)

PHRI Didorong Terus Berperan Dongkrak Pariwisata Kota Malang

Pengurus DPC PHRI Kota Malang periode 2017-2020 dikukuhkan di Hotel Balava. (Bagian Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, mendorong Persatuan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) terus mendongkrak dunia pariwisata di Kota Malang. Selama ini, keberadaan PHRI dinilai berimbas positif pada peningkatan dunia pariwisata.

Hal tersebut disampaikan saat pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PHRI Kota Malang periode 2017-2020 Senin (21/8) di Hotel Balava. Tampuk pimpinan Ketua DPC PHRI Kota Malang saat ini dipimpin oleh Dwi Cahyono, pendiri dan pengelola Inggil Resto.

“Program yang sifatnya berkelanjutan untuk mendongkrak dunia pariwisata kita terus dilakukan, karena itu perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk salah satunya adalah PHRI,” kata Sutiaji, dalam keterangan tertulis yang diterima MVoice.

Pemkot Malang sebagai fasilitator berbagai kebutuhan masyarakat mengajak PHRI untuk terus gayung bersambut dengan berbagai program yang sudah ditetapkan. Sehingga, perkembangan dunia pariwisata di Kota Malang bisa tumbuh dengan baik dan sesuai target.

“Saya yakin pengurus PHRI yang dilantik hari ini adalah orang yang berkompeten, sehingga atas nama pemerintah saya berpesan agar organisasi ini berjalan dengan maksimal,” imbuh mantan anggota DPRD Kota Malang ini.

Kolaborasi antara PHRI dengan pemerintah dan juga pihak lainnya sangat dibutuhkan mengingat Malang saat ini terkenal sebagai Kota Pariwisata. Sehingga, kondusivitas daerah perlu dilakukan demi menjaga suasana yang mendukung iklim wisata.

“PHRI selama ini sangat membantu, seperti halnya hotel, jika ada tamu datang dan bertanya tentang Malang maka dijawab Kota Malang adalah kota yang sangat baik dan luar biasa. Ini adalah bentuk kolaborasi yang baik dan saling menguntungkan,” pungkasnya.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

Dimodali Rp 26 Miliar, PDAM Eksplorasi Sumber Air di Kota Malang

Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Pemkot mencanangkan solusi jangka panjang untuk memenuhi pasokan air PDAM kota Malang. Dalam waktu dekat, eksplorasi sumber air di beberapa titik segera digarap.

Untuk merealisasikannya, PDAM Kota Malang mendapat gelontoran dana sebesar Rp 26 miliar. Nominal itu sudah disepakati dalam Rapat Paripurna tentang pandangan akhir Badan Anggaran (Banggar) terhadap KUA-PPAS APBD Perubahan 2017, kemarin (21/8).

Langkah ini sekaligus merespon permasalahan dengan Pemkab Malang. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PDAM Kota Malang selama ini menggunakan sumber air dari Kabupaten Malang.

Akhir-akhir ini, Pemkab meminta penambahan harga beli yang sedianya hanya Rp 80 per meter kubik. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto, menegaskan, permasalahan itu tetap menjadi perhatian.

Apalagi, air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi warga Kota Malang. “Kami masih menunggu pertemuan dengan Pemkab. Ada undangan pertemuan dengan Pemkab Malang akhir bulan ini, nanti baru akan kami bahas,” ujarnya.

Wasto menjelaskan, sembari menunggu kesepakatan baru dengan Pemkab, Pemkot perlu mengupayakan kemandirian. Penyertaan modal Rp 26 miliar kepada PDAM Kota Malang ini bertujuan agar tidak ada ketergantungan sepenuhnya pada sumber air daerah lain untuk memenuhi kebutuhan.

Mantan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang ini menyebut, perlu pemaksimalan debit air di Merjosari dan pengeboran sumber baru di beberapa titik.

“Sebagai sumber alternatif bahan baku air minum, dianggarkan Rp 26 miliar di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) ini. Usulannya tiga titik pengeboran sumur bor baru ditambah eksplorasi sumber. Detailnya belum ditentukan,” pungkas Wasto.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

Sapi Bebas dari Hukuman Mati

Waka Polres Malang Kota, Kompol Nandu Dyanata. (deny rahmawan)

MALANGVOICE – Nasib anjing pitbull yang menerkam bocah 9 tahun, Ramiza Bhagiza, di Lowokwaru, hingga tewas beberapa pekan lalu sudah diputuskan. Anjing yang diberi nama ‘Sapi’ ini bebas dari hukuman mati.

Sebelumnya, sejak tragedi mengerikan di rumah korban pada Minggu (6/8) lalu, polisi memeriksa saksi dan kesehatan anjing itu ke Pemprov Jatim. Selama 14 hari, dikatakan Waka Polres Malang Kota, Kompol Nandu Dyanata, Sapi bebas dari penyakit.

“Tidak ada rabies dan sejenisnya. Hasil resmi belum turun ke kami,” katanya, Rabu (23/8).

Dengan begitu, Sapi tidak akan dibunuh. Padahal, sebelumnya apabila terindikasi penyakit atau gila, anjing itu akan dimusnahkan. “Tidak dibunuh, kemungkinan akan diadopsi orang lain,” tambahnya lagi.

Dari kasus itu, polisi juga memastikan peristiwa itu merupakan kecelakaan. “Semua saksi sudah kami periksa. Ini murni kecelakaan,” tandasnya.(Der/Ak)

64 ASN Pemkot Malang Bersiap Naik Pangkat

Sebanyak 64 ASN Pemkot Malang mengikuti ujian dan KPPI. (Bagian Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Sebanyak 64 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang dalam waktu dekat akan naik pangkat. ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini tengah menjalani Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI).

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang menggeber kegiatan itu selama tiga hari, 23-25 Agustus, bertempat di
Aula Pusat Sarana Belajar Bersama (PSBB) MAN 3 Malang. Ini merupakan upaya Pemkot terus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungannya.

Kepala BKD Kota Malang, Anita Sukmawati, menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah memberikan kesempatan kepada para pegawai dalam meningkatkan kualitas dan taraf sosial ekonominya.

“Para ASN dilingkungan Pemerintah Kota Malang yang telah memenuhi syarat dan lulus dalam mengikuti ujian dapat diusulkan untuk dipertimbangkan kenaikan pangkatnya,” ujar Anita.

Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto ditegaskan, salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan karir dan kesejahteraan ASN adalah pemberian usulan kenaikan pangkat para ASN yang memiliki kompetensi melalui ujian dinas dan ujian KPPI juga penyesuaian ijazah sesuai peraturan perundang – undangan.

“Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah kota malang terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan karir dan kesejahteraan ASN. Dengan muaranya adalah peningkatan pelayanan publik dan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik,” jelas Wasto.

Dia berpesan kepada para peserta Ujian Dinas dan KPPI agar mengikuti rangkaian kegiatan dengan serius, karena pelaksanaan ujian ini bukanlah hanya sekedar formalitas belaka tapi sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh kenaikan pangkat.

“Kenaikan pangkat tak lain merupakan penghargaan atas prestasi kerja serta pengabdian terhadap bangsa dan negara,” pungkasnya.(Choi/Yei)

Pengembangan Kelurahan di Kota Malang Dipelajari Pemkab Klungkung

Pemkab Klungkung menimba ilmu ke Pemkot Malang. (Bagian Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, mempelajari perkembangan kelurahan di Kota Malang. Hal ini terungkap saat mereka melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota, Selasa (22/8).

Rombongan yang dipimpin Bupati Kabupaten Klungkung, I Nyoman Suwirta, diterima langsung Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji dan Kepala Dinas Kominfo Malang, Zulkifli Amrizal.

I Nyoman Suwirta mengucapkan terimakasih atas penerimaan kunjungan studi komparasi Pemerintah Kabupaten Klungkung Bali di Pemerintah Kota Malang. Dikatakan, Kota Malang sebagai pilihan kunjungan karena para Camat di Pemkab Klungkung sudah melakukan pendekatan secara online.

Dikatakan pula, kedatangannya juga bermaksud melihat berbagai keberhasilan Kota Malang. “Kami berharap diberi kesempatan melihat perkembangan di berbagai kelurahan di Kota Malang agar mengerti bagaimana konsep atau sistem dari kelurahan itu sendiri,” kata I Nyoman.

Sutiaji menyambut baik kedatangan Bupati Klungkung beserta rombongan. Apalagi, momentum ini dalam misi kunjungan kerja untuk menimba ilmu yang bermanfaat bagi daerah itu.

Ia menyampaikan, untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada kelurahan bisa dilihat dari keikutsertaan dan menjadi juara pada lomba tingkat regional maupun nasional. Pada 2017 ini Kelurahan Sawojajar berhasil meraih juara 1 lomba kelurahan terbaik tingkat Nasional 2017.

“Program Gemar Tahes Komes yang diinisiasi Kelurahan Sawojajar adalah contoh dimana pemerintah mengajak masyarakat untuk selalu sehat,” kata Sutiaji.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Aplikasi PBoH Menarik Minat Pengunjung pada Pameran di Solo

Kapolres Malang Kota AKBP Hoiruddin Hasibuan, sibuk menjelaskan PBoH pada pameran di Solo. (istimewa)

MALANGVOICE – Polres Malang Kota menjadi salah satu peserta ajang pameran Inovasi Pelayanan Publik 2017, di Stadion Manahan, Solo bertema Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Indonesia. Ajang berskala nasional itu berlangsung mulai 25-27 Agustus.

Pada hari terakhir, Minggu (27/8) ini jajaran Polres Malang Kota yang mengikuti pameran masih disibukkan dengan antusias pengunjung. Bahkan, Kapolres Malang Kota, AKBP Hoiruddin Hasibuan, juga ambil bagian di dalam stan yang memamerkan aplikasi Panic Button on Hand (PBoH).

Aplikasi yang dibuat pada tiga tahun lalu ini terbukti menjadi inovasi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Karena, dengan menggunakan aplikasi berbasis Android ini, masyarakat tidak perlu menunggu lama kedatangan polisi.

“Aplikasi ini dilahirkan dengan harapan bisa membantu masyarakat serta mengurangi aksi kriminalitas. Sehingga Kota Malang tetap kondusif,” kata Hasibuan.

Suksesnya PBoH ini bahkan mendapat pengakuan dari Kemenpan RB. PBoH masuk dalam Top 35 Inovasi Pelayanan Publik pada 2016 lalu. Aplikasi ini juga banyak ditiru di beberapa Polres lain di Indonesia.

Cara menggunakan aplikasi yang diciptakan setelah bekerja sama dengan Malangvoice.com ini cukup mudah. Pengguna harus mendaftarkan data diri secara lengkap sesuai KTP, kemudian menekan tombol ‘Help’ sebanyak tiga kali. Tidak sampai tiga menit, akan ada tim khusus yang datang menemui pengguna secara tepat karena PBoH dilengkapi sistem GPS yang akan melacak lokasi pengguna.(Der/Ak)

Orang Tua Atlet Harus Paham Kebutuhan Gizi Ideal

KONI Kota Malang menggelar workshop penyusunan asupan gizi. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – KONI Kota Malang menggelar workshop penyusunan asupan gizi, Sabtu (26/8). Bertempat di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang (UM), kegiatan ini diikuti puluhan orang tua altlet dari 13 cabang olahraga (cabor).

Selain itu, hadir pula perwakilan 13 cabang olahraga (cabor) tersebut yang tak lain anggota KONI Kota Malang. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga KONI Kota Malang, Sugiharto, mengatakan, sasaran utama workshop ini memang orang tua atlet.

“Dalam menyusun asupan gizi atlet, diharapkan orang tua bisa melakukan itu melalui hidangan sehari-hari. Biasanya kan di rumah pasti yang memasak ibu, mereka harus paham anaknya butuh gizi cukup,” ungkapnya.

Alumnus Ilmu Kesehatan Olahraga Universitas Airlangga (Unair) ini menilai, pemahaman orang tua amatlah penting. Betapa tidak, orang tua merupakan pendamping pertama bagi setiap anak.

Apalagi, lanjut Sugiharto, saat ini kebanyakan atlet bahkan yang sekelas peserta Sea Games pun belum memiliki penasihat asupan gizi pribadi. Praktis, pengetahuan orang tua menjadi tak terelakkan.

“Maka kami memberi wawasan apa saja harus disiapkan. Misalnya, untuk kebutuhan kalori yang cukup seperti apa, tentu bervariasi,” tandasnya.

Pengetahuan itu menjadi modal berharga agar atlet mampu berjuang maksimal saat berkompetisi. Berdasarkan beberapa pengalaman, banyak atlet saat berlatih membawa bekal dari rumah.

Bekal tersebut sering kali belum memenuhi kebutuhan gizi bagi atlet. “Mayoritas pengetahuan orang tua hanya makanan sehat secara umum. Nah, nanti setelah workshop harus tahu bekal apa yang perlu diberikan kepada anaknya,” pungkasnya.(Choi/Yei)

Buher Ajak Pemuda Lintas Iman Perangi Berita Hoax

Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto. (Aziz Ramadani)

MALANGVOICE – Perang terhadap informasi hoax didengungkan Kapolres Batu, AKBP Budi Hermanto dalam kesempatan menjadi pembicara Sarasehan Wawasan Kebangsaan dengan pemuda lintas etnis dan iman se-Kota Batu, Senin sore (21/8).

Buher sapaan akrabnya, menekankan untuk menebar berita kebenaran daripada berita meresahkan hingga menggarah penebaran kebencian.

Alumnus Akpol 2000 ini mengatakan, bergembangnya informasi dan teknologi memang tak dapat dibendung. Apalagi di negara yang menjunjung keterbukaan informasi publik. Namun, kebebasan informasi bukan berarti tidak diimbangi dengan etika dalam memanfaatkan gadget alias gawai.

“Memang NKRI membebaskan berpendapat. Tapi yang perlu digaris bawahi tetap mengedepankan etika,” kata Buher dihadapan sekitar 150 peserta sarasehan.

Buher menambahkan, dengan resmi dikukuhkannya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Batu, diharapkan menjadi corong untuk menebar kebenaran. Dimulai dari lingkungan terdekat, keluarga dan tempat tinggal. Dengan terciptanya hal tersebut, Kota Batu akan tetap kondusif.

“Peran media juga tidak kalah penting. Media yang baik juga harus menguatkan empat pilar kebangsaan sesuai program Nawa Cita Presiden Joko Widodo butir ke delapan,” urai mantan Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya ini.

Buher juga mengingatkan agar setiap pribadi harus memiliki sosok strong leader atau pemimpin yang kuat, mencerminkan yang baik, dan berprilalu yang baik. Sehingga, menurutnya, kedamaian tetap terjaga. “Apalagi pemimpin yang bisa membawa keragaman, ” pungkasnya.


Reporter: Aziz Ramadani
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti