Tim Saber Pungli Sebut 18 Kali Korban Diperas Oknum Pegawai Pemkot Batu

Kabid Operasi Satgas Saber Pungli Brigjen Pol Widiyanto Poesoko, Jumat (25/8) di Mapolres Batu. (Aziz Ramadani)

MALANGVOICE – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam masih proses pendalaman. Sebab, korban yang merupakan kontraktor beberapa proyek Pemkot Batu ditengarai dimintai uang lebih dari 18 kali.

Hal ini diungkapkan Kabid Operasi Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam Brigjen Pol Widiyanto Poesoko. Widiyanto menjelaskan, dari keterangan pelapor, setiap kali bertemu oknum pegawai di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu, selalu dimintai sejumlah uang.

“Total ada 18 kali korban dimintai uang,” kata Widiyanto.

Namun, Widiyanto tak dapat memastikan rincian nominal uang tersebut. Ke mana saja aliran uang hasil pungli itu masuk, pihaknya juga enggan menjelaskan.

“Masih kami dalami, nominalnya juga. Beberapa keterangan saksi masih terus didalami,” urainya.

Terpisah, informasi yang dihimpun MVoice, kontraktor yang melaporkan praktik pungli telah menyerahkan sejumlah uang dengan nominal Rp 805 juta. Ada lebih dari 5 oknum yang mendapatkan uang yang nominalnya bervariatif. Data tersebut dihimpun dari foto lembaran kertas berisi aliran dana yang diberikan kontraktor sebanyak 17 kali. Foto tersebut beredar di media sosial. Perihal tersebut, Widiyanto enggan berkomentar.(Der/Yei)

BNN Kota Malang

Satgas Saber Pungli Siapkan Pemanggilan Sejumlah Pejabat Pemkot Batu

Kepala Bidang Operasi Satgas Saber Pungli, Brigjen Pol Widiyanto Poesoko meladeni pertanyaan awak media di Mapolres Batu, Jumat (25/8). (Aziz Ramadani)

MALANGVOICE – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) masih belum menetapkan tersangka kepada pegawai di lingkungan Pemkot Batu yang terjaring OTT (operasi tangkap tangan) dugaan pungli, Kamis malam (24/8). Satgas Saber Pungli berencana memanggil sejumlah pejabat guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Kabid Operasi Satgas Saber Pungli, Brigjen Pol Widiyanto Poesoko mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman atas OTT yang juga mengamankan barang bukti uang sejumlah Rp 25 juta. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pihaknya akan memanggil sejumlah saksi tambahan, terutama dari lingkungan Pemkot Batu.

“Kami masih akan memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan,” kata Widiyanto didampingi Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Daky Zul Qornain, beberapa saat lalu.

Disinggung siapa saja yang akan dipanggil, pria yang menjabat sebagai Asisten Deputi Poldagri Kemenko Polhukam RI hemat bicara.

Jenderal bintang satu ini menambahkan, pemeriksaan akan dilakukan di Mapolres Batu. Sedikitnya ada empat petugas gabungan Satgas Saber Pungli yang dikerahkan dalam OTT ini. Pihaknya juga bekerja sama dengan Satgas Saber Pungli Kota Batu yang dikomandoi Waka Polres Batu Kompol Nurmala.

“Masih kami dalami, sebab dari keterangan pelapor sementara, pungli dilakukan sebanyak 18 kali selama 2017 ini,” pungkasnya.(Der/Yei)

BNN Kota Malang

Polres Batu dan Satgas Saber Pungli Saling Lempar, Ada Apa?

Kabid Operasi Satgas Saber Pungli Brigjen Pol Widiyanto Poesoko. (Aziz Ramadani)

MALANGVOICE – Proses penanganan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pegawai Pemkot Batu menemui jalan buntu. Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam dan Polres Batu bahkan saling lempar terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) pegawai di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu tersebut.

Padahal Kamis malam (24/8) beberapa jam usai OTT di kawasan Kota Malang, Kabid Operasi Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Widiyanto Poesoko menjanjikan rilis Jumat pagi (25/8). Terlebih dua alat bukti, saksi dan uang Rp 25 juta yang diamankan telah dikantongi pihaknya.

Namun, hingga Jumat siang, Widiyanto didampingi Kasat Reskrim Polres Batu AKP Daky Dzul Qornain mengaku masih akan memanggil beberapa saksi untuk melengkai berkas penyidikan. Pimpinan pejabat terkait juga berencana dihadirkan. Namun, berjam-jam awak media menanti tidak ada satupun pejabat yang dimaksud hadir di Mapolres Batu.

Kabid Operasi Satgas Saber Pungli Brigjen Pol Widiyanto Poesoko. (Aziz Ramadani)

“Saya menunggu perkembangan dari tim Polres Batu. Kewenangan proses penyidikan di Kapolres Batu. Kabarnya masih akan minta keterangan korban,” kata Brigjen Pol Widiyanto Poesoko dihubungi MVoice melalui telepon selulernya, Sabtu (26/8).

Disinggung kenapa tidak langsung ditangani pihak Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Jenderal Bintang Satu ini kembali menyarankan MVoice konfirmasi Polres Batu. Tepatnya untuk konfirmasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kota Batu yang dikepalai Waka Polres Batu, Kompol Nurmala. “Silahkan lebih lengkapnya di Polres Batu,” pungkasnya.

Terpisah, Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto juga memilih hemat bicara. Pria akrab disapa Buher mengatakan pihaknya masih dalam.proses penyidikan.

“Masih lidik. Lebih lengkapnya menghubungi Satgas Saber Pungli ,” ujar alumnus Akpol ,2000 ini singkat.(Choi/Yei)

BNN Kota Malang

Tak Cukup Alat Bukti, Oknum Pegawai Pemkot Batu Bebas

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Daky Dzul Qornain mendampingi Kabid Operasi Satgas Saber Pungli Brigjen Pol Widiyanto P. (Aziz Ramadani)

MALANGVOICE – Memasuki 1×24 jam masa penyidikan, oknum pegawai Pemkot Batu yang tertangkap OTT rupanya dibebaskan, Sabtu lalu (26/8). Polres Batu berdalih pihaknya belum mencukupi dua alat bukti untuk kemudian menetapkan status tersangka.

“Masih perlu alat bukti yang cukup. Karena sudah melebihi masa penahanan, terduga berhak untuk bebas,” ujar singkat Kasat Reskrim Polres Batu AKP Daky Dzul Qornain, dihubungi MVoice beberapa saat lalu, Minggu (27/8).

Terpisah, Kabid Operasi Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Widiyanto Poesoko mengatakan, meskipun oknum terduga pungli dilepas pihak Polres Batu, penyidikan terhadap OTT tersebut prosesnya berlanjut. Pihaknya optimis dalam waktu dekat sudah ada ketetapan status tersangka.

“Meskipun dilepas proses terus lanjut,” pungkas Jenderal Bintang Satu ini.(Der/Ak)

BNN Kota Malang

GNPK Jatim Sesalkan Bebasnya Terduga Pungli

Ketua GNPK Jawa Timur, Mariyadi, SH saat mendatangi Mapolres Batu, Sabtu malam (26/8). (istimewa)

MALANGVOICE – Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jawa Timur, Mariyadi, SH Sabtu malam sekitar pukul 19.30 WIB, mendatangi Mapolres Batu, setelah meminta petunjuk dari ketua Umum GNPK Pusat.

Kedatangan tersebut untuk mempertanyakan keputusan Satgas Saber Pungli Kemenko Pulhukam yang membebaskan oknum pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Batu yang terciduk operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (24/8/17) lalu atas dugaan praktik pungutan liar (pungli).

Mariyadi mengatakan pihaknya terkejut sekaligus menyesalkan proses hukum pasca OTT tidak kunjung ada ketetapan tersangka. Bahkan beberapa oknum pegawai yang diamankan dilepaskan akibat penyidik tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup.

“Ketua umum GNPK pusat H. Adi Warman SH, MH, MBA, sempat kaget dan meminta kami (GNPK Jawa Timur) untuk membuat surat ke GNPK Pusat kemudian ditindak lanjuti ke Menko polhukam Wiranto. Terkait dengan pembebasan Tiga pejabat tersebut dinilai sangat lucu dan aneh,” kata Mariyadi.

Padahal, lanjut dia, Satgas Saber Pungli telah mengamankan Rp 25 juta sebagai barang bukti dugaan pungli.

“Ya kalau itu benar dilepaskan OTT yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Polhukam saya rasa lucu. Masak sudah ketangkap tangan beserta barang bukti (BB) dengan uang sebesar Rp 25 juta lantas dilepas lagi, kan itu sudah memenuhi unsur pidananya,” sambung dia.

Terkait dengan pembebasan tiga pejabat Pemkot Batu tersebut, Maryadi sangat menyayangkan, sebab yang dipertaruhkan nama besar dari Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam.

“Loh ada apa ini, kok dibebaskan dan dipulangkan. Ini adalah satu satunya yang baru terjadi di Indonesia. khususnya di Kota Batu, bahkan sepanjang sejarah,” tutupnya.(Der/Ak)

BNN Kota Malang

Pemkot Akhirnya ‘Menyerah’ Tangguhkan Penahanan Sinal

MALANGVOICE – Pemkot Batu memutuskan tak melanjutkan permohonan penangguhan penahanan Kepala Dinas Koperasu Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, Sinal Abidin. Hal ini seiring dengan ditunjuknya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Arief As Siddiq, terhitung sejak 21 Agustus lalu.

Hal tersebut dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Achmad Suparto. Pria yang juga menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Batu ini mengatakan, Pemkot Batu memutuskan segera menetapkan kursi yang ditinggalkan Sinal Abidin.

Karena pejabat eselon II.b tersebut tersandung kasus dugaan mark up proyek billboard 2015 silam. Kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Batu saat ini masih dalam proses penyelidikan.

“Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan realisasi program. Maka diputuskan (Sinal Abidin) diberhentikan dari jabatannya dan diganti dengan pelaksana tugas,” kata Achmad Suparto dihubungi melalui pesan singkat telepon selulernya, Selasa (22/8).

Pemberhentian, lanjut dia, sesuai dengan Pasal 276 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Aparatur Sipil Negara. Yakni ASN diberhentikan apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Baca Juga: Penangguhan Penahanan Sinal Tak Dikabulkan

Terpisah, Kepala Kejari Kota Batu, Nur Chusniah mengatakan, pihaknya masih dalam tahapan proses penyelidikan. Untuk kepentingan proses kasus yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 200 juta itu, tersangka masih ditahan.

“Masih tahal penyelidikan Mas,” singkat mantan Kabag Ligitasi dan Non Ligitasi Biro Hukum KPK ini dihubungi MVoice melalui pesan singkat telepon selulernya.


Reporter: Aziz Ramadani
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yunus Zakaria
BNN Kota Malang

Aliran Pungli Masuk Kantong Kejari dan Dewan?

MALANGVOICE – Tabir kasus OTT terhadap oknum pegawai Pemkot Batu perlahan terbuka. Hal ini seiring beredarnya data aliran penerima uang pungli dari kontraktor yang diketahui bernama PT Gunadharma Anugerahjaya.

Ada beberapa nama dan institusi yang tertera di data tersebut. Diantaranya Kejaksaan Negeri (Kejari) dengan nominal Rp 300 juta dan dewan nominal Rp 50 juta. Daftar tersebut juga dilengkapi tanggal penyerahan uang, yakni kurun waktu 4 Mei 2016 sampai 11 Februari 2017.

Kepala Kejari Kota Batu Nur Chusniah meragu akan beredarnya daftar tersebut. Mantan Kabag Ligitasi dan Non Ligitasi Biro Hukum KPK ini juga tak risau. Sebab, tertera penerimaan Mei 2016, sedangkan dia baru dilantik Oktober 2016.

“Riil kerja Nopember, data itu perlu cek dan ricek karena dibuat sepihak perlu dibuktikan kebenarannya dulu,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Batu Hari Danah pun memilih hemat berbicara. Dihubungi melalui pesan singkat, Politisi Partai Gerindra enggan berkomentar.

“Saya kurang tahu (aliran uang pungli). Maaf belum bisa komentar,” tulisnya.

Terpisah, Kabid Operasi Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Widiyanto Poesoko mengatakan, pihaknya masih fokus mendalami kasus tersebut. Perihal beredarnya daftar nama -nama penerima uang pungli, Widiyanto tak ingin berspekulasi.

“Daftar itu belum tentu benar. Belum ada aliran uang kepada siapa, ” ujarnya.(Der/Ak)

BNN Kota Malang

Kepada PKL, ER Tak Ingin Ada Wisata Mahal di Kota Batu

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko menghadiri acara Peringatan Kemerdekaan RI oleh Paguyuban PKL di Alun-Alun Kota Batu, Senin Malam (21/8). (Istimewa)

MALANGVOICE – Kota Batu berkomitmen agar tidak memiliki image sebagai destinasi wisata mahal. Hal ini diungkapkan langsung Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko saat menghadiri acara peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan RI bersama ratusan PKL Alun-Alun Batu, Senin malam (21/8) di kawasan Alun -Alun Batu.

“Jangan sampai ada anggapan bahwa Kota Batu adalah kota wisata yang mahal. Tentu ini perlu sinergitas bersama seluruh pihak, masyarakat dan juga pelaku usaha dagang (termasuk pelaku niaga atau PKL),” kata pria akrab disapa ER ini.

Bahkan, Politisi PDIP ini juga mengimbau perhotelan untuk tidak mematok harga terlalu mahal. Justru keberadaan PKL yang ke depannya harus mulai menaikan grade. Menjaga kebersihan dan meningkatkan penampilan atau kemasan pelayan yang baik.

“Wisatawan dari Jakarta pastinya akan mencari makan di Alun-alun ini. Kalau makan steak sudah biasa,” sambung ER.

Dalam sambutannya, pria nomor satu di Kota Batu ini mengimbau agar kerukunan dan persaudaraan antar pelaku usaha dan pemerintahan dapat terjalin dengan baik. ER menambahkan, agar pedagang turut berpartisipasi menyukseskan ikon pariwisata Kota Batu. Salah satunya dengan cara menjaga kebersihan dan keindahan Alun-alun.

“Nanti ini ada kaitannya dalam rangka menaikkan grade kualitas pelayanan wisata Kota Batu,” tegasnya.

Kualitas pelayanan pariwisata ini, lanjut ER, seperti fasilitas seragam dan busana kepada seluruh pelaku usaha dagang. Dan juga seperti yang dijelaskan di awal, dengan stabilitas harga yang terjangkau.

Hal senada diungkapkan Ketua Panitia acara bertajuk Pesta Rakyat, Pipit. Koordinator PKL Pelaku Niaga Sipil ini menjelaskan bahwa kegiatan memang dilakukan untuk mempererat hubungan baik antar sesama PKL dan juga pemerintah.

“Sekaligus juga kami sampaikan kepada pemerintah untuk turut merealisasikan tempat yang lebih baik, agar usaha dagang kami bisa terus berkelanjutan,” tutupnya singkat.


Reporter: Aziz Ramadani
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yunus Zakaria
BNN Kota Malang

Kejari Kota Batu Bentuk TP4D

Kasi Datun Kejari Kota Batu Iwan Arto didampingi Kasi Intel Teuku Luftansyah. (Aziz Ramadani)

MALANGVOICE – Kejaksaan Negeri Kota Batu membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Tim ini memiliki fungsi agar desa tidak lagi ragu dan takut segera menyerap dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD).

Baca juga : Kepala Desa se-Kota Batu Dikumpulkan di Kejari, Ada Apa?

Kasi Intel Kejari Kota Batu, Teuku Luftansyah mengatakan, pembentukan tim ini sesuai arahan Kajaksaan Agung Republik Indonesia. Lebih tepatnya lagi, pembentukan tim itu mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

“Tim diisi tiga fungsional kejaksaan dengan ketua timnya saya sendiri,” kata Teuku ditemui MVoice usai sosialisasi dana desa dan TP4D, di Kantor Kejari Kota Batu, Kamis (24/8).

Selain pendampingan, lanjut Teuku, kejaksaan akan memberikan penyuluhan tentang rambu-rambu dalam pemanfaatan anggaran. Baik itu DD, ADD, DBHCT dan pendapatan lainnya yang sah.

“Desa tidak perlu takut atau ragu. Kalau pemanfaatan DD dan ADD benar kenapa takut,” pungkasnya.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Batu, Iwan Arto menambahkan, dibentuknya tim yang juga bakal diisi oleh lintas sektor, Polres dan Pemkot, juga merujuk pada Inpres No.1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penggunaan anggaran tentu harus sesuai perencanaan. Yakni tujuannya ingin meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa melalui penggunaan dana desa dan Alokasi Dana Desa yang tepat sasaran.

“Keberhasilan pembangunan kuncinya peran serta masyarakat juga. Yakni berperan aktif mensukseskan pembangunan yang dananya bersumber dari DD/ADD,” jelas Iwan.

Iwan menambahkan, untuk pelaksanaan di lapangan saat ini juga tinggal menunggu perwali (peraturan wali kota). Agar menguatkan dan sebagai payung hukum dibentuknya TP4D.

“Kami masih terus komunikasi Pemkot Batu. karena kan memang itu perlu payung hukum ,” pungkasnya.(Der/Yei)

BNN Kota Malang

Disurati KPK, Punjul : Kami Tidak Ingin Aparatur Desa Berurusan Hukum

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso.(Aziz Ramadani)

MALANGVOICE – Pemkot Batu menegaskan kepada aparatur desanya agar tidak sampai berurusan hukum. Khususnya mengenai pengelolaan dana desa dalam alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD).

“Kami tidak ingin aparat desa sampai berurusan dengan hukum. Maka diimbau menterjemahkan aplikasi ini dengan baik,” kata Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso saat menghadiri sosialisai Pemantapan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Balai Kota Among Tani, Jumat (18/8).

Baca juga: Duh, Serapan Dana Desa Kota Batu Masih 31 Persen

Hal ini ditegaskan kembali tidak lain merespon surat imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterima Pemkot Batu. Tepatnya surat nomor B. 7508/01- 16/08/2016 perihal imbauan terkait pengelolaan keuangan desa atau dana desa. Ada empat poin dalam surat tersebut. Khusus untuk agenda ini, poin nomor dua yang ditegaskan kembali. Yakni tentang memahami dengan baik dan menggunakan aplikasi Siskeudes yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerjasama Kementerian Dalam Negeri untuk pengelolaan keuangan desa.

“Pembinaan seperti ini sudah senantiasi dilakukan. Juga telah menjalin MoU (memorandum of understanding) dengan Kejaksaan Negeri Kota Batu,” sambung Punjul. “Meskipun begitu bukan berarti ada masalah tidak diproses hukum,” imbuhnya.

Merespon imbauan KPK, masih kata Punjul, pihaknya mengingatkan untu terus menjalin komunikasi. Baik dengan Kejaksaan Negeri Kota Batu, dan pendamping desa. Perlu juga koordinasi dengan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun tokoh masyarakat dalam wadah musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa).

“Maka dalam rangka pemantapan, kami undang pengembang aplikasi siskeudes Kasi Pidum Kejari Situbondo Bagus Adi Saputro,” pungkas pria juga menjabat Ketua PMI Kota Batu ini.


Reporter: Aziz Ramadani
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yunus Zakaria
BNN Kota Malang