Bangun Alun-alun, Pemkab Malang Anggarkan Rp 31 Miliar

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Malang, Darmadi.(Miski)
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Malang, Darmadi.(Miski)

MALANGVOICE – Pemkab Malang mengajukan anggaran Rp 31 miliar untuk pembangunan alun-alun. Rencananya, alun-alun akan dibangun sekitar kantor terpadu dan kantor bupati, di Kepanjen.

Ketua Komisi D, Darmadi, mengakui, pembangunan Alun-alun menjadi prioritas di tahun 2018. Untuk tahap awal, anggaran Rp 31 miliar disiapkan guna pembebasan lahan seluas 2 hektare.

“Anggarannya bertahap. Tapi, diawali dengan membebaskan lahan dan membuka akses jalan,” kata dia, kepada MVoice, Rabu (2/8).

Politisi PDIP ini belum bisa menyebut angka pasti kebutuhan anggaran untuk pembangunan Alun-alun Kabupaten Malang. Anggaran Rp 100 miliar dirasa tidak cukup, mengingat tanah yang akan digunakan sebagai Alun-alun bukan aset pemerintah.

“Bukan tanah langsung pakai, tapi masih mau dibebaskan. Harga tanah di Kepanjen sekarang cukup mahal,” ujar dia.

Mantan Ketua Komisi A ini mengutarakan, Alun-alun sangat penting sebagai ikon sebuah daerah. Hal itu lazim mengingat semua daerah telah memiliki Alun-alun.

Selain itu, pasca pusat ibu kota Kabupaten Malang pidah ke Kepanjen, sudah sepatutnya alun-alun dibangun. Nantinya, Alun-alun bisa dimanfaatkan masyarakat, baik sekadar berkumpul maupun liburan bersama keluarga.

Alun-alun juga akan dilengkapi Ruang Terbuka Hijau, sehingga dapat menyokong wilayah hijau di Kabupaten Malang.

“Pembangunan perkantoran sudah sebagian besar rampung. Seperti kantor bupati, gedung dewan, kantor terpadu. Saat ini fokus untuk Alun-alun,” jelasnya.


Reporter: Miski
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yunus Zakaria

Komisi A Sarankan Tunjangan Perangkat Desa Diberikan Sesuai Kinerja

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto.(Miski)
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto.(Miski)

MALANGVOICE – Komisi A DPRD Kabupaten Malang, menyarankan agar nantinya tunjangan perangkat desa diberikan sesuai kinerja. Mekanisme tersebut baik untuk memotivasi perangkat desa bekerja lebih maksimal.

Ketua Komisi A, Didik Gatot Subroto, mengatakan, selama ini tunjangan perangkat desa berupa tanah bengkok. Luasan tanah masing-masing perangkat desa pun tak sama.

Selain itu, solusi tersebut sebagai upaya untuk memberikan tunjangan secara adil. Bagi perangkat desa yang ingin mendapatkan tunjangan utuh, sebaiknya bekerja secara maksimal.

“Jadi pengelolaannya ditangani pemerintah desa. Tunjangan diberikan sesuai kerjanya. Ada kriteria penilaian yang harus dibuat desa. Semacam reward dan punishment,” kata dia, Rabu (2/8).

Sebab, hadirnya Perbup nomor 24 tahun 2017 tentang tanah desa, sebagai turunan PP nomor 47 tahun 2016.

Nantinya, semua tanah desa dimasukkan dalam APBDes, kecuali tanah bengkok yang diberikan sebagai tunjangan bagi kepala desa dan perangkatnya.

“Sebelum ada gaji, kan tanah bengkok sebagai gajinya. Sekarang diubah, Kades dan perangkat digaji, tapi juga dapat tunjangan, berupa tanah bengkok untuk dikelola,” ungkapnya.

Bahkan, pihaknya masih menemukan tanah yang menjadi hak perangkat desa, tapi disewakan oleh Kades nya.

Pihaknya meminta setiap Kades agar mencatat dan memasukkan dalam APBDes.

“Harapan kami, pelayanan di desa semakin baik. Masyarakat terlayani secara maksimal,” paparnya.

Sebelumnya, santer beredar adanya peraturan tersebut akan menghilangkan jatah tanah bengkok bagi Kades dan perangkat desa.

Namun, hadirnya PP nomor 47 tahun 2017 melegakan seluruh Kades dan perangkat desa di Kabupaten Malang. Artinya, Kades dan perangkat desa diberi hak mengelola tanah bengkok.


Reporter: Miski
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yunus Zakaria

Soal PAW Anggota Dewan, Ketua DPRD Serahkan ke Partai

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko.(Miski)

MALANGVOICE – Posisi anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDIP, Suwarno yang wafat belum juga terisi.

Sesuai perolehan suara Pileg lalu, kader PDIP Agus Bintoro berhak menggantikan posisi almarhum. Agus punya suara terbanyak setelah Suwarno. Otomatis, alat kerja di dewan berkurang.

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, menyerahkan sepenuhnya proses Perubahan Antar Waktu (PAW) ke partai.

Menurut dia, partai selaku pengusung tentunya sudah melihat kondisi tersebut. Namun, semakin cepat proses PAW, maka semakin memudahkan kinerja di dewan.

“Empat bulan kan kosong, kerja-kerja di dewan sekarang padat. Saya yakin partai sudah ada langkah soal ini,” kata Hari yang juga kader PDIP ini.

Siapapun nantinya yang mengisi posisi almarhum, lanjut Hari, mampu bekerja bersama anggota dewan lain. Sekaligus memperjuangkan program-program yang berpihak ke masyarakat.

“Meski masuk di pertengahan periode. Saya harap penggantinya mampu mengemban tugas dengan baik,” harapnya.

Sekadar diketahui, Pileg berlangsung 2014 lalu. Agus Bintoro punya waktu sekitar dua tahun meneruskan posisi yang ditinggalkan Suwarno.


Reporter: Miski
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

KUPA-PPAS Kabupaten Malang Disepakati, Ketua Dewan: Baru Plafon Sementara

Ketua DPRD dan Wakil Bupati Malang saat rapat Paripurna penandatangan nota kesepakatan antara DPRD dan Pemkab Malang. (Miski)

MALANGVOICE – DPRD dan Pemkab Malang menyepakati Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rabu (2/8).

KUPA dan PPAS sebagai plafon awal dalam rancangan APBD Perubahan. Dalam plafon tersebut, pendapatan daerah bertambah 8,07 persen dari Rp 3,4 triliun menjadi Rp 3,7 triliun.

Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan 34,43 persen dari kisaran Rp 426 miliar menjadi Rp 650 miliar. Sementara dana perimbangan tidak mengalami kenaikan.

Pendapatan daerah yang sah bertambah 11,47 persen dari semula Rp 578 miliar menjadi sekitar Rp 653 miliar. Belanja daerah juga bertambah dari Rp 3,5 triliun menjadi Rp 3,8 triliun atau naik 7,47 persen.

“Tidak ada perubahan substansial. Ini kan hanya plafon sementara. Sambil berjalan dan menyesuaikan kondisi,” kata Ketua DPRD, Hari Sasongko.

Nantinya, KUPA dan PPAS akan kembali dibahas saat APBD-P. Sebab, pada APBD 2017 lalu belum ada kejelasan besaran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta bantuan provinsi.

Jelang PAK, dana dari pusat telah diketahui besarannya dan dimasukkan dalam perubahan.

“Perimbangan dari pusat prioritas infrastruktur. Dulu, jalan kabupaten pembiayaan daerah, sekarang bisa diajukan untuk dibiayai APBN,” papar politisi PDIP itu.


Reporter: Miski
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

Geram Dicueki PDAM Kota Malang, DPRD Wacanakan Bentuk Pansus

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto. (Miski)

MALANGVOICE – DPRD Kabupaten Malang, mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dalam kemelut retribusi penggunaan sumber air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang.

DPRD geram lantaran PDAM Kota Malang terkesan cuek dan tak punya itikad baik dalam memperbarui perjanjian dalam Memorandum of Understanding (MoU).

“Jika tak kunjung selesai dan tidak ada tanggapan, ya kami usulkan ada Pansus untuk PDAM,” kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, Rabu (2/8).

Pansus penting agar permasalahan ini segera selesai. Pihaknya lebih senang apabila ke depan pengelolaan sumber mata air di Kabupaten Malang dikelola PDAM setempat dan dirasakan masyarakat sendiri.

Meski demikian, pihaknya memahami tidak bisa memutus sepihak kerja sama tersebut. Pansus sebagai solusi terakhir apabila pemerintah tidak bisa menyelesaikan. “Bupati sudah bersurat ke PDAM Kota Malang, tapi gak ada respon,” ujarnya.

Menurutnya, harga yang ditetapkan selama ini sudah tidak relevan dan kurang pantas. Pemkab Malang habya menerima Rp 80 rupiah per meter kubik. Sedangkan, PDAM Kota Malang menjual ke pelanggan kisaran Rp 3000 hingga Rp 4000.

Selain itu, selama ini pembayaran mengacu pada meteran yang menghitung besaran air dari sumber. Padahal, meteran tersebut sering kali rusak, tapi air dari sumber mengalir terus ke pipa PDAM.

“Dalam hal ini, kami minta ke pemerintah supaya meteran di dekat sumber menjadi kewenangan pemerintah. Bukan PDAM, ini rawan sekali kebocoran. Yang punya air kan Pemkab Malang,” jelas politisi PDIP itu.


Reporter: Miski
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

PDIP Dilema Cari Calon Pengganti Suwarno

Plt Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Sri Untari. (istimewa)

MALANGVOICE – Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDIP, Suwarno, yang wafat karena serangan jantung belum selesai.

DPC PDIP dilema untuk segera memproses pergantian tersebut. Pasalnya, calon penggantinya justru mendukung Rendra Kresna, pada Pilkada 2015 lalu.

Agus Bintoro berhak menggantikan Suwarno karena memperoleh suara kedua terbanyak di Dapil 3 pada Pileg lalu. Agus memperoleh 5.181 suara.

Informasi yang dihimpun MVoice, proses PAW tak kunjung diselesaikan lantaran PDIP masih bimbang dan mencari bukti tambahan kebenaran Agus Bintoro berlawanan dengan sikap partai di Pilkada lalu.

Dikonfirmasi hal tersebut, Plt DPC PDIP, Sri Untari, mengatakan, pihaknya akan mengikuti prosedur yang ada. Sesuai data di KPU, suara terbanyak setelah almarhum adalah Agus Bintoro.

“Bulan ini kami proses. Akhir Agustus mungkin sudah selesai,” katanya, kepada MVoice, Rabu (2/8).

Ditanya status Agus, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini mengaku telah meminta klarifikasi ke yang bersangkutan. Hasilnya, Agus memang pernah ikut mendukung Rendra saat Pilkada.

Namun, Agus belum terdaftar di partai lain. Keanggotaan partai dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Nanti kami tindaklanjuti lagi. Termasuk menanyakan apa masih loyal ke partai, kalau tidak ya gak masalah. Masih banyak yang ingin gabung PDIP,” jelasnya.

Sebelumnya, politisi PDIP yang duduk di dewan, Suwarno wafat akibat serangan jantung ketika mengikuti Bimtek kepartaian di Jakarta, Rabu (12/4) lalu.


Reporter: Miski
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

Tak Miliki Genset, Pelayanan di Dispendukcapil Mandek Saat Listrik Padam

Anggota DPRD Kabupaten Malang, Muslimin.(Miski)
Anggota DPRD Kabupaten Malang, Muslimin.(Miski)

MALANGVOICE – Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, dirasa kurang maksimal. Pasalnya, setiap kali ada gangguan listrik, pelayanan ke masyarakat seketika berhenti.

Hal tersebut lantaran Dispendukcapil belum memiliki genset sebagai pengganti aliran listrik saat padam.

Anggota DPRD Kabupaten Malang, Muslimin, mengatakan, kondisi tersebut seharusnya diantisipasi sejak awal. Sebab, pelayanan di Dispendukcapil sangat urgent, baik warga yang mengurus E-KTP, KK, akta kelahiran dan lainnya.

“Banyak keluhan soal ini dari warga. Saat padam, petugas tidak bisa berbuat apa-apa. Kasihan sama warga, bayangkan kalau dia warga Kasembon atau Poncokusumo,” katanya, saat berbincang dengan MVoice.

Pihaknya mengusulkan pengadaan genset sehingga saat pemadaman, aktivitas pelayanan bisa berjalan normal. Besaran anggaran yang disiapkan kisaran Rp 450 juta, termasuk tempatnya.

“Kami support dan upayakan masuk di PAK. Supaya pelayanan ke masyarakat maksimal,” ia menandaskan.


Reporter: Miski
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yunus Zakaria

Heboh Temuan Mortir di Dasar Sungai Konto Kasembon

Petugas dari Polsek Kasembon dibantu TNI mengamankan barang bukti diduga bom, Senin sore (31/7). (istimewa)

MALANGVOICE – Warga Dusun Lemurung Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupetan Malang dihebokan penemuan diduga bom atau mortir, Senin sore (31/7). Barang bukti mortir lantas segera diamankan petugas Polsek Kasembon dan TNI.

Informasi yang dihimpun MVoice, mortir ditemukan sekitar pukul 15.30 dari dasar sungai Konto, Dusun Lemurung Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon. Panjang mortir sekitar setengah meter. Penemunya adalah warga sekitar yang berprofesi sebagai penggali pasir. Petugas Polsek Kasembon dipimpin Kanit Provost Aiptu Suratno bergegas ke lokasi kejadian begitu mendapat loporan warga.

“Kami langsung evakuasi barang bukti dibantu Koramil Kasembon juga,” kata Aiptu Suratno dihubungi MVoice, Selasa (1/8).

Terpisah, Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto membenarkan temuan diduga bom tersebut. Saat ini pihaknya tengah berkoodinasi dengan Tim Penjinak Bom (Jibom) Brimob Polda Jatim. “Iya mas, barang bukti saat ini dievakuasi ke Koramil Kasembon,” ujarnya singkat dihubungi MVoice melalui WhatsApp.


Reporter: Aziz Ramadani
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

Memasuki Musim Kemarau, Pemkab Malang Antisipasi Desa Langganan Kekeringan

Mobil tangki air pemerintah melayani masyarakat yang membutuhkan air bersih pasca daerahnya dilanda kekeringan. (istimewa)

MALANGVOICE – Sebagian wilayah di Kabupaten Malang menjadi langganan kekeringan setiap tahun. Kondisi tersebut direspon Pemkab Malang dengan mengantisipasi terjadinya kekeringan. Salah satunya menyiapkan suplai air bersih.

Di tahun 2015, ada delapan kecamatan mengalami krisis air. Di antaranya Kecamatan Bantur, Donomulyo, Sumbeanjing Wetan, Gedangan, Pagak, Singosari, Tirtoyudo, dan Kalipare. Jumlah tersebur lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 10 kecamatan.

“Jika kondisi tahun ini sama dengan tahun lalu, Kabupaten Malang akan terhindar dari kekeringan. Kalaupun ada mungkin satu dua desa,” kata Kepala BPBD, Kalaksa Iriantoro, kepada MVoice, Selasa (1/8).

Pihaknya telah menerima surat dari BMKG perihal pemberitahuan peralihan musim. Selanjutnya, surat tersebut disampaikan ke kepala daerah dan kini sudah ada SK tentang kondisi musim kemarau.

Namun, melihat perkembangan musim, seharusnya musim kemarau berlangsung awal Juli, tapi sampai sekarang masih terjadi beberapa kali hujan.

“Sudah terlewati satu bulan. Jika kondisinya seperti ini, nantinya akan terhubung ke musim penghujan,” ungkapnya.

Selain itu, BPBD belum menerima laporan adanya desa yang mengalami kelangkaan air. Petugas dan relawan di lapangan terus bergerilya, mengecek kondisi di masyarakat.

Koordinasi dengan Dinas Cipta Karya serta PDAM juga sudah dilakukan. Mobil tangki air saat ini siaga, jika sewaktu-waktu ada permintaan air bersih dari masyarakat.

“Segala sesuatunya soal kekeringan sudah kami siapkan. Suplai air bersih ke desa bisa dilakukan, apabila ada permintaan dari desa dan kecamatan,” tukasnya.


Reporter: Miski
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

Kembangkan Jalan Malang-Kepanjen, Pemkab Malang Bersurat ke Pemerintah Pusat

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Romdhani. (Miski)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Romdhani. (Miski)

MALANGVOICE – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang mengusulkan rencana pengembangan jalan ke pemerintah pusat. Salah satunya jalur Malang-Kepanjen.

Kadinas PU Bina Marga, Romdhoni, mengatakan, jalan Malang-Pakisaji-Kepanjen merupakan tanggung jawab nasional. Daerah, kata dia, tidak memiliki wewenang untuk mengembangkan.

“Sudah diajukan ke pusat, sekarang nunggu respon dari sana,” katanya, Senin (31/7).

Sedangkan jalur Malang-Kendal Payak-Kepanjen merupakan jalan lokal atau tanggung jawab daerah. Kontruksinya pun masih skala lokal.

Namun, seharusnya sudah masuk jalan kolektor, karena terhubung ke jalan nasional. Untuk menaikkan status jalan dari lokal ke nasional perbandingan biayanya bisa tiga kali lipat tiap kilometer nya.

“Kami tidak bisa berbuat banyak, baik itu perbaikan jalan, pelebaran dan lainnya. Kecuali, ada lampu hijau dari pusat, mungkin pusat, provinsi dan daerah bisa bersinergi. Artinya, mana yang dicover daerah, provinsi dan pusat,” jelas mantan Kadinas Cipta Karya itu.

Pengembangan Jalan Lingkar Selatan dan menuju ke tempat wisata juga sedang dikembangkan. Terbatasnya anggaran daerah sehingga pembangunan jalan tidak langsung selesai.

Program tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Yang jelas, saat ini kami fokus pengembangan jalan dan perawatan rutin. Termasuk jalan di desa-desa,” pungkas dia.


Reporter: Miski
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yunus Zakaria