Tahun Ajaran Baru, Kemenag Bakal Biasakan Anak Didik RA/TK/KB Ucapkan Terima Kasih dan Maaf

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Malang, Sutrisno. (Lisdya)

MALANGVOICE – Dalam memperkuat pendidikan karakter, moral dan akhlakul karimah bagi anak didik tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang bakal memberikan program baru.

Program tersebut yakni membiasakan anak mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Malang, Sutrisno.

“Ada program baru untuk lembaga jenjang RA/TK/KB, mulai tahun ajaran baru ini akan dikenalkan ucapan terima kasih dan permohonan maaf,” katanya.

Diketahui, dalam pendidikan karakter ada tiga prinsip, yakni berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu; keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; serta berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Program mengucap terima kasih dan mohon maaf itu nantinya akan diterapkan setiap hari, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah.

“Ini terintegritas. Agar anak-anak terbiasa mengucapkan dua kata tersebut,” tegasnya.

“Program ini yang akan saya sampaikan di RA. Dan akan disimulasikan oleh guru RA,. Karena penting sekali mengajarkan pendidikan karakter sejak dini,” tandasnya. (Hmz/Ulm)

PPDB Online 2019, Tak Ada Lagi Istilah SMP Unggulan

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Batu, Endro Wahjudi saat ditemui MVoice di ruangannya (Foto: Ayun/MVoice)

MALANGVOICE – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP Negeri akan segera dibuka. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mengimbau dalam PPDB online kali ini diharapkan orang tua cermat ketika menentukan sekolah untuk anaknya. Karena, jika tak cermat konsekuensinya siswa tidak bisa mencabut berkasnya.

“Ya, karena ketika memilih satu sekolah kemudian peringkat siswa tersebut berada di posisi paling bawah atau tergeser. Maka berkas tersebut tidak bisa dicabut dan secara otomatis ia gugur dan diblokir,” ujar Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Batu, Endro Wahjudi

“Kemudian, apabila siswa itu berada di peringkat yang sama dan hanya tertinggal satu kursi maka yang diterima adalah siswa yang mendaftar terlebih dahulu. Karena di sini waktu mendaftar juga diperhitungkan,” imbuhnya.

Adanya jalur zonasi ini, diharapkan bisa memeratakan kualitas pendidikan di Kota Batu. Tidak ada lagi namanya sekolah favorit di Kota Batu. Dan tidak ada lagi isu adanya jual beli bangku saat PPDB. Karena, ini murni terseleksi dari sistem berdasarkan zonasi tersebut.

Diketahui, PPDB Online nanti siswa diseleksi berdasarkan zonasi rumah terdekat dari sekolah negeri. Ada tiga jalur saat PPDB nanti, di antaranya jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua.

Sementara, untuk jadwal pelaksanaan jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua dimulai tanggal 27 Mei – 28 Mei. Sedangkan jalur zonasi dimulai 17 Juni – 19 Juni. Dan jalur zonasi yang ikut adalah SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, dan SMPN 6.

Zonasi untuk SMP Negeri 1 adalah Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir, Kelurahan Temas, Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Desa Sumberejo, dan Kelurahan Songgokerto.

Zonasi untuk SMP Negeri 2 adalah Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik, Desa Pesanggrahan, Desa Sidomulyo, Kelurahan Temas, Desa Sumberejo, Kelurahan Songgokerto.

Zonasi untuk SMP Negeri 3 adalah Desa Beji, Desa Torongrejo, Desa Mojorejo, Desa Pendem, Desa Junrejo, Desa Dadaprejo, Desa Tlekung, dan Desa Oro-Oro Ombo.

Zonasi untuk SMP Negeri 4 adalah Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Punten, Desa Gunungsari, Desa Bulukerto, dan Desa Sidomukti.

Zonasi untuk SMPN 6 adalah Desa Giripurno, Desa Pandanrejo, Desa Pendem, dan Desa Bumiaji. (Der/Ulm)

UB Beri Kebijakan Baru hingga Beasiswa Lebih

Rektor UB, Nuhfil Hanani. (Lisdya)
Rektor UB, Nuhfil Hanani. (Lisdya)

MALANGVOICE – Dalam mempermudah mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk kuliah, Universitas Brawijaya (UB) memberikan kebijakan baru.

Kebijakan tersebut berupa penundaan, penurunan kategori, keringanan, pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan (SPFP) bagi mahasiswa program pendidikan vokasi dan program sarjana.

“Kami berikan kebijakan tersebut bagi mahasiswa baru yang mengalami kendala terkait administrasi keuangan,” ujar Rektor UB, Nuhfil Hanani, Rabu (15/5).

Untuk mengajukan pengurangan, penurunan, keringanan, pembebasan UKT/SPP/SPFP itu, dijelaskan Nuhfil paling lambat delapan hari sebelum batas akhir pembayaran.

“Apabila pengajuan disetujui, maka pemohon (mahasiswa) diwajibkan membayar paling sedikit 25 persen dari nominal yang ditentukan,” jelasnya.

Guna mempertimbangkan penundaan, penurunan, keringanan dan pembebasan UKT/SPP/SPFP, orang tua atau wali dalam keadaan meninggal dunia, pensiun, mengalami pemutusan hubungan kerja, dan mengalami sakit permanen sehingga tidak dapat bekerja.

Sedangkan untuk pertimbangan pemberian keringan dan pembebasan UKT/SPP, yakni orang tua atau wali terdampak bencana di daerah domisili atau tempat asal usaha, orang tua wali bangkrut atau dinyatakan pailit, mahasiswa akan menempuh ujian tugas akhir satu bulan sejak dimulainya semester baru, telah sampai pada tahap ujian tugas akhir, telah menyelesaikan revisi dan menunggu jadwal yudisium.

Khusus untuk pertimbangan pembebasan UKT/SPP, yakni telah menempuh ujian akhir skripsi dan telah menyelesaikan revisi serta sedang menunggu jadwal yudisium, terdampak bencana di daerah domisili orang tua.

Selain itu, lanjut Nuhfil, mahasiswa juga dapat menerima beasiswa dari UB agar tetap melanjutkan pendidikannya.

Ada 10 persen penerima beasiswa BIDIKMISI, beasiswa dari instansi lain, termasuk pemda dari 63 ribu mahasiswa. Mahasiswa penerima beasiswa dan lainnya mencapai 20 persen lebih.

Sudah 30,22 persen penerima beasiswa BIDIKMISI dan mahasiswa yang dikenakan biaya kuliah Rp 500 ribu per semester hingga Rp 1 juta per semester.

“Kami berikan kebijakan kepada calon mahasiswa, termasuk mahasiswa yang tidak mampu, untuk tetap dapat melanjutkan kuliah di UB,” tandasnya.(Hmz/Aka)

Guru Berstatus ASN di Kemenag Kota Malang masih Minim

Guru membuat soal USBN. (Anja a)
ilustrasi Guru. (Anja a)

MALANGVOICE – Meski dikenal sebagai kota pendidikan, nyatanya tenaga pendidik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang masih terbilang sedikit.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kemenag Kota Malang, M Zaini. Menurutnya, dibandingkan dengan Kota Kediri yang hanya memiliki tiga kecamatan, tenaga pendidik ASN Kemenag Kota Malang sangat berbeda jauh.

“Di Kediri itu sudah 600 lebih, kalau di Kota Malang hanya 598. Padahal total guru di Kemenag itu ada tiga ribu,” ujarnya.

Jumlah tiga ribu guru tersebut, dijelaskannya yakni mulai dari tenaga pendidik RA/TK/KB hingga Madrasah Alawiyah (MA). Sedangkan di Kota Malang sendiri, sekolah Madrasah ada sekitar 66.

Lebih lanjut, ia mengatakan hampir sekitar 700 guru sudah bersertifikasi. Sedangkan untuk guru inpassing (penyesuaian) atau setara kategori 2B dan baru saja mendapatkan tunjangan profesi guru hanya sekitar 400 orang.

“Kami punya hampir 400 guru yang inpassing, yang passing mesti TPP kan, kalau TPP belum tentu inpassing. Hampir semuanya 700an,” paparnya.

Kendala tersebut tak lain adalah kebutuhan pegawai ASN di Kota Malang. Kemenag pun masih menerapkan sistem zero growth, yakni pengendalian jumlah ANS agar tidak terus bertambah. Sebab apabila bertambah, pengeluaran anggaran negara untuk menggaji ASN juga bertambah.

“Kami masih terapkan sistem itu. Pensiun nggak ada gantinya, tahun ini saja ada enam yang pensiun,” ungkapnya.

“Jadi, saat ini kami masih mengajukan guru untuk mengajar di Madrasah. Bahkan, juga mengajukan guru agama untuk sekolah negeri maupun swasta (bukan madrasah),” tandasnya. (Hmz/ulm)

Madrasah Tetap Pilih Tak Terapkan Sistem Zonasi PPDB

Kasi Pendidikan Agama Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang, Sutrisno. (Lisdya)

MALANGVOICE – Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) nyatanya masih belum berlaku menyeluruh di institusi pendidikan.

Kementerian Agama (Kemenag) yang menaungi Madrasah, tetap memilih tidak mengikuti jejak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang mewajibkan untuk menerapkan sistem zonasi.

“Untuk Madrasah, kami tidak memberlakukan zonasi. Tidak berpengaruh pada siswa, karena kalau kami zonasi jadi tidak merata,” ujar Kasi Pendidikan Agama Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang, Sutrisno saat ditemui di kantornya, Senin (13/5).

Selain alasan Madrasah belum menerapkan zonasi karena fokus pada peningkatan kualitas, lanjut Sutrisno, Kota Malang yang dikenal dengan kota Pendidikan menjadi rujukan bagi pelajar seluruh Indonesia.

“Karena ini milik Indonesia, jadi semua siswa dari mana saja bisa masuk ke Madrasah di Kota Malang,” tegasnya.

Sementara itu, untuk PPDB Madrasah Negeri sudah ditutup. Sedangkan untuk Madrasah Swasta tetap membuka pendaftaran.

Ia pun mencontohkan, MIN 1 dan 2, MTSn 1 dan 2 serta MAN 1 dan 2 telah memberlakukan daftar ulang bagi peserta didik yang diterima di Madrasah Negeri. Sedangkan untuk swasta, MI At-Taraqqie telah menutup pendaftaran dikarenakan telah mencapai kuota.

“Untuk MIN dan MTSn sudah selesai, tinggal MAN InsyaAllah hari ini daftar ulang untuk peserta didik cadangan,” tandasnya.(Hmz/Aka)

MAN 2 Kota Malang Berhasil Raih Peringkat Pertama UNBK Nilai Tertinggi se-Jawa timur

Kasi Pendidikan Agama Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang, Sutrisno. (Lisdya)

MALANGVOICE – Madrasah Aliyah (MA) Negeri 2 Kota Malang berhasil menduduki peringkat pertama dari 10 besar MAN se-Jawa Timur, untuk perolehan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) nilai terbaik.

Kasi Pendidikan Agama Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang, Sutrisno mengatakan, atas perolehan tersebut berhasil membawa nama baik kota dalam dunia pendidikan.

“Alhamdulillah nomor satu. Hampir diraih oleh MA di Kota Malang, baik negeri maupun swasta. Bahkan ada satu swasta itu yang mengalahkan yang lain, yakni MA At- Taraqqie,” katanya saat ditemui di kantornya, Senin (13/5).

Perlu diketahui, perolehan nilai UNBK MAN 2 dengan mata pelajaran IPA mencapai rata-rata 83,64 sedangkan untuk IPS mencapai rata-rata 77,79. Sedangkan MAN 1 Kota Malang berada di peringkat ketiga dengan perolehan nilai IPA rata-rata 68,29 dan IPS 62,04.

“Insyaallah MA di Kota Malang termasuk yang ikut partisipasi besar. Menjadikan Kota Malang peraih tertinggi,” tegasnya.

Tak hanya nilai UNBK, dijelaskan Tris sapaan akrabnya, tiga mata pelajaran lainnya, yakni Al-Quran dan Hadits, SKI serta Fiqih juga meraih nilai tertinggi se-Jawa Timur.

“Untuk tahun ini, Alhamdulillah tiga mata pelajaran itu tertinggi,” jelasnya.

Untuk itu, ia pun berharap, perolehan nilai tertinggi tak hanya berhenti di tahun ini, serta mampu meningkat hingga nasional.

“Semoga tahun yang akan datang bisa kami pertahankan bahwa Malang tetap menjadi yang nomor satu di Jawa Timur. Mungkin bahkan nanti madrasah lainnya juga bisa tingkat nasional. Karena nilai tertinggi kita kan 395,5,” tandasnya. (Hmz/Ulm)

Dewanti Apresiasi Nilai UNBK Pelajar Kota Batu

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko (Foto: Ayun)

MALANGVOICE – Prestasi membanggakan ditorehkan pelajar SMA/SMK Kota Batu dengan mendapat nilai rata-rata Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) terbaik. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko pun mencuatkan bangganya di akun instagramnya @dewanti_rumpoko.

Dalam caption yang ditulisnya, Dewanti mengucapkan ‘Proficiat anak-anak KWB, proud of you anak-anakku’.

“Ya, kami tentunya sangat bangga dengan hasil yang sudah keluar itu. Karena mereka sudah bekerja keras sehingga mendapatkan nilai yang sangat maksimal,” ujar Bude sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Dewanti mengatakan bagi pelajar yang berprestasi dan mendapatkan nilai 100, maka akan mendapat reward untuk pergi ke luar negeri. Karena reward ini memang diberikan setiap tahun bagi pelajar yang berprestasi dan meraih nilai 100.

Diketahui di postingannya itu tertulis keterangan peringkat jenjang SMA kabupaten/kota Jawa Timur untuk jurusan IPA Kota Batu meraih peringkat 5 dari total 613 siswa dengan rata-rata nilai 63,45 dari 38 38 Kab/Kota se-Jatim.

Untuk jurusan IPS peringkat 2 dari 539 siswa dengan rata-rata 59,74. Kemudian, juruan Bahasa meraih peringkat 1 dari 47 siswa dengan rata-rata nilai 74.06. Peringkat tersebut terdiri dari 38 Kab/Kota se-Jatim.

Sedangkan untuk 10 besar SMA negeri provinsi Jatim diraih SMAN 1 Batu di peringkat 5 untuk jurusan bahasa, dengan rata-rata nilai 77.43. Dan untuk 10 besar SMA negeri dan swasta provinsi Jatim didapatkan oleh SMA Al-Izzah, rata-rata 82.40 diurutan ke 4.

Kemudian untuk SMK swasta, SMK Edith Batu berada di peringkat 1 di Kota Batu dengan jumlah siswa 14 peserta dengan jumlah nilai 261,11 dari 4 mata pelajaran yang diujikan. Kemudian disusul oleh SMK Wiyata Husada di peringkat 2, dan SMKN 1 Batu di peringkat ketiga.

Sementara, untuk siswa yang meraih nilai 100 dalam UNBK beberapa di antaranya dari SMAN 1 Batu dengan total 16 siswa. Untuk kelas Bahasa, empat siswa mendapatkan nilai 100 untuk jurusan Bahasa dan Satra Jepang.

Mereka adalah Aisyatus Zahro, Fania Putri Ramadhani, Galuh Bulan Trisna dan Nabillah Alfiy Abiyyah. Tiga siswa mendapat nilai 100 mata pelajaran Matematika, yaitu Sri Handayani, Nur Oktavia dan Jefry Hilario Apta Aninfya.

Dan nilai 100 lainnya didapatkan beberapa siswa untuk mata pelajaran Fisika, Kimia, Bahasa Inggris, Biologi, Ekonomi hingga Bahasa Indonesia. (Hmz/Aka)

Sutiaji Imbau Masyarakat Turut Awasi PPDB

Wali Kota Malang, Sutiaji. (Lisdya)
Wali Kota Malang, Sutiaji. (Lisdya)

MALANGVOICE – Wali Kota Malang, Sutiaji mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020.

Pengawasan tersebut berupa praktik transaksi atau jual beli kursi di lingkungan sekolah, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Hal ini diungkapkannya saat menghadiri sosialisasi PPDB di Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang, Jumat (10/5) sore.

“Ayo diawasi bersama,” katanya kepada awak media.

Selain itu, diterapkannya sistem zonasi pada PPDB kali ini, tak lain adalah untuk menghapus pandangan masyarakat terkait sekolah bertaraf internasional (SBI).

“Kemarin, masyarakat masih melihat sekolahnya bagus. Dengan sistem ini, semoga bisa berimbas di lingkungannya,” ujarnya.

Perlu diketahui, penggunaan Kartu Keluarga (KK) saat pendaftaran oleh peserta PPDB memang sangat penting. Sebab, KK digunakan untuk mengetahui domisili siswa dan mencegah potensi terjadinya mutasi dadakan saat PPDB.

“Saat ini sudah pakai KK, makanya turut menggandeng Dispendukcapil. Jadi, nggak bisa curang,” tandasnya.(Der/Aka)

Daftar SMP Tiap Kelurahan Sesuai Zona di Kota Malang

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, Totok Kasianto
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, Totok Kasianto. (Lisdya)

MALANGVOICE – Syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 adalah jarak dari rumah ke sekolah, bukan lagi nilai rapor dan ujian nasional (UN).

“Sekarang pakai rangking jarak rumah, bukan nilai UN lagi,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, Totok Kasianto belum lama ini.

Sedangkan di Kota Malang, Dinas Pendidikan telah membagi 3 SMP untuk 5 hingga 9 kelurahan. Berikut daftarnya.

Zona 1, terdiri dari kelurahan Oro-oro Dowo, Gading Kasri, Bareng, Tanjungrejo, Kauman, dan Kiduldalem, dan mendapat zonasi SMPN 1, SMPN 6, dan SMPN 8.

Zona 2, terdiri dari kelurahan Sukoharjo, Kotalama, Polehan, Ciptomulyo, Jodipan, Kasin, dan Sukun, mendapat zonasi SMPN 2, SMPN 9, dan SMPN 19.

Zona 3, terdiri dari kelurahan Klojen, Samaan, Rampal Celaket, Kesatrian, Lowokwaru, Bunulrejo, dan Purwantoro. Untuk 3 sekolahnya yakni SMPN 3, SMPN 5, dan SMPN 20.

Zona 4, terdiri dari kelurahan Sumbersari, Penanggungan, Dinoyo Ketawanggede, Merjosari, Tlogomas, dan Karang Besuki. Sekolah dalam zonasi ini, yakni SMPN 4, SMPN 13, dan SMPN 25 (Satap Merjosari).

Zona 5, terdiri dari kelurahan Bumiayu, Mergosono, Buring, Wonokoyo, Tlogowaru, dan Arjowinangun, mendapat zonasi SMPN 7, SMPN 10, dan SMPN 23.

Zona 6, terdiri dari kelurahan, antara lain Tunjungsekar, Polowijen, Mojolangu, Jatimulyo, Tulusrejo, Tunggulwulung, dan Tasikmadu. 3 sekolah dalam zona 6 ini, yakni SMPN 11, SMPN 18, dan SMPN 26.

Zona 7, terdiri dari kelurahan Bandungrejosari, Kebonsari, Gadang, Pisang Candi, Bandulan, Karangbesuki, Bakalankrajan, dan Mulyorejo. 3 SMP tersebut, yakni SMPN 12, SMPN 15, dan SMPN 17.

Zona 8, terdiri dari kelurahan Pandanwangi, Purwodadi, Arjosari, Balearjosari, dan Blimbing. 3 sekolahnya yakni, SMPN 14, SMPN 16, dan SMPN 24.

Zona 9, terdiri dari kelurahan Lesanpuro, Madyopuro, Sawojajar, Cemorokandang, dan Kedungkandang. 3 SMP dalam zona ini yakni SMPN 21, SMPN 22, dan SMPN 27.

“Misalnya, siswa berasal dari kelurahan Bareng, dan mendaftar di SMPN 8. Nah, lebih baik mendaftar di SMPN 6, karena lebih dekat. Kalau seandainya tidak diterima di keduanya, otomatis SMP swasta,” pungkasnya.(Der/Aka)

Zonasi PPDB, Dua SMP Terancam Tak Dapat Siswa

Pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 1 Kota Batu beberapa waktu lalu (Foto: Ayun/MVoice)

MALANGVOICE – Pemberlakuan sistem zonasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jenjang SMP berdampak di dua SMP di Kota Batu. Ditakutkan, dua SMP itu tidak kebagian siswa baru akibat jaraknya yang jauh dari masyarakat.

Diketahui, dua sekolah tersebut yaitu SMP 4 yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Kemudian SMP 6 yang berada di Jalan Giripurno, Kecamatan Bumiaji.

Sementara untuk tiga SMP lainnya masih terbilang aman. Misalnya SMP Negeri 1 dan SMP negeri 2 yang letaknya berdekatan yaitu di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu. Kemudian, SMP 3 Negeri Batu yang berada di Desa Beji, Kecamatan Junrejo.

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Batu, Endro Wahjudi mengaku kesulitan memetakan jarak antar sekolah. “Masih terus kami rapatkan. Terutama dua SMP itu letaknya yang cukup jauh dari jangkauan,” ujar Endro.

Selain itu, sistem zonasi itu nantinya dimungkinkan masyarakat akan masuk ke SMP yang dekat.

Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan itu pihaknya telah mengajukan regulasi tambahan ke Dinas Provinsi. Dengan tujuan agar menggabungkan antara jarak dan luasan wilayah.

“SMP di Kota Batu ini kan kebanyakan terkelompok. Nah, khusus yang wilayah Pendem dan Songgokerto itu juga menjadi persoalan lantaran tidak adanya SMP Negeri di dekat daerah itu,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, dalam pengajuan regulasi itu akan ada pertimbangan lain. Nantinya bukan hanya berdasarkan jarak saja, tapi digabungkan dengan wilayah kelurahan.

“Harapan kami supaya dua SMP terpencil ini juga mendapat kursi. Selain itu wilayah Pendem dan Songgokerto juga punya kesempatan masuk,” tutup dia. (Der/Ulm)

Komunitas