Pengambilan PIN Jadi Acuan Titik Koordinat Rumah Pendaftaran SMA/SMK

Pengambilan PIN di SMAN 1 Malang. (Lisdya)

MALANGVOICE – Sejak pagi tadi, Senin (27/5) siswa lulusan SMP mulai mengambil PIN di masing-masing SMA/SMK Negeri yang akan mereka tuju.

Ketua Panitia PPDB SMAN 1, Tanto Prihadi yang juga Wakasek Kesiswaan mengatakan, pengambilan PIN tahun ini selain digunakan untuk mendaftar di SMA/SMK yang dituju, juga dilakukan sebagai penanda titik koordinat lokasi rumah dengan sekolah.

“Jadi, PIN itu sebagai password untuk masuk ke sekolah mana. Nah, titik koordinat dimasukkan ke dalam database siswa. Ini guna menandai rumahnya pada map,” jelasnya.

Perlu diketahui, pengambilan PIN dapat dilakukan di SMA/SMK Negeri terdekat, dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Seperti berkas kartu keluarga (KK) baik asli maupun foto copy, surat keterangan lulus, dan nomor peserta ujian nasional siswa.

Sementara bagi siswa yang mendaftar SMK Negeri, untuk persyaratan awal harus menyertakan surat keterangan sehat dari puskesmas dan rumah sakit saat pengambilan PIN.

Sedangkan untuk SMAN 1 Malang, kata Tanto, pihaknya hanya memberikan kuota sebanyak 205 setiap hari hingga 20 Juni mendatang.

“Kami hanya memberi kuota 205 dan penuh. Kalau nggak nutut pelayanannya sampai pukul 14.00, kami sarankan besok datang pagi. Kalo belum ditutup ya kami layani, karena pelayanan saat bulan Ramadan hanya sampai pukul 14.00 WIB,” tutupnya.(Der/Aka)

Direktur Polinema: Pejabat Baru Bakal Lanjutkan Program Kerja

Direktur Politeknik Negeri Malang (Polinema), Awan Setiawan. (Lisdya)

MALANGVOICE – Direktur Politeknik Negeri Malang (Polinema), Awan Setiawan mengatakan 44 pejabat yang baru saja dilantik akan melanjutkan program kerja yang telah disusun sebelumnya.

“Saya ucapkan selamat bagi pejabat yang baru saja dilantik,” ujarnya usai Pelantikan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, serta Ketua Program Studi (KPS) yang bertempat di Aula Pertamina pada Senin (27/6)

Ia juga mengatakan, dengan dilantiknya pejabat baru, diharapkan mampu membawa nama baik Polinema. “Semoga pejabat baru bisa mendukung tata kelola Polinema yang lebih baik ke depan,” paparnya.

“Para pimpinan harus dapat merangkul semua pihak, mulai dari mahasiswa, dosen hingga karyawan. Kami harus menjalankan kerja sinergis untuk bisa mencapai tujuan,” tambahnya.

Selain itu, pada tahun 2019, Polinema telah mendapatkan ijin untuk membuka Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Kediri yang akan membuka tiga program studi.

“Jadi untuk mempermudah proses transisi tersebut hari ini kami lantik pula para pejabat di PSDKU Kediri,” tandasnya. (Hmz/ulm)

Polinema Lantik 44 Pejabat Baru

Pelantikan 44 pejabat baru Polinema. (Lisdya)

MALANGVOICE – Direktur Politeknik Negeri Malang (Polinema), Awan Setiawan melantik 44 orang yang menjabat sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, serta Ketua Program Studi (KPS) untuk periode 2019-2023.

Pelantikan ini bertempat di Aula Pertamina pada Senin (27/6) serta dihadiri oleh Pembantu Direktur dan civitas akademika Polinema lainnya.

“Pertama kali, pelantikan ini paling lama karena ada 44 orang yang dilantik,” ujar Awan.

Dari puluhan orang yang dilantik tersebut, merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polinema baik di Malang maupun di Kediri.

“Sekitar 40 persen pejabat baru yang dilantik, dan 60 persen merupakan pejabat lama,” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan untuk Polinema Kediri sudah tidak ada lagi Direktur. “Tidak ada, karena setara dengan ketua jurusan. Tetapi sebutannya koordinator, karena ada tiga prodi yang berbeda,” tandasnya. (Hmz/Ulm)

Polinema Buka Jalur UMPN hingga Prodi Baru

Wakil Direktur I, Supriatna Adhi Suwignjo. (Lisdya)

MALANGVOICE – Politeknik Negeri Malang (Polinema) membuka pendaftaran jalur Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN). Pendaftaran ini dibuka sejak 20 Mei hingga 20 Juni 2019 mendatang.

“Untuk pelaksanaan tes, dimulai pada 22 Juni 2019 di kampus Polinema dan akan diumumkan pada 27 Juni 2019,” ujar Wakil Direktur I, Supriatna Adhi Suwignjo.

Dalam pendaftaran jalur UMPN akan membuka 23 program studi (prodi). Dikatakannya, ada 11 prodi jenjang D3 dan 12 prodi jenjang D4.

Kemudian, lanjut Supriatna, Polinema bakal membuka prodi baru yakni D4 Bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional.

“Pembukaan prodi baru ini, karena lembaga pendidikan vokasi membutuhkan bidang keahlian tertentu yang spesifik untuk komunikasi bisnis dengan bahasa Inggris,” paparnya.

Selain itu, Polinema bakal membuka prodi D3 Teknologi Pertambangan dan D3 Teknologi Pemeliharaan Pesawat. Hanya saja, Polinema tengah menunggu hasil resmi. Sebelumnya, kata Supriatna, pihaknya sudah mengajukan izin ke Kemenristekdikti terkait prodi baru ini.

“apabila izin keluar setelah UMPN, maka bisa jadi prodi pilihan buat jalur mandiri,” tegasnya.

Supriatna menyebutkan pada tahun ini, Polinema akan menerima 3248 mahasiswa baru, dengan jalur UMPN sebanyak 1138 mahasiswa baru.

Untuk tahun ini, Polinema Malang memiliki tiga skema penerimaan mahasiswa, yakni PMDK Politeknik Negeri, UMPN dan jalur mandiri.

“Kuotanya yakni sebanyak 35 persen untuk jalur PMDK, UMPN sebanyak 35 persen dan jalur mandiri sebanyak 30 persen,” tandasnya. (Hmz/Aka)

Sistem Zonasi PPDB “Ruwet”, Ini Rekomendasi dari DPRD Kota Malang

Audiensi antara anggota dewan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang dan wali murid membahas persoalan PPDB. (Lisdya)

MALANGVOICE – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Malang dirasa masih membingungkan masyarakat. Guna mencari jawaban atas permasalahan PPDB, wali murid mendatangi Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (23/5).

Dalam pertemuan antara anggota dewan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang dan wali murid tersebut, memang wali murid menginginkan kepastian bagi anak-anaknya untuk mendapatkan sekolah.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, Bambang Heri Susanto mengatakan, terus mengupayakan aspirasi rakyat. Bahkan, ia telah mendesak Dinas Pendidikan untuk segera mencari solusi.

“Ya kami menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini dengan berkoordinasi bersama Wali Kota Malang. Tetapi beliau masih ada keperluan,” katanya kepada awak media.

Tak hanya itu, Bambang pun juga mempunyai solusi, yakni dengan ditambahkannya pagu setiap sekolah. “Kalau ditambah pagunya, kuota masing-masing sekolah bertambah. Paling tidak ini bisa menjadi solusi jangka pendek. Sebentar lagi pengumuman, takut anak-anak nggak bisa sekolah,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Fransiska Rahayu Budiwiarti menegaskan, jika aturan Permendikbud 51 tahun 2018, sangat menyulitkan masyarakat. Padahal, setiap tahun sistem PPDB hampir sama.

“Tahun ini malah menyulitkan. Seharusnya kan setiap tahun sistemnya harus bagus, ini malah menyulitkan. Terkesan sekali dari aturan Kadiknas tidak ada celah untuk mengambil kearifan lokal dan tidak berani mengambil sikap,” tegasnya.

Untuk itu, selain menambah pagu, dewan juga meminta Dinas Pendidikan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memberikan keringanan apabila anaknya tidak diterima di sekolah negeri.

“Saya minta kepada Dinas Pendidikan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Kasihan masyarakat,” tandasnya.(Hmz/Aka)

Keluhkan Soal Zonasi, Wali Murid Sambat ke Dewan

Warga berkumpul di Gedung DPRD Kota Malang untuk keluhkan masalah zonasi PPDB. (Lisdya)

MALANGVOICE – Masyarakat mengeluhkan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Keluhan itu disampaikan di Gedung DPRD Kota Malang karena masyarakat mempermasalahkan sistem zonasi.

Menurut pengakuan salah satu masyarakat Kepuh gang 10, Niken Novianti Kadiputri, ia mendaftarkan anaknya di SMPN 12 Malang. Sayangnya, nama anaknya tidak masuk di laman pendaftaran.

Hal ini dikarenakan jarak antar rumah ke SMPN 12 sampai 1331 meter, padahal dikatakan Niken, jarak rumahnya tidak mencapai 500 meter.

“Mapsnya nggak akurat. Tidak bisa dijadikan patokan. Yang jauh jadi merasa di enakkan. Teman saya di Kepuh gang 8 malah jaraknya 293 diterima, saya komplain lah,” tegasnya, Kamis (23/5).

“Hari ini harusnya pengumuman. Masa pendaftarannya sudah ada. Padahal berkas kami semunya lengkap, denga jarak sekian otomatis kami nggak bakal masuk, karena ini pakai zona. Kalo pakai nilai pasti masih bisa diterima,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Puji, masyarakat asal Kelurahan Polehan yang mendapat zonasi di SMPN 2, 9 dan 19. Ia mengatakan jika jarak rumah ke tiga sekolah tersebut sangat jauh dan menduga jika anaknya tidak diterima di sekolah di tiga sekolah tersebut.

“Saya mendaftar di SMPN 2. Ya otomatis nggak bisa masuk, jelas SMPN 2 dan 9 sudah dipenuhi oleh warga Ciptomulyo dan yang lainnya,” ungkapnya.

Apabila anaknya tidak diterima di tiga sekolah tersebut, ia mengaku belum siap untuk mendaftarkan anaknya di SMP swasta.

“Nggak siap saya, kalau bisa ya sekolah negeri,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan, DPRD hingga masyarakat Kota Malang masih menggelar audiensi yang sebelumnya audiensi ditutup.(Der/Aka)

Wali Murid Protes Jarak, Kadindik: Pengisian Alamat Tidak Sesuai KK

Suasana pelaporan wali murid di Dinas Pendidikan Kota Malang. (Lisdya)

MALANGVOICE – Pelaksanaan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ternyata masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan wali murid yang mendatangi Dinas Pendidikan Kota Malang sejak pagi tadi, Rabu (22/5).

Salah satu wali murid, Gunawan mengatakan, di pendaftaran anaknya, jarak rumah ke sekolah tidak akurat.

“Rumah saya di Simpang Sukun dan mendaftar di SMPN 19. Seharusnya jarak rumah kan tidak sampai 1 km, tetapi di laman pendaftaran sampai 3 km,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah. (Lisdya)

Hal senada juga diungkapkan oleh Suyuto, warga Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ini juga mengalami hal yang sama. Jarak antara rumah ke sekolah juga tidak akurat.

“Anak saya dulu sekolah di SDN Sawojajar 2, makanya saya daftarkan di SMPN 27. Sebenarnya jarak rumah ke sekolah itu hanya 500 meter, tetapi di pendaftaran itu tertulis 5566 meter,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah mengatakan, ketidakakuratan tersebut lantaran wali murid yang tidak memahami aturan dan mengisi alamat rumah tidak sesuai dengan yang tertera di Kartu Keluarga (KK).

“Ternyata rata-rata mereka saat mengisi KK itu seenaknya. Gang berapa nggak dikasih nomor. Sehingga google maps kan menjauh,” katanya saat ditemui di Universitas Negeri Malang (UM).

“Misalnya, rumahnya di gang bakti nomor 1 dan 10. Kemudian yang rumah nomor 1 ini tidak menulis dan yang 10 menulis. Otomatis yang diterima ya nomor 10,” terangnya seraya menambahkan.

Tak hanya itu, masalah lain yang ditemukan adalah kesalahan menulis RT RW. Zubaidah mencontohkan, seharusnya ditulis RT 8 RW 10 tetapi wali murid menulis RT 008 RW 0010.

“Rata-rata gitu semua. Sebenarnya bukan rugi tetapi kesalahan mereka sendiri,” tegasnya.

Untuk itu, ia menyarankan kepada wali murid untuk mencermati dan memahami sebelum mengisi formulir pendaftaran.

“Jangan sampai terulang lagi. Harus cermat saat mengisi,” tandasnya.(Hmz/Aka)

Mendikbud Bangga UNBK Malang Jenjang SMA Tertinggi se-Jawa timur

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Lisdya)

MALANGVOICE – Malang sepertinya memang pantas diberi julukan kota pendidikan. Ya, dengan adanya julukan tersebut, Kota Malang berhasil meraih hasil UNBK tertinggi di Jawa Timur jenjang SMA/K/MA.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy belum lama ini. Dikatakannya, Malang mampu menggeser sejumlah sekolah-sekolah yang juga bagus di berbagai kota di Jawa Timur.

“Saya bangga sebagai orang asli Malang. Karena, dengan adanya julukan kota pendidikan secara tidak langsung juga membawa Malang sebagai peraih nilai tertinggi UNBK se Jawa Timur,” ujarnya.

Baca Juga: Pantau PPDB, Kemendikbud Gandeng KPK, Ombudsman hingga Saber Pungli

Meski soal ujian cukup sulit, namun siswa-siswi mampu mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh. Bahkan, mereka juga tak menghiraukan jika hasil UN tidak bergantung pada kelulusan.

“Malang terbaik khususnya siswa-siswi. Kenaikan tidak terlalu tinggi tapi saya kira bagus.Tingkat kesulitan soal pasti sangat sulit, sudah banyak yang tahu kan di media sosial?,” katanya.

Kendati nilai UN tidak menentukan kelulusan, namun tak sedikit pula lembaga-lembaga perusahaan maupun pendidikan yang tetap memperhitungkan nilai UN.

“Jangan dibilang tidak penting, justru melanjutkan study ke luar negeri rata-rata yang diperhatikan adalah UN,” tandasnya. (Hmz/ulm)

Pantau PPDB, Kemendikbud Gandeng KPK, Ombudsman hingga Saber Pungli

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Lisdya)

MALANGVOICE – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, guna menghindari praktik penyimpangan yang terjadi saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, Kemendikbud telah bekerjasama dengan sejumlah pihak. Kerjasama tersebut turut menggandeng KPK, Ombudsman, serta Saber Pungli.

“Beberapa waktu lalu kami sudah MoU dan mereka semua turun di daerah. Semua mengamati, semua mencermati bagaimana proses penerimaan siswa baru,” ujarnya.

Kerjasama ini turut mengawal pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berupa DAK fisik dan nonfisik. Untuk nonfisik yakni berupa dana Bantuan Operasional Sekolas (BOS).

“Ini untuk memerangi praktik penyimpangan,” paparnya.

Praktik-praktik penyimpangan tersebut dijelaskan Muhadjir adalah hak-hak istimewa bagi orang tertentu untuk mendapatkan kursi di sekolah tertentu, adanya jual beli kursi, hingga adanya bimbingan belajar yang motivasi sebetulnya adalah untuk mengeruk dana dari orang tua siswa.

“Kalau terus dibiarkan ya menghambat kemajuan pendidikan kita,” tegasnya.

Guna mensukseskan program pemerataan pendidikan, ia pun meminta kerja sama dari seluruh stakeholder. “Terutama Pemda untuk SD SMP agar Pemerintah Kabupaten dan Kota bekerja sama, untuk SMA SMK saya mohon untuk Pemerintah Provinsi,” tambahnya.

“Tantangan pendidikan di Indonesia masih berat. Kami mohon ada kerja sama dari semua pihak,” tandasnya. (Hmz/ulm)

Kadindik: Pemerataan Zonasi Wilayah Tahun Ini Efisien

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah. (Aziz Ramadani/MVoice)

MALANGVOICE – Sejak diberlakukannya Permendikbud 51 tahun 2018 tentang penerimaan PPDB yang dibagi menjadi tiga jalur, yakni zonasi dengan kuota 90 persen, prestasi dengan kuota lima persen dan jalur perpindahan orang tua dengan kuota lima persen ini dinilai sudah efisien.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah. Menurutnya, dibanding dengan tahun lalu, pemerataan zonasi sekolah tahun ini sudah tidak ada lagi sekolah yang kekurangan murid.

“Kalau tahun sebelumnya ada dua sekolah, yakni SMPN 1 dan 3. Karena wilayah sekolah tersebut tidak padat penduduk,” katanya belum lama ini.

Sebab, dikatakan Zubaidah, pada tahun lalu, dua sekolah yang dulu dikenal sebagai sekolah favorit tersebut hanya kebagian dua kelurahan saja. Namun, saat ini dalam satu zonasi minimal ada enam kelurahan.

“Kemarin hanya menampung dua kelurahan tapi sekarang mengampuh enam kelurahan.
Jadi dengan enam kelurahan akan terpenuhi nantinya,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala SMPN 1 Malang, Budi Santoso. Dikatakannya pada tahun kemarin, sekolahnya hanya menerima peserta didik kurang dari batas kuota yang telah ditentukan.

“Kemarin kurang, kami cari-cari. Tetapi tahun ini sudah baik, artinya untuk zonasi kami sudah ada enam kelurahan,” tandasnya.

Diketahui, untuk SMPN 1 meliputi wilayah kelurahan Oro-oro Dowo, Gading Kasri, Bareng, Tanjungrejo, Kauman, dan Kiduldalem. Selain di SMPN 1, peserta dapat mendaftar di SMPN 6, dan SMPN 8.

Sedangkan untuk SMPN 3 mendapat wilayah kelurahan Klojen, Samaan, Rampal Celaket, Kesatrian, Lowokwaru, Bunulrejo, dan Purwantoro. Dan dapat pula mendaftar di SMPN 5 dan SMPN 20 Malang. (Hmz/ulm)

Komunitas