MALANGVOICE – Kedaulatan pangan menjadi isu sentral yang dibicarakan banyak kalangan, termasuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Malang dalam aksinya, pagi ini.
Mereka prihatin melihat kesejahteraan petani sebagai tonggak utama kedaulatan pangan, sedang di sisi lain pemerintah lebih pro pengusaha.
“Kami menuntut pemerintah agar lebih peduli kepada petani,” kata koordinator aksi, Ivan Parera, beberapa menit lalu.
Ia menambahkan, cara menegakkan kedaulatan pangan salah satunya diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 serta UU Agraria.
“Pemberian insentif kepada petani sangat penting, sebagai upaya merealisasikan hal itu,” bebernya.
Data GMNI menyebut, saat ini 85 persen lahan perkebunan dikuasai investor asing. Sistem ijon yang selama ini dipraktikkan dianggap mahasiswa merugikan petani, sehingga untuk mengatasi hal itu dibutuhkan peran pemerintah.
“Ini adalah bukti bahwa kami tidak merdeka pada tanah sendiri, kedaulatan pangan tidak akan tercapai dengan model seperti ini,” ungkapnya.
Dalam aksinya GMNI mendesak bertemu para anggota DPRD Kota Malang, namun semua wakil rakyat sedang berada di Surabaya, mengikuti bimbingan teknis (Bimtek).-