Gaji Awal Tahun Molor, Ribuan ASN Gigit Jari

ASN Pemkot Batu mengikuti apel pagi di halaman Balai Kota Among Tani. (MVoice/Pemkot Batu)

MALANGVOICE – Mengawali tahun 2023, ribuan ASN di lingkungan Pemkot Batu muram. Lantaran molornya gaji yang seharusnya diterima 2 Januari. Tercatat ada 3.058 ASN yang belum menerima gaji hingga kini.

Kepala Diskominfo Kota Batu, Onny Ardianto menjelaskan faktor penyebab molornya gaji ribuan ASN. Ia mengatakan ada transisi perubahan dari sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) ke sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) pada tahun 2023. Sehingga butuh waktu saat proses pengajuan

“Pemkot Batu kini tengah mengurus proses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) pada aplikasi SIPD. Termasuk salah satunya pembaruan NPWP (nomor pokok wajib pajak) sekretariat,” kata dia.

Baca juga:

Ancang-ancang Naikkan Tarif Retribusi Air 2,5 Persen untuk Kategori Niaga dan Industri

100 Hari Tragedi Kanjuruhan, Manajemen Arema Gelar Doa Bersama

RSUD Kanjuruhan Diterpa Kabar Defisit Anggaran hingga Miliaran Rupiah

Penunjukkan Pj Wali Kota Batu Molor, Ada Apa?

Sebagai informasi, SPP merupakan tahapan pertama untuk mencairkan anggaran di pemerintahan. Alur yang harus dilalui pertama yakni bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran, dalam hal ini kepala daerah.

Kemudian setelah diverifikasi oleh pengguna anggaran, selanjutnya diterbitkan SPM. SPM yang telah ditandatangani itu kemudian diserahkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD). Sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

“Setelah semua proses selesai, baru gaji pegawai bisa dicairkan,” tutur Onny.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nurochman mengatakan, SK pengguna anggaran sudah diteken oleh Wali Kota Dewanti Rumpoko sebelum mengakhiri masa jabatannya, 26 Desember 2022 lalu. Menurut info yang didengar Nurochman, SK itu belum didistribusikan kepada OPD. Sehingga OPD tak mempunyai dasar membuat SK internal. Salah satunya terkait gaji pegawai.

“Inilah salah satunya risiko belum ditunjuknya Pj setelah wali kota lengser. Sehingga pengawasan berkurang,” tegasnya.(der)