MALANGVOICE – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang menghentikan sementara pengerjaan pulau taman di area Kayutangan Heritage.
Dari pantauan MVoice, dua titik lokasi proyek di simpang Rajabali dan simpang PLN itu tidak ada tukang yang bekerja pada Rabu (6/12).
Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, membenarkan penghentian sementara proyek pengerjaan pulau taman di dua titik itu.
Baca Juga: APK Caleg PKS Tutupi Caleg Lain: Itu Miss Komunikasi
Pj Wali Kota Batu Terbitkan SE, Bagi Tugas Antisipasi Potensi Bencana di Musim Hujan
“Sementara kami hentikan dulu sampai ada hasil secara kesepakatan muncul dalam rapat koordinasi,” kata Noer Rahman.
Rapat koordinasi yang dimaksud adalah dengan memanggil pihak terkait, seperti forum LLAJ dan TACB untuk mengambil kesepakatan bersama terkait pembangunan pulau taman, khususnya jam kota Stadsklok.
“Prinsipnya perlu adanya treatment yang dilakukan DLH terutama jam kota depan PLN. Besok (Kamis 7/12) InsyaAllah akan koordinasi bersama kalau ada kesepakatan bersama dengan elemen terkait akan kami lanjutkan pembangunan berdasar rapat koordinasi tersebut,” lanjutnya.
Noer Rahman mengaku ada perbedaan pandangan mengenai tata kelola jam kota. Dalam koordinasi itu DLH juga nantinya akan menjelaskan tentang penanganan jam kota.
“Jam Stadsklok itu memang dari bahasa yang tersampaikan dengan di luar berbeda, DLH dianggap membongkar. Tapi secara garis besar sifatnya restorasi, karena usia dan butuh maintenance, apa yang jadi kesepakatan TACB itu mengembalikan ke awal sesuai penetapan cagar budaya,” lanjutnya.
Dengan koordinasi dan muncul kesepakatan itu Noer Rahman berharap pembangunan pulau taman bisa segera kembali berjalan. Pasalnya sesuai kontrak pembangunan itu dijadwalkan selesai pada 25 Desember 2023 ini.
“Seharusnya tanggal 25 Desember masa kontraknya, ya kalau 1-2 hari mudah-mudahan bisa lakukan percepatan sesuai dengan kesepakatan rapat besok,” harapnya.
Diketahui jam kota Stadsklok Wingkel Complex Lux merupakan struktur cagar budaya yang ditetapkan Wali Kota Malang pada 2021. Hal ini sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 36 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).(der)