*(Oleh: Dinar Gading Madu Hasnaini
Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Di era digital seperti saat ini, kebutuhan terhadap pemimpin yang mampu memahami, memanfaatkan, dan mengelola teknologi informasi secara strategis semakin meningkat. Konsep digital leadership atau kepemimpinan digital menjadi krusial dalam menjawab tantangan dan kebutuhan zaman, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi birokrasi, serta efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Di Indonesia, transformasi digital dalam sektor publik telah menjadi salah satu agenda prioritas nasional, tercermin dalam kebijakan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun demikian, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada peran pemimpin publik yang tidak hanya mampu mengadopsi
teknologi, tetapi juga mampu mendorong perubahan budaya organisasi dan memberdayakan aparatur sipil negara untuk berinovasi (Dwiyanto, 2018). Di sinilah pentingnya kepemimpinan digital, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan organisasi melewati kompleksitas era digital dengan visi yang jelas, keterampilan teknologi, dan
pendekatan kolaboratif.
Naik 3,09 Poin, Pelayanan Publik Kota Batu Berpredikat Zona Hijau Kualitas Tinggi
Kepemimpinan digital dalam konteks pemerintahan Indonesia bukan hanya bersifat
teknokratis, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat luas. Dalam hal ini, pemimpin publik yang efektif harus mampu menjembatani antara inovasi digital dan kebutuhan riil masyarakat, terutama di tengah ketimpangan akses teknologi dan literasi digital yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Salah satu contoh pemimpin publik yang menonjol dalam penerapan kepemimpinan digital adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Agama telah mengalami peningkatan signifikan dalam transformasi digital, termasuk dalam pengembangan aplikasi layanan publik serta peningkatan indeks SPBE secara nasional. Studi kasus kepemimpinan beliau menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai cerminan dari bagaimana kepemimpinan digital dapat berfungsi efektif dalam konteks birokrasi Indonesia yang kompleks dan dinamis.
Dalam konteks penerapan digital leadership di pemerintahan Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, dapat dijadikan sebagai contoh konkret pemimpin publik yang berhasil menunjukkan kepemimpinan berbasis digital. Di bawah
kepemimpinannya sejak akhir tahun 2020, Kementerian Agama (Kemenag) tidak hanya melakukan reformasi birokrasi, tetapi juga secara aktif mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem pelayanan publik berbasis keagamaan. Hal ini mencerminkan upaya serius dari seorang pemimpin untuk tidak hanya merespons era digital, tetapi juga menginisiasi perubahan budaya organisasi menuju arah yang lebih adaptif dan inovatif.
Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Menteri Yaqut adalah pengembangan dan peluncuran PUSAKA Superapps, yaitu sebuah aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan Kemenag dalam satu platform digital. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan seperti pencatatan nikah (Simkah), sertifikasi halal (Si-Halal), pelayanan haji dan umrah (Siskohat), informasi pendidikan madrasah, serta keagamaan lintas agama lainnya. PUSAKA menjadi wujud nyata dari visi digital Menteri Agama dalam menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan aksesibilitas layanan keagamaan melalui satu kanal digital yang terpadu. Inovasi ini sejalan dengan gagasan Tulungen et al. (2022) bahwa digital leadership yang efektif ditandai oleh kemampuan pemimpin dalam menginisiasi integrasi sistem digital guna menciptakan efisiensi dan pelayanan yang lebih
baik.
Keberhasilan transformasi digital Kemenag juga dibuktikan dengan capaian peningkatan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara signifikan. Pada tahun 2023, nilai SPBE Kemenag mencapai angka 3,58, naik sekitar 1,32 poin dari
tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadikan Kemenag sebagai salah satu instansi dengan lonjakan tertinggi dalam penerapan sistem pemerintahan digital, dan karenanya memperoleh penghargaan Digital Government Award (DGA) 2023 dari Presiden Republik Indonesia. Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan teknis, tetapi juga menggambarkan adanya kepemimpinan yang strategis dan visioner dalam memanfaatkan teknologi untuk mengubah cara kerja birokrasi secara menyeluruh (Cahyarini, 2021).
Lebih dari itu, gaya kepemimpinan Menteri Yaqut menunjukkan pendekatan kolaboratif dan terbuka terhadap masukan, baik dari internal kementerian maupun dari masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya learning organization
dan inovasi berkelanjutan, serta membangun ekosistem digital yang inklusif. Hal ini
mencerminkan prinsip digital leadership sebagaimana dikemukakan oleh Kurniawan (2022), yakni kepemimpinan yang tidak hanya fokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui peningkatan literasi digital dan penciptaan budaya organisasi yang adaptif. keberhasilannya memadukan antara peran sebagai pemimpin birokrasi dengan kemampuan untuk memahami dinamika masyarakat digital saat ini. Kementerian Agama yang sebelumnya cenderung dikenal sebagai institusi birokratik konservatif, kini mulai mengalami modernisasi melalui pendekatan digital yang progresif. Transformasi tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan kepemimpinan
Yaqut Cholil Qoumas yang menempatkan teknologi sebagai instrumen penting dalam
membangun pelayanan publik yang modern dan humanis.
Dengan memimpin institusi sebesar Kementerian Agama yang kompleks dan multidimensi, kemampuan Menteri Yaqut dalam menerapkan digital leadership menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital di sektor publik bukan sekadar wacana, tetapi dapat terwujud ketika dipimpin oleh figur yang memahami tantangan dan peluang digital secara menyeluruh. Menteri Yaqut menunjukkan visi strategis dalam mengarahkan transformasi digital di Kemenag. Beliau mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan layanan keagamaan yang mudah diakses dan transparan, serta mendorong inovasi melalui pengembangan aplikasi digital.
Kepemimpinannya mencerminkan kemampuan untuk mengelola perubahan dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan pelayanan publik. Tetapi, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital, yang dapat memperburuk ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik. Pegawai di sektor publik mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi baru karena kurangnya pelatihan atau ketakutan akan kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Transformasi digital melibatkan pengumpulan dan pengelolaan data dalam jumlah besar, meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan siber.
Tentang Peluang, Penggunaan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses, dan mengurangi biaya.
Transformasi digital memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses bagi masyarakat. Transformasi digital membuka pintu bagi inovasi dalam berbagai bidang, termasuk layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Digital leadership memainkan peran vital dalam transformasi pemerintahan Indonesia menuju era digital. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menunjukkan bagaimana kepemimpinan digital dapat diterapkan secara efektif dalam sektor publik, melalui inisiatif yang meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan. Meskipun tantangan seperti kesenjangan digital dan resistensi terhadap perubahan masih ada, peluang yang ditawarkan oleh transformasi digital sangat besar. Dengan kepemimpinan yang visioner dan adaptif, pemerintah dapat mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Dinar Gading Madu Hasnaini
Program Studi: Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang
