MALANGVOICE – Polemik penataan Jalan Bandung direspon serius DPRD Kota Malang. Dewan meminta agar penataan jalan tidak sampai merugikan kepentingan masyarakat umum.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief, mengatakan, rencana penataan Jalan Bandung haruslah mendahulukan kepentingan umum. Sehingga tidak ada sebagian masyarakat saja yang diuntungkan akibat penataan untuk mengurai kemacetan yang memang jadi permasalahan tahunan tersebut. Ia juga menyarankan Pemkot Malang melalui Dinas Pendidikan harus dapat membuat aturan terkait antar jemput siswa.
“Bus sekolah yang sudah ada seharusnya bisa difungsikan untuk shuttle bus penjemput. Tujuannya supaya tidak ada penumpukan di depan sekolah,” kata Dito kepada MVoice, Selasa (26/2).
Rencana awal yang digagas, yakni merenovasi bangunan sekitar sekolah (taman, trotoar dan pagar) pihaknya tidak keberatan. Namun dengan syarat selama itu tidak mengganggu kepentingan umum. Apalagi sampai mengurangi ruang hijau.
“Namun apakah itu bisa menjadi solusi Permanen bagi masalah kemacetan di sana. Lebih baik buat aturan di internal yang menyangkut antar jemput siswa. Disepakati orangtua wali, itu lebih mendidik dan edukatif membuat budaya baru yang bisa dicontoh,” urai Anggota Dewan Fraksi PAN ini.
Dito menambahkan, melarang antar jemput dan kemudian memanfaatkan sus sekolah milik Pemkot Malang harusnya bisa jadi pertimbangan opsi (pilihan).
“Bisa juga menjadikan Bus Sekolah untuk Shuttle Bus ke tempat penjemputan orang tua siswa, namun tentunya harus menyiapkan lahan untuk pick up point tersebut,” pungkasnya.
Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Kota Malang Purwono Tjokro Darsono menambahkan, kajian yang komprehensif harus dilakukan dahulu. Selain melibatkan Forum Lalu Lintas, perlu pula duduk bersama dengan pakar atau aktivis lingkungan. Mengingatkan kawasan tersebut memang berfungsi sebagai RTH. (Ruang Terbuka Hijau).
Sedangkan tentang opsi agar diterapkan larangan antar jemput memakai kendaraan pribadi, menurutnya perlu dipertimbangkan masak-masak.
“Menurut saya perlu duduk bareng, antara pemerintah, sekolah dan perwakilan orangtua. Sebab kawasan sekolah tersebut rata-rata orangtuanya mampu secara ekonomi, apakah mau dengan angkutan sekolah, perlu data lebih akurat,” tutup Anggota Dewan Fraksi Hanura ini.(Der/Aka)
