MALANGVOICE – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendesak agar BOP (biaya operasional) naik. Hal ini terungkap saat agenda hearing Komisi A DPRD Kota Batu mempertemukan Pemkot Batu dengan Asosiasi BPD Kota Batu, Selasa (9/1).
BOP rupanya tak kunjung ada kenaikan sejak Kota Batu berdiri. Yakni sebesar Rp 15 juta pertahun.
“BOP Rp 15 juta pertahun untuk 11 orang anggota BPD, tidak berubah sejak pemerintahan Pak Imam Kabul (Wali Kota Batu pertama),” kata Ketua Asosiasi BPD Kota Batu Rosihan.
Rosihan menambahkan, dengan BOP yang minim tersebut, tak sebanding dengan tanggung jawab kerja BPD yang tiap tahun semakin kompleks. Ditambah lagi, tak dilengkapi sarpras atau fasilitas yang memadai.
“Komputer saja pinjam pakai milik Pemdes. Untuk fasilitas lain minta penambahan ke Pemdes yang anggan miliaran malah disuruh pakai BOP. Ya ndak cukup, pertengahan tahun (BOP) malah sudah habis,” ujarnya.
Bahkan, masih kata Rosihan, untuk menutupi kekurangan operasional, pihaknya tak jarang memakai dana tunjangan BPD. Yakni, Rp 500 juta untuk ketua dan Rp 300 juta untuk anggota yang didapat perbulannya.
“Kami berharap anggaran proposional agar kerja juga profesional,” tutup pria juga menjabat Ketua BPD Pesanggrahan ini.(Der/Ak)