Andreas Eddy Dukung Program Penanganan Kemiskinan, Serukan Gotong Royong

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo bersama Mensos Tri Rismaharini dan Menkeu Sri Mulyani dalam kunjungan lapangan dalam rangka Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, Jumat (20/1). (Istimewa)

MALANGVOICE – Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendukung penuh program penanganan kemiskinan yang digencarkan pemerintah pusat.

Dalam kesempatan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu, bersama Mensos Tri Rismaharini dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jumat (20/1), Andreas menyerukan gotong royong seluruh elemen masyarakat.

Andreas mengatakan, problem kemiskinan tidak bisa selesai kalau hanya diserahkan kepada satu pihak misalnya Kementerian Sosial (Kemensos) atau Pemerintah Daerah.

Baca Juga: Hendak Dikirim ke Mojokerto, Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Diamankan Bea Cukai Malang

Mensos dan Menkeu ke Malang Pantau Program Pemberdayaan Masyarakat

“Dibutuhkan kebersamaan yang sinergis dari berbagai stake holder agar kemiskinan di negeri ini secara gradual bisa dikurangi,” katanya dalam acara yang turut dihadiri Bupati Malang HM Sanusi dan Wakil Bupati Didik Gatot Subroto.

Dengan gotong royong, anggota Fraksi PDI Perjuangan menilai program pengentasan kemiskinan bisa menjangkau lebih luas ke masyarakat dan berkualitas.

Ditegaskan, DPR RI juga akan selalu mengawal anggaran terkait Perlindungan Sosial (Perlinsos) dimana salah satunya adalah bantuan untuk warga miskin.

“Istilahnya kalau dikeroyok bareng-bareng maka output-nya akan lebih terlihat dan terasa. Masyarakat miskin yang kita entaskan akan lebih banyak kalau digarap bersama-sama,” tegas Andreas.

Dia mencontohkan, kolaborasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan Kemensos yang mendapat support Bank Indonesia (BI) ternyata mempercepat graduasi yang awalnya diperkirakan butuh waktu 6 bulan ternyata hanya memerlukan 2-3 bulan.

“Setelah graduasi maka mereka akan bisa mandiri sehingga keluar dari Kelompok Penerima Manfaat (KPM),” urainya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya ini mengungkapkan, KPM ternyata juga banyak dari kelompok produktif sehingga mereka harus diarahkan untuk mampu berwirausaha sehingga akan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan terkait hal tersebut maka APBN 2023 telah mengalokasikan Rp 476 triliun. “Kita semua berharap anggaran Perlinsos akan tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh yang berhak,” tegasnya.

Melihat perkembangan yang ada, Perlinsos tahun, kata Sri Mulyani, akan dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan riil warga yang membutuhkan.

Sementara Menteri Sosial Tri Rismaharini menambahkan, tahun ada beberapa program yang akan menjadi fokus antara lain Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena), Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dan Program Pemakanan Lansia dan Disabilitas.(Der)