MALANGVOICE – Pemerintah Kota Malang mulai “membagikan resep” suksesnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Kamis (23/4/2026), kedua daerah sepakat memperkuat kolaborasi di bidang inovasi pendapatan daerah.
Kesepakatan itu diteken langsung oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan di Balai Kota Malang. Bukan sekadar seremoni, kerja sama ini jadi pintu masuk transfer pengetahuan antar daerah di tengah tekanan fiskal yang makin terasa.
Wahyu Hidayat menegaskan, kondisi saat ini menuntut kepala daerah berpikir lebih kreatif. Ketergantungan pada dana pusat tak lagi cukup, apalagi dengan adanya efisiensi anggaran dan penyesuaian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
“Daerah harus punya inovasi sendiri untuk bertahan dan berkembang. Kami sudah merasakan dampaknya, PAD bisa meningkat cukup signifikan,” ujarnya.
Salah satu yang jadi sorotan adalah aplikasi Persada, sistem digital yang membantu optimalisasi pajak daerah, terutama dari sektor hotel dan restoran. Inovasi ini sebelumnya juga dipaparkan dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan menarik perhatian banyak daerah.
Tasikmalaya termasuk yang paling serius menindaklanjuti. Viman mengaku ketertarikannya sudah muncul sejak mengikuti forum APEKSI di Malang. Ia melihat langsung bagaimana sistem tersebut mampu mengelola berbagai sumber pajak, mulai dari PBB hingga retribusi.
“Kami tidak ingin hanya melihat, tapi juga belajar dan, kalau memungkinkan, mengadopsinya,” kata Viman.
Dorongan itu makin kuat karena kondisi fiskal Tasikmalaya yang sedang menghadapi pemangkasan TKD hingga 30 persen. Situasi tersebut membuat peningkatan PAD bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Menurut Viman, kolaborasi antar daerah bisa menjadi jalan keluar yang realistis. Dengan saling berbagi kelebihan, masing-masing daerah dapat mempercepat penguatan kapasitas fiskalnya.
Hasil yang dicapai Malang pun menjadi tolok ukur yang cukup mencolok. Dengan sistem yang terintegrasi, PAD kota ini disebut bisa menembus rata-rata Rp3 miliar per hari.
“Angka itu bukan hanya besar, tapi juga menunjukkan sistemnya berjalan. Kami berharap Tasikmalaya bisa mengejar ke arah sana,” ujarnya.
Lebih jauh, peningkatan PAD juga berkaitan langsung dengan kesehatan struktur anggaran. Sesuai ketentuan, belanja pegawai harus dijaga maksimal 30 persen dari total anggaran daerah.
“Kalau PAD naik, otomatis proporsi belanja pegawai turun. Itu penting untuk menjaga keseimbangan fiskal,” kata Viman.
Kerja sama ini menjadi sinyal bahwa di tengah keterbatasan, inovasi dan kolaborasi justru semakin krusial. Bagi Malang, ini kesempatan memperluas dampak inovasinya. Bagi Tasikmalaya, ini langkah cepat untuk mengejar kemandirian fiskal.(der)