MALANGVOICE – Komisi B DPRD Kota Malang menggelar hearing bersama Perumda Tugu Tirta dan Perum Jasa Tirta I, Selasa (10/3). Pembahasan dalam pertemuan itu terkait masalah tidak konsistennya Water Treatment Plant (WTP) Bango dalam beroperasi sejak diresmikan Agustus 2025.
Dalam perjalanannya, Komisi B menerima banyak keluhan terkait WTP SPAM Bango kerap tidak berfungsi. Hal itu berdampak kepada layanan air bersih untuk warga.
Padahal pada klausul kerja sama dengan Pemkot Malang, WTP Bango saat ini berkapasitas 200 lps bisa digunakan untuk 20 ribu sambungan rumah baru. Jumlah itu terus ditingkatkan menjadi 500 lps sesuai PKS dan bisa menyediakan air bersih untuk 50 ribu SR baru.
Komisi B Dalami Aduan Pedagang Pasar Blimbing, Retribusi Jalan tapi Pasar Mengenaskan
Ketua Komisi B, Bayu Rekso Aji mengatakan, dalam hearing yang juga dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusumadewi membahas masalah utama tidak berfungsinya WTP Bango.
“Kami adakan hearing ini berdasar banyak aduan masyarakat dan juga dari Perumda Tugu Tirta, gangguan itu hampir setiap bulan terjadi sejak Agustus 2025. Kami melihat ada indikasi ketidaksiapan dalam pengoperasiannya,” ujar Bayu.
Ia menyatakan, masalah utama tidak konsistennya operasional WTP Bango dikarenakan penumpukan sedimentasi di area pompa air. Hal itu menyebabkan air tidak bisa maksimal masuk ke dalam pompa untuk disalurkan kembali ke masyarakat.
“Nah karena terhalang sedimen itu akhirnya WTP tidak jalan, namun dari versi PDAM menghentikan aliran itu tidak semudah buka tutup keran, karena bisa berdampak kerusakan dan kerugian,” jelasnya.
Karena itu Bayu meminta PJT I lebih serius dalam mengoperasikan WTP Bango sehingga tidak merugikan banyak pihak, terutama pasokan air bersih ke masyarakat. Selain itu Perumda Tugu Tirta juga harus membayar tagihan mencapai Rp600 juta per bulan.
“Kita pengen memastikan PJT i siap ga sih, kalau terus kayak gini ujungnya ya putus PKS ga masalah, harus serius. Karena sejak agustus 2025 ada trouble,” tegasnya.
“Saya minta PJT I juga komunikasi harus lebih lancar. Karena beberapa kali disurati Dirutnya ga pernah hadir. Kalau ada komunikasi baik, mau perbaiki adendum kita siap ga harus nunggu 2 tahun,” imbuh politisi PKS.
Sementara itu, Vice President Pengembangan Bisnis PT Jasa Tirta I, Didik Ardianto, menyatakan kesiapannya untuk evaluasi operasional WTP Bango.
Ia menjelaskan masalah hujan deras membuat aliran Sungai Bango meluap sehingga menyebabkan penumpukan sedimen yang mengganggu produksi air.
“Ketika ada sedimen dan banyak sampah masuk kami otomatis harus menyetop produksi. Itu sudah sesuai SOP,” katanya.
Saat ini Jasa Tirta sudah melakukan banyak hal agar operasional WTP tidak terputus. Salah satunya dengan menurunkan tim selam untuk mengangkat sampah yang menumpuk di area intake atau pompa.
Meskipun demikian, pihaknya berupaya agar masalah WTP ini bisa terselesaikan demi pelayanan terbaik ke masyarakat.
“Kami siap bahas dan dilakukan evaluasi atas kinerja WTP dari masukan PDAM dan anggota Komisi B. Khususnya terkiat peningkatan layanan masyarakat, ini prioritas sekarang agendakan perbaikan,” tandasnya.(der)