MALANGVOICE – Rencana pemerintah pusat lakukan impor beras sebanyak satu juta ton dinilai merugikan petani. Berbagai pihak menilai stok beras di Indonesia masih cukup dan berlimpah.
Rencana itu telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Kemenko Perekonomian, pada 19 Februari 2021 lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun Malangvoice.com, rapat tersebut juga dihadiri Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog.
Di Kota Batu terdapat sentra ketahanan pangan di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Sentra itu dinamakan Lumbung Bumi yang sekaligus dijadikan wisata berbasis masyarakat.
Kepala Desa Pendem, Tri Wahyuwono Effendy mengatakan di Desa Pendem terdapat 2000 lebih hektar sawah padi. Setiap panen satu hektar sawah dapat menghasilkan 10 ton beras.
“Nah itu tinggal dikalikan saja kita setiap panen bisa menghasil kan berapa ton beras. 2000 hektar itu terbagi di empat dusun, 35 hektar ada di Desa Pendem,” jelasnya, Senin (22/03).
Dengan begitu di Desa Pendem saja setiap panen ada stock beras sebanyak 20 ribu ton beras. Tri mengatakan stock itu cukup untuk ketahanan pangan di Desa Pendem, tapi jika untuk menghidupi seluruh Kota Batu masih kurang.
Sementara itu, salah satu Petani dari Dusun Pendem, Jumadi mengatakan kebujakan impor beras hanya akan merugikan petani. Ia menilai beras di seluruh Indonesia sudah melimpah dan cukup.
“Lha terus buat apa harus impor beras? Hal ini perlu didebat dan diperjuangkan agar tidak ada impor beras,” jelasnya.
Di tambah lagi, Jumadi mengatakan petani sangat berduka mendengar kabar ini. Ia mengatakan petani sering menjadi korban kebijakan pemerintah dan cenderung bekerja sendiri.
Dengan terbukanya kran impor sebesar itu beras lokal akan kalah saing. Harga padi lokal menurut jumadi saat ini Rp 4,5 ribu per kilo, jika dari tengkulak Rp 4,8 ribu.
“Untuk beli solar saja sulit, kadang untuk beli pupuk juga nggak ngatasi. Katanya petani ini pahlawan bangsa? Tapi apa timbal balik pemerintah kepada kita?” Tukasnya.(der)
