MALANGVOICE – Massa aksi mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Timur Melawan berunjuk rasa di Simpang Empat Raja Bali, Rabu (4/11). Mereka menyerukan penolakan pembangunan ‘Jurassic Park’ di Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Massa aksi berorasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian sekitar pukul 10.50 WIB. Beberapa poster protes juga dipertontonkan lengkap dengan gambar Komodo.
“Tolak dan hentikan pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca,” kata salah satu orator aksi melalui alat pengeras suara.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Arafik Burhan menjelaskan, bahwa dampak dari pembangunan Jurassic Park justru akan menciptakan neraka bagi satwa, terutama Komodo. Pihaknya khawatir satwa langka dan satu-satunya di dunia itu akan punah.
“Selain kelangsungan habitat dan hidup Komodo, bahkan masyarakat yang menempati tanah tersebut juga terdampak sosial perekonomiannya,” katanya ditemui di sela-sela aksi.
Ia melanjutkan, bukan hanya persoalan pembangunan Jurassic Park saja yang diserukan pada unjuk rasa kali ini. Ada beberapa persoalan rakyat lainnya yang terjadi di NTT patut disorot. Dicontohkannya perampasan tanah adat masyarakat Besipae oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kepentingan investasi.
“Yang dimana berakhir dengan tindakan represif aparat keamanan terhadap masyarakat adat tanpa ada penyelesaian yang jelas,” ujarnya.
Kemudian, ada kasus pelecehan seksual oleh aparat desa yang terjadi di Titehena Flores Timur sampai sekarang belum ada kejelasan penyelesaiannya, dan kasus-kasus lainnya.
“Hal itu menunjukan bahwa Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur tidak punya tindakan tegas dalam menyelesaikan persoalan kemanusian masyarakat NTT hari ini,” imbuhnya.
Ia menambahkan, naik pemerintah pusat sampai ke daerah sama-sama tidak menyelesaikan persoalan rakyat. Menurutnya, rakyat sudah lagi tidak percaya kepada pemerintah dalam menyelesaikan persoalan rakyat hari ini.
“Maka dari itu kami dari Aliansi Mahasiswa Timur Melawan (MALANG) menyatakan sikap hentikan pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin usaha pariwisata alam di NTT. Hentikan perampasan ruang hidup di Manggarai Barat,” tegasnya.
Selain persoalan pembangunan di Pulau Rinca Taman Nasional Komodo, massa aksi juga menyerukan beberapa isu lain. Mulai Omnibus Law UU Cipta Kerja, hingga tentang RUU PKS.(der)
