MALANGVOICE – Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menyelenggarakan Lokakarya tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim) secara daring sejak Selasa (30/11) hingga Rabu (1/11) besok.
Lokakarya kali ini digelar sebagai salah satu upaya dalam melakukan penuntasan dan penanganan permukiman kumuh dengan mewujudkan Jatim bebas kumuh dan pencapaian pembangunan ketersediaan air bersih dan sanitasi baik dan pembangunan yang inklusif, aman, tangguh berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bappeda Provinsi Jatim, Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jatim, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jatim, Perwakilan Bappeda Kota/Kabupaten dan Dinas PKP Kota/Kabupaten, Koordinator Kota, Asisten Mandiri Kota/Kabupaten.
Kepala Satuan Kerja Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), Mokhmad Fatkhur Rifqie menyampaikan melalui forum PKP Pemerintah Daerah (Pemda) bersama masyarakat diharapkan mampu memformulasikan semua program, kolaborasi dan pengembangan kawasan pemukiman.
“Untuk menyelesaikan persoalan permukiman kumuh dan sebagai mandat dari Sustainable Development Goals (SDG’s) kita mampu untuk bersama dan berkolaborasi,” ujarnya, Selasa (30/11).
Lokakarya Provinsi Jatim ini dikatakan Rifqie, merupakan kelanjutan dari berbagai kegiatan yang ada di Kota atau Kabupaten sehingga menjadi kesinambungan kegiatan atau tahapan-tahapan.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Komisi V, Sumail Abdullah, menegaskan untuk membebaskan Kota-Kota di Indonesia dari kekumuhan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, DPR, dan Pemerintah Daerah mendukung penuh agar program yang ada bisa berjalan dengan baik.
“Kota tanpa kumuh merupakan bagian dari membangun Indonesia Raya lebih baik, maka kita di DPR memberikan dukungan penuh dengan menyetujui peningkatan anggaran agar masyarakat dapat hidup di kota yang layak dan sehat,” tandasnya.(der)
