HUT ke-7 Malang Voice

Wakil Ketua MPR RI Menyanjung MAN 2 Malang: Bisa Jadi Inspirasi Sekolah Lain

Kepala MAN 2 Malang, M Husnan. (MVoice/Deny)

MALANGVOICE – Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto, terkesima dengan anak-anak MAN 2 Malang. Ia melihat sendiri antusias para murid baru saat menggelar dialog kebangsaan di Aula MAN 2 Malang, Jumat (29/7).

Di hadapan Yandri, para pesera sangat luar biasa. Dalam kesempatan itu, Yandri ikut memberikan bantuan kepada OSIS MAN 2 Malang bantuan dana Rp10 juta untuk keorganisasian.

“Peserta luar biasa, anak muda yang punya masa depan panjang, mereka adalah anak muda yang nantinya akan menggantikan kami di posisi-posisi di republik ini, untuk itu forum-forum seperti ini penting,” katanya.

Baca Juga: Soal Capres 2024, PAN Serahkan Hak Penuh ke Zulkifli Hasan

Baca Juga: Pendaftaran Dibuka 1 Agustus, 20 Parpol di Kota Batu Bersaing Lolos Peserta Pemilu 2024

Untuk membentengi anak-anak ini perlu kerja sama semua pihak, ia melihat selama ini banyak masalah yang bisa menghambat masa depan anak. Antara lain narkoba, putus sekolah, serta anak berhadapan dengan hukum.

“Oleh karena itu, kehadiran pemerintah (DPR) selalu kita nantikan baik itu kebijakan legislasi maupun kebijakan anggaran,” ujarnya.

Di MAN 2 Malang sendiri, kata Yandri, sudah memiliki sistem yang baik dalam dunia pendidikan. Karena itu, MAN 2 diharapkan mampu menjadi contoh institusi pendidikan sekolah lain.

Karena itu pula ia memilih menjadi narasumber dialog kebanggaan di MAN 2 Malang karena banyaknya prestasi yang dihasilkan dari para murid.

“Saya pantau selama ini MAN 2 banyak prestasinya. Ternyata gurunya hebat-hebat,” ujarnya.

“MAN 2 Kota Malang sangat luar biasa, bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain. Artinya, bisa menjadi lumbung sumber calon pemimpin masa depan yang karakternya hebat dunia-akhirat tapi otaknya encer untuk meramu kesejahteraan Indonesia,” imbuh Politisi PAN.

Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto. (MVoice/Deny)

Sementara itu Kepala MAN 2 Malang, M Husnan, mengharapkan datangnya Yandri Susanto bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk menggapai mimpi.

Apalagi di lain kesempatan para siswa diajak bergantian mengunjungi gedung MPR RI di Senayan.

“Kami harap bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk mencapai mimpi dan prestasi,” singkatnya.(der)

Perindo Kota Malang Incar Lima Kursi DPRD di Pemilu 2024

Ketua DPD Perindo Kota Malang, Laily Fitriyah Liza Min Nelly. (MVoice/Deny)

MALANGVOICE – Keua DPD Perindo Kota Malang, Laily Fitriyah Liza Min Nelly mengatakan siap mengincar lima kursi saat Pemilu 2024.

Dikatakan Nelly, sapaan akrabnya, saat ini sudah ada enam yang mendaftar dari empat dapil di Kota Malang.

“Hingga Juli ini ada enam yang daftar dari dapil, belum lagi dari DPP. Itu hasil konferensi rakyat yang kami gelar,” katanya.

Nelly optimistis hal itu tercapai karena saat ini banyak masyarakat daftar menjadi kader Perindo.

“Ini menunjukkan Perindo semakin dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat, jadi saya yakin target itu bisa terpenuhi di Pemilu mendatang,” lanjutnya.

Wanita berhijab ini menambahkan, Perindo memang membuka kesempatan bagi warga yang ingin menjadi kader. Meski demikian, ada syarat yang harus dipenuhi.

“Selain harus WNI, juga berkelakuan baik dan minimal pendidikan SMA. Tapi ada kesepakatan harus berani dan berbuat baik untuk masyarakat dan mencintai NKRI,” jelasnya.

“Saya punya keyakinan dengan banyaknya masyarakat daftar jadi kader Perindo, saya yakin ga berat capai target itu,” tutupnya.(der)

Soal Capres 2024, PAN Serahkan Hak Penuh ke Zulkifli Hasan

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto. (MVoice/Deny)

MALANGVOICE – Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan sepenuhnya sosok calon presiden yang diusung dalam Pemilu 2024 mendatang kepada Zulkifli Hasan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, usai memberikan dialog kebangsaan di MAN 2 Malang, Jumat (29/7).

“Soal Capres Cawapres sudah dibahas di Rakernas 2020 lalu, PAN sudah menyerahkan hak prerogatif pada ketua umum siapa nanti calon dari PAN, bisa jadi Bang Zul, bisa jadi yang lain, ada Erick Thohir, Ganjar, Anies, dan nama lain,” kata Yandri.

Yandri mengatakan, saat ini progres penjaringan sudah berjalan. Di internal PAN sendiri setiap kota atau kabupaten mengusulkan 10 nama dari seluruh Indonesia. Nantinya dari total 500 lebih nama-nama itu dikerucutkan di tingkat provinsi sehingga enam nama yang akan dibawa ke pusat untuk diambil yang terbaik.

Akan tetapi, PAN tidak bisa mengusung calon sendiri, melainkan harus berkoordinasi dengan koalisi KIB antara Golkar dan PPP.

“Calon apa yang kami gadang-gadang ini tentu akan dikomunikasikan dengan Golkar dan PPP atau dengan partai lain yang ingin bergabung. Apakah mendapatkan sambutan atau tidak, tentu ini masih panjang,” jelasnya.

Selain itu, pria baru saja menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini tetap membuka kesempatan bagi setiap anak bangsa yang ingin jadi pemimpin di masa mendatang.

“PAN itu terbuka ya, siapapun anak bangsa yang berkhidmat, didukung rakyat, kemudian punya perahu yang cukup untuk mendaftar ke KPU. Kami tidak melihat latar belakang, yang penting mengayomi seluruh anak bangsa dan menjadi pemimpin kita semua,” tutupnya.(der)

Tanggapi Menko PMK, Prof Hotman: Disabilitas Jangan Hanya Dilihat Sisi Kekurangannya

Sosiolog dari Unair Surabaya, Hotman M Siahaan. (Mvoice/dok pribadi)

MALANGVOICE – Guru besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Dr Hotman M Siahaan menanggapi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy tentang penanganan penyandang disabilitas.

Hotman sependapat dengan Muhadjir, selama ini penanganan terhadap kaum disabilitas masih bersifat formalitas dan belum dihargai kelebihan mereka.

“Penanganannya masih bersifat formalitas belaka. Tidak menyentuh harkat dan martabat manusia secara substantif,” ujar Hotman.

Baca Juga: Muhadjir: Berikan Kemudahan Penyandang Disabilitas

“Selama ini penyandang disabilitas cenderung hanya dilihat sisi kekurangannya. Belum dihargai sisi kelebihannya,” sambungnya saat dihubungi di Surabaya, Jumat (29/7/2022).

Sebelumnya, Menko PMK, Muhadjir Effendy, meminta aparatur pemerintah memberikan kemudahan akses layanan publik kepada masyarakat rentan, seperti kalangan penyandang disabilitas agar tidak terjerembab kemiskinan ekstrem.

“Lihat saja di kota-kota besar. Kebijakan jalan pedestrian untuk tuna netra, tidak ada penghargaannya dengan dipakai untuk jualan atau tempat parkir,” tukasnya.

Baca Juga: Digelontor Anggaran Rp2,8 Miliar, Kemenag Kota Batu Bangun Gedung Layanan Haji dan Umroh Terpadu

Bahkan ada yang bikin fasilitas untuk disabilitas itu gak hitung-hitung, dengan membuat mepet di pohon.

“Kebijakannya formalitas saja, asal sudah dibikin tidak melihat manfaat dan kebaikannya,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Region Timur dalam rangka percepatan pembentukan dan penguatan Gugus Tugas Daerah (GTD) GNRM di Makassar, Rabu (27/7).

Menurut Hotman, penanganan penyandang disabilitas seharusnya menyentuh substansi harkat dan martabat manusia.

Baca Juga: Maksimalkan Pelayanan di Jogo Malang Presisi, Kombes Buher Sepakati Kerja Sama dengan Wali Kota Malang

Seharusnya menghargai mereka sebagai manusia bukan hanya bisa bertahan hidup, tetapi bisa survive. Berarti harus dilihat kekurangan dan kelebihannya.

“Atau dilihat kelebihannya di atas kekurangannya. Kalau hanya melihat kekurangannya sering kali penyikapannya bersifat charity, belas kasihan saja,” katanya lagi.

Lebih lanjut dosen Fakultas Pasca Sarjana Unair ini mengatakan, sering kali juga penanganannya hanya formalitas. Misalnya di dalam rekrutmen tenaga kerja. Karena ada peraturan perundangan-undangan harus merekrut penyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas itu diselipkan.

Baca Juga: Ngaku Wartawan Modal Foto Bersama Bupati Malang Minta Proyek ke OPD

“Tujuannya hanya untuk formalitas kalau sudah melibatkan disabilitas. Maka dalam operasional kerja, tidak disesuaikan dengan kelebihannya melainkan disesuaikan kekurangannya,” ujar pakar sosiologi ini.

Padahal penyandang disabilitas bisa jadi memiliki kelebihan lebih dari orang yang normal. Ia mencontohkan, di Unair ada seorang tuna netra yang kuliah. Dia punya kemauan, cerdas dan pemikirannya brilian.

“Kita menanganinya berdasar kelebihan itu di atas kekurangannya. Kita perlakukan seperti mahasiswa normal. Materi kuliahnya sama. Hanya saat ujian, soal kita bacakan. Dia bisa menjawab sangat baik dengan menulis di laptopnya,” katanya.(end)

Muhadjir: Berikan Kemudahan Penyandang Disabilitas

Muhadjir bersama penyandang disabilitas di Makassar. (MVoice/Dok Kemenko PMK)

MALANGVOICE – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meminta aparatur pemerintah memberikan kemudahan akses layanan publik kepada masyarakat rentan, seperti kalangan penyandang disabilitas agar tidak terjerembab kemiskinan ekstrem.

“Lihat saja di kota-kota besar. Kebijakan jalan pedestrian untuk tuna netra, tidak ada penghargaannya dipakai untuk jualan, dipakai untuk parkir. Yang bikin gak hitung-hitung, ada yang mepet di pohon. Kebijakannya formalitas saja, asal sudah dibikin tidak melihat manfaat dan kebaikannya,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Region Timur dalam rangka percepatan pembentukan dan penguatan Gugus Tugas Daerah (GTD) GNRM di Makassar, Rabu (27/7).

Seperti keterangan pers yang diterima MVoice, para peserta Rajor GNRM ini berasal dari 10 Provinsi wilayah Indonesia Timur.

Baca Juga: Siapkan Mahasiswa di Dunia Kerja, Prodi D-IV TMPP Polinema Gelar Pembekalan Soft Skill

Menurut data terakhir, lanjutnya, pada Maret 2022 tercatat angka kemiskinan di Indonesia berada di 9,4 persen.

“Jumlah ini menurun 0,71 persen dari jumlah per September 2021 yakni 9,71 persen. Pemerintah memasang target pada tahun 2024 angka kemiskinan turun menjadi 7 persen,” ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ((UMM) ini.

Kepada para peserta, Muhadjir mengingatkan pembentukan GTD tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan penguatan program dan kegiatan.

Baca Juga: Wawali Sofyan Edi: Cegah Stunting dan 3T Perlu Dukungan Semua Pihak

Revolusi mental perlu diimplementasikan dalam wujud aksi nyata. Aksi nyata adalah sebuah kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh para pemangku kepentingan khususnya masyarakat luas. Seperti kemudahan akses layanan publik bagi penyandang disabilitas (cacat).

Mantan Mendikbud di pemerintahan pertama Presiden Jokowi ini mengatakan, pentingnya tertib administrasi yang merupakan bagian dari tugas yang diemban Koordinator Program Gerakan Indonesia Tertib, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Juga peningkatan layanan publik dalam Program Gerakan Indonesia Melayani yang digawangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)

Baca Juga: 69 Jemaah Haji Kota Batu Alami Gangguan Kesehatan Jelang Kepulangannya ke Tanah Air

Intervensi berbasis data, menurut dia, harus dilakukan. Melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang menyelenggarakan perekaman e-KTP sebagai upaya untuk tertib administrasi sekaligus sebagai inovasi pelayanan yang merupakan kewajiban pemerintah.

Dia juga menegaskan agar pembentukan GTD GNRM di wilayah Indonesia Timur dipercepat untuk bisa berkolaborasi dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

“Untuk wilayah Indonesia Timur yang belum mendirikan satgas GNRM, agar dibentuk secepat mungkin. Ini penting untuk memahami dengan baik masalah yang muncul terkait mental-mental negatif untuk dicari solusinya, Karena akhir 2024 target (kemiskinan) kita 7 persen,” kata Muhadjir.

Baca Juga: Ngaku Wartawan Modal Foto Bersama Bupati Malang Minta Proyek ke OPD

Rapat Koordinasi tersebut bertujuan untuk mempercepat pembentukan GTD GNRM yang hingga saat ini telah mencapai 71% yaitu sebanyak 365 dari 514 kab/kota.

“Tetap saja penguatan dan perluasan program kegiatan GTD perlu dioptimalkan untuk lebih cepat membangun mental bangsa yang lebih baik sesuai amanat RPMN 2020-2024 dan selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045,” katanya.

Ditambahkan, GNRM baru dapat dilaksanakan secara berlanjut jika telah efektif melibatkan unsur lima pemangku kepentingan: pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat.(end)

Surya Paloh Bocorkan Kriteria Calon Presiden Ideal di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Dharma Paloh. (Deny Rahmawan)

MALANGVOICE – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Dharma Paloh, membocorkan kriteria calon presiden yang ideal di momen Pilpres 2024 mendatang.

Pria yang baru saja mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari FISIP UB ini menjelaskan ada beberapa kriteria yang menurutnya harus dimiliki seorang pemimpin masa depan.

“Konsisten ucapan dan perbuatan, dan mampu memberikan nilai tambah atas dasar keteladanan, perilaku dan sikap. Kalau bicara orangnya mumpuni itu relatif sekali. Siapapun yang menawarkan dirinya, kita harapkan mampu memberikan sesuatu yang lebih berarti membangun perjalanan kehidupan kebangsaan kita,” kata Surya Paloh, Senin (25/7).

Dikatakan Surya Paloh, sosok pemimpin itu sejatinya harus ramah. Dengan sikap itu, ia yakin pemimpin mampu merakyat, menunjukkan kerendahan hati dan menawarkan pikirannya dengan penuh senyum, bukan dengan marah-marah.

“Karena itu penting, sekarang kita rindu kepada keramahan pemimpin bangsa, sosok ramah itu yang dibutuhkan saat ini. Karena ketika semua stel kenceng elite partai dan pemimpin marah-marah aja, rusak saya pikir semua kehidupannya,” tegasnya.

Meski demikian, Surya Paloh enggan membocorkan siapa kandidat calon presiden di Pilpres 2024 yang diusung NasDem. Ia juga menampik dirinya akan maju menjadi calon presiden.

“Sudah pasti enggak, ada calon-calon presiden lain, baik internal NasDem dan di luar sudah kita pahami bersama sudah ada upaya dan usaha menampilkan tokoh anak-anak bangsa yang diproyeksikan jadi calon presiden kita, kalau saya pribadi tidak,” tegasnya.(der)

Forum Rektor Kawal Gerakan Nasional Revolusi Mental

Menko PMK Muhadjir Effendy berjabat tangan dengan Rektor Universitas Telkom Prof Dr Adiwijaya. (Foto Humas Kemenko PMK)

MALANGVOICE – Dengan kelimpahan sumber daya yang dimiliknya, Forum Rektor Indonesia (FRI) akan mengawal Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) pada kerangka nation and character building.

Sumber daya yang dimiliki FRI bisa diterjunkan ke masyarakat dan tentu punya peran strategis.

“Kita punya kelompok kerja (Pokja), misal Pokja pembinaan karakter bangsa yang sudah pasti akan mengawal program GNRM,” kata Ketua FRI Prof Ir Panut Mulyono pada penandatanganan Kontrak dan Bimtek Swakelola GNRM di The Grove Suite Kuningan Jakarta, Kamis (21/7).

Hadir dalam acara itu antara lain Wakil Ketua FRI Prof Dr Masykuri Bakri, rektor 35 perguruan tinggi yang telah dinyatakan lolos seleksi Program GNRM Tahun 2022, Ketua Tim Ahli Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental Prof Dr Ravik Karsidi, Deputi 5 Kemenko PMK Didik Suhardi.

Adapun program GNRM merupakan kolaborasi Kementerian Koordinasi bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) FRI.

Sebanyak 35 perguruan tinggi seluruh Indonesia dinyatakan lolos seleksi sebagai penerima Dana Swakelola Program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) 2022 yang dianggarkan oleh Kemenko PMK.

Sebelumnya, seleksi dilakukan oleh Tim seleksi FRI selama tiga hari dengan melakukan reviu proposal.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan FRI ini diharapkan mampu memperkuat peran dan fungsi perguruan tinggi.

Harapan tersebut, lanjutnya, dalam rangka menciptakan SDM unggul, berakhlak mulia, berkualitas, inovatif, berdaya saing, dan berjiwa Pancasila dalam menjawab tantangan masa depan dalam memasuki Era Revolusi Industri 4.0.

Dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa juga diharapkan mampu tampil sebagai garda terdepan dalam memberikan kontribusi terbaik dalam pengembangan pendidikan di perguruan tinggi berlandaskan nilai-nilai revolusi mental, yaitu etos kerja, gotong-royong, dan integritas.

“Saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan FRI untuk membantu program yang ada di KPMK,” ujarnya dalam rilis yang diterima MVoice, Senin (25/7).

“Sebetulnya banyak paket program yang bisa diikuti jika perguruan tinggi ingin terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penanganan sumber daya manusia,” sambung Menko PMK.

Namun demikian, ungkap Muhadjir, aksi nyata yang dilaksanakan oleh 35 perguruan tinggi yang lolos seleksi ini harus terlihat output-nya.

Bahkan, nanti harus bisa diukur dampaknya bagi masyarakat, minimal pemanfaat dari aksi nyata tersebut.

“Dengan begitu, kita bisa melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa GNRM ini bisa berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Muhadjir.

Didik Suhardi menambahkan, terkait dengan aksi nyata GNRM saat ini pemerintah mendorong pada tiga hal, yakni penanaman 10 juta pohon untuk mengurangi dampak bencana dan meningkatkan kemandirian pangan melalui tanaman produktif.

Gerakan ayo berkoperasi untuk menjadikan kembali koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Gerakan positif bermedia sosial untuk meningkatkan keadaban digital.(end)

Surya Paloh Dapat Gelar Doktor Honoris Causa dari FISIP UB

Penyematan gelar Doktor Honoris Causa kepada Surya Paloh. (Humas FISIP UB)

MALANGVOICE – Surya Dharma Paloh mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari FISIP UB dalam bidang Sosiologi Politik.

Pimpinan Partai NasDem ini datang ke UB Malang pada Senin (25/7). Ia datang bersama tamu undangan lain, seperti Jusuf Kalla, Syahrul Yasin Limpo, serta Siti Nurbaya Bakar.

Dekan FISIP UB, Dr Sholih Muadi, mengatakan, pemberian gelar Doktor Honoris Causa (H.C) merupakan sikap penting yang dilakukan suatu institusi pendidikan kepada seseorang dengan penuh pertimbangan.

“Doktor Honoris Causa (H.C) diberikan kepada seseorang yang dianggap, bukan saja memiliki jasa besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan melalui gagasannya, namun juga karena seseorag tersebut memiliki tindakan atau jasa yang luar biasa bagi perkembagan kemajuan atau kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara khusus dan umat manusia pada umumnya,” jelasnya, Senin (25/7).

Konferensi pers pemberian gelar Honoris Causa ke Surya Paloh. (deny rahmawan)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) mengusulkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Surya Dharma Paloh dalam bidang Sosiologi Politik. Salah satu rangkaiannya adalah Orasi Ilmiah Promovendus Surya Paloh yang dilakukan Senin (25/7/2022) di Gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya.

Dekan FISIP UB, Dr Sholih Muadi SH., M.Si menjelaskan bahwa pemberian gelar Doktor Honoris Causa (H.C) merupakan sikap penting yang dilakukan suatu institusi pendidikan menyematkan gelar kehormatan kepada seseorang dengan penuh pertimbangan.

“Doktor Honoris Causa (H.C) diberikan kepada seseorang yang dianggap, bukan saja memiliki jasa besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan melalui gagasannya, namun juga karena seseorag tersebut memiliki tindakan atau jasa yang luar biasa bagi perkembagan kemajuan atau kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara khusus dan umat manusia pada umumnya,” jelasnya, Senin (25/7/2022).

Sholih menjelaskan bahwa FISIP UB memiliki empat pertimbangan untuk pengusulan Doktor Honoris Causa. Pertama, Surya Paloh, sebagai tokoh yang telah berpengalaman di dunia pers dan media, telah terbukti berjasa dan berperan aktif dalam meneguhkan demokratisasi di Indonesia melalui inovasi di bidang pers dan media.

“Tindakannya ini mampu mendorong diseminasi informasi publik secara inklusif sehingga memungkinkan hadirnya ruang publik yang lebih egaliter bagi masyarakat luas,” jelasnya.

Pertimbangan kedua adalah Surya Paloh, yang juga menjadi salah satu pimpinan dari partai berpengaruh di Indonesia, telah berjasa mendorong iklim politik kebangsaan yang lebih berintegritas dengan memperkenalkan gagasan restorasi Indonesia dan tradisi baru yakni politik tanpa mahar.

“Komitmennya terhadap sikap antikorupsi dan anti politik uang telah dibuktikan melalui serangkaian kebijakan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) yang relevan dengan semangat pemberantasan korupsi,” papar pengajar di Prodi Ilmu Politik UB ini.

Sholih juga mengungkapkan alasan ketiga yaitu Surya Paloh sudah membuktikan dedikasinya pada bidang kemanusiaan dan budaya yang ditunjukkan melalui misi penyelamatan WNI yang disandera kelompok militan di Filipina.

“Beliau juga menerima gelar kehormatan adat di banyak daerah di Indonesia dan tokoh komunikasi lintas budaya. Bahkan beliau juga dianugerahi Profesor Kehormatan dari Beijing Foreign Studies University, Cina,” sambungnya.

Menurut Sholih Muadi, pertimbangan yang terakhir karena sosok Surya Dharma Paloh secara sah telah diakui sebagai seorang Negarawan oleh pemerintah, baik sebagai tokoh pers maupun seorang yang telah luar biasa berjasa di bidang jurnalistik, politik, budaya dan kemanusiaan.

“Perannya ini bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara dengan dibuktikan melalui penerimaan dua kali anugerah tanda kehormatan Bintang Mahaputera oleh Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.

Pemberian gelar H.C ini dilakukan setelah rangkaian orasi ilmiah Promovendus Surya Paloh di Gedung Samantha Krida.(der)

Ketua Umum PP Muhammadiyah Ambil Bagian Aksi Tanam 10 Juta Pohon

Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir (kanan) menguruk tanah yang ditanam pohon alpukat dibantu Menko PKM, Muhadjir Effendy (kiri). (Mvoice/dok Kemenko PKM)

MALANGVOICE – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir bukan hanya mendukung gerakan tanam 10 juta pohon Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, tetapi juga ikut ambil bagian dalam kegiatan penanaman.

Haedar menanam pohon alpukat bersama Muhadjir di halaman Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Caruban, Kabupaten Madiun, Kamis (14/7/2022).

Ikut menanam pula Bupati Madiun Ahmad Dawamil Ragil Saputro, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim Dr Saad Ibrahim, Deputi 5 Kemenko PMK Didik Suhardi, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Fauzan.

Dalam aksi tanam itu tampak Muhadjir yang mengangkat dan memasukkan bibit alpukat ke dalam lobang tanam, kemudian Haedar menimbuni dengan tanah menggunakan skop. Dengan keringat bercucuran keduanya tampak gembira.

Gerakan penanaman 10 juta pohon pertama kali di-launching Muhadjir, 24 Mei 2022 di Bali. Gerakan terus merambah daerah lain antara lain Riau, Sulawesi Selatan, Madura, Cirebon, Jakarta, Banten, Medan dan sejumlah daerah lain.

Ditargetkan sampai tahun 2023 bisa ditanam 10 juta pohon di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan agenda Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Sekaligus bentuk komitmen Indonesia mendukung The Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022.

Selain di MIM, penanaman pohon secara massal juga dilakukan di kampus vokasi Universitas Sebelas Maret (UNS) di Caruban yang merupakan kota kelahiran Muhadjir.

Muhadjir menjelaskan dalam keterangan pers yang diterima MVoice, saat ini sudah jelas konsekuensi nyata dari gampangnya orang menebang dan merusak pohon.

Penebangan itu membuat kerusakan lingkungan, bencana tanah longsor dan banjir. Kerusakan ini berdampak pada pemanasan global dan efek rumah kaca yang semakin buruk.

Menurut Muhadjir, pihaknya menginisiasi kampanye peserta didik baru tingkat sekolah dan universitas membawa bibit pohon untuk ditanam di tempat yang tepat.

Untuk perguruan tinggi, Muhadjir mengklaim Forum Rektor sudah menyatakan dukungan.

“Ini akan kita lakukan serentak secara nasional dan sudah mendapat restu Bapak Presiden. Nanti mahasiswa baru saya minta kepada rektor di Indonesia mewajibkan mahasiswa baru membawa bibit tanaman dan kemudian menanamnya,” katanya.

Untuk wilayah Kabupaten Madiun, lanjut Muhadjir, ditargetkan penanaman 200 ribu pohon.

“Kemarin kami sudah menerima permintaan bibit dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun sebanyak 150 ribu. Akan dipenuhi secara bertahap dari BPDAS Karanganyar. Rencananya bibit akan dibagikan ke seluruh kecamatan di Madiun masing-masing 10 ribu bibit,” kata Katiman, Asisten Deputi 5 Kemenko PMK.

Camat Balerejo, Kabupaten Madiun, Akhsin Muharom menyatakan senang mendapat jatah 10 ribu pohon. Jika mendapat persetujuan bupati, ia akan menanam bibit-bibit pohon buah di pekarangan warga.

Dengan demikian ada yang memelihara keberlangsungannya sekaligus akan menambah pendapatan rumah tangga.(*)

Eduardo Minta Pemain Arema Fokus Pertahankan Keunggulan di Final Piala Presiden

Selebrasi pemain Arema FC usai menjebol gawang Borneo FC. (dok Piala Presiden 2022)

MALANGVOICE – Arema FC membawa kekuatan penuh di laga kedua final Piala Presiden 2022 melawan Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Ahad (17/7) malam nanti.

Bertindak sebagai tim tamu, Arema FC membawa modal di leg pertama dengan kemenangan tipis 1-0. Kini, skuad Singo Edan hanya perlu mempertahankan keunggulan agregat agar bisa meraih juara.

Pelatih Arema, Eduardo Almeida, mengatakan, persiapan sudah dilakukan dan tinggal menunggu pertandingan saja. Ia mewanti-wanti pasukannya agar tidak kebobolan di kandang Borneo.

Meski sudah unggul 1-0, Eduardo minta para pemainnya tidak lengah. Fokus menyerang dan bertahan di pertandingan syarat gengsi jadi kunci Arema bisa menjuarai Piala Presiden 2022.

“Mereka pasti akan sekuat tenaga menghancurkan pertahanan kami. Fokus saya bagaimana menyolidkan lini belakang,” kata Eduardo dikutip laman resmi Piala Presiden.

“Kami datang ke Samarinda untuk menang. Pasti dengan kekuatan terbaik,” lanjutnya.

Di leg pertama pada 14 Juli lalu, Singo Edan unggul satu gol lewat tandukan Abel Camara di menit 15 di Stadion Kanjuruhan. Tim Borneo FC tak mampu menyamakan kedudukan hingga berakhir.(der)