MALANGVOICE – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dari sektor pajak pada 2018 mendatang diperkirakan mencapai Rp 375 miliar. Jumlah itu meningkat dibandingkan target tahun 2017 ini, yakni sebesar Rp 352,5 miliar.
Merespon hal itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT, tetap menyuarakan optimisme. Pasalnya, selama empat tahun belakangan BP2D yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memang selalu dapat memenuhi target dengan catatan memuaskan, bahkan selalu melampaui target dengan nilai progresif.
Hanya saja, patut menjadi catatan bahwa tahun 2018 mendatang identik dengan istilah tahun politik. Konfigurasi dan iklim politik diyakini membawa dampak signifikan dalam fluktuasi perekonomian. Imbasnya, pendapatan daerah dari sejumlah sektor berpotensi mengalami penurunan.
“Artinya kami harus tetap bekerja keras menjalankan langkah-langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta terus memetakan potensi yang masih bisa digali. Berbagai inovasi dan gebrakan yang sudah terhitung ada 40 jurus, akan kami tambah lagi,” seru Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.
Optimisme senada juga dituturkan Ketua DPRD Kota Malang, Drs Abdul Hakim, yang yakin target itu dapat terealisasi dengan baik. Dalam hal ini, Hakim menyarankan BP2D terus menggali potensi yang ada lewat terobosan-terobosan baru.
Dengan catatan, lanjut Hakim menegaskan, asal terobosan itu tidak membebani masyarakat. Artinya, bukan lantas menaikkan tarif pajak, melainkan bekerja lebih optimal. “Seperti menerapkan program-program inovatif, sistem jemput bola serta memetakan potensi dengan lebih cermat. Selama ini BP2D sudah sangat baik menjalankannya, tinggal ditingkatkan lagi,” tuturnya.
Menyikapi tahun politik yang berpotensi mempengaruhi sektor perekonomian yang berimplikasi terhadap sektor pajak, Hakim punya pandangan berbeda. Menurutnya, iklim perekonomian Kota Malang tetap akan stabil.
“Belajar dari pengalaman tahun-tahun politik sebelumnya, relatif aman dan terkendali. Pertumbuhan ekonomi tetap positif. Maka dari itu seluruh warga masyarakat dan stakeholder pajak daerah tetap harus memiliki optimisme tinggi dalam bidang usahanya usaha, serta mempunyai kesadaran tinggi akan kewajiban memenuhi perpajakan daerah,” urai politisi PDIP ini.(Coi/Yei)