Tak Ikuti Wacana Pemerintah Pusat, Kota Batu Tolak Beras Impor

Pembajakan sawah di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. (Aan)

MALANGVOICE – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara tegas menolak beras impor masuk Jawa Timur. Hal itu mengacu pada surplulsnya stok beras lokal.

Pada masa panen raya Maret-April 2021 Khofifah mengatakan stok beras lokal masih aman. Keamanan itu bisa ia jamin hingga bulan Mei mendatang.

Mengikuti keputusan gubernur, Kasi Bina Produksi Pertanian Dispertan Kota Batu, Yusuf Effendi mengatakan Kota Batu tak akan menampung beras impor sebagaimana yang diwacanakan pemerintah pusat.

Hasil panen padi di Kota Batu memang tak cukup bagi kota wisata ini. Demi memenuhi kebutuhan stok beras Kota Batu memasok dari Kabupaten Malang dan Kediri.

“Dari data Susenas BPS 2020, kebutuhan beras di Kota Batu rata-rata mencapai 52,57 ton per hari. Itu tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu,” jelasnya.

Secara keseluruhan, urai dia, areal persawahan padi di Kota Batu seluas 600 hektare. Pada bulan Oktober 2020 hingga maret 2021 441 hektare sawah melakukan panen.

Yusuf menerangkan, dalam 1 hektar lahan sawah, bisa memproduksi gabah hingga 8 ton. Di Desa Pendem, indeks pertanamannya hingga 2.5, artinya dalam setahun bisa tanam dua hingga tiga kali.

Selain Desa Pendem, sejumlah desa juga menanam padi seperti Desa Giripurno dan Tulungrejo. Namun di dua desa tersebut, petani hanya menanam padi saat musim penghujan. Ketika musim kemarau, petani di Giripurno dan Tulungrejo menanam sayuran.

“Jadi memang 80 persen pertanian di Kota Batu ini adalah hortikultura, sedangkan 20 persen lainnya padi,” kata Yusuf.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Lestari Aji, menyajikan data sistem informasi kependudukan (SIAK) Februari 2021 yang mencatat jumlah populasi penduduk di Kota Batu sebanyak 220.816 jiwa. Estimasi kebutuhan beras di Kota Batu selama satu tahun sebanyak 19.807.20 ton. Jika dihitung per bulan, angkanya adalah 1.650,60 ton.

Pemkot Batu tidak bisa menyerap padi dari petani. Padi diserap BUMD maupun BUMN sesuai dengan PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pihaknya menjalin kerjasama dengan Bulog dan koordinasi dengan penggilingan beras.

“Sebetulnya BUMD Pemkot Batu, yakni PT BWR bisa menyerap langsung hasil pertanian padi dari petani. Namun hal itu belum bisa dilakukan karena PT BWR belum memiliki fasilitas dan SDM,” terang Aji.

Pihaknya mengungkapkan, saat ini ada 25 ton beras yang disimpan di gudang ketahanan pangan sebagai cadangan pangan. Jumlah itu merupakan sisa cadangan pada 2020 lalu yang rencananya akan disalurkan pada 2021.(der)