MALANGVOICE– Kajian riset ilmiah begitu krusial bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan menentukan arah pembangunan. Dengan basis data yang terukur dapat menghasilkan kebijakan yang cermat demi meningkatkan kualitas layanan publik.
Pembangunan berbasis kajian riset menarik perhatian Pemkot Batu. Hal itu ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepakatan sinergi antara Wali Kota Batu, Nurochman dan Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Dr. Yopi beberapa waktu lalu. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Apresiasi BRIDA Optimal dan Forum Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 yang dihadiri sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Pameran Properti Legal Barometer Tata Pembangunan Tertib dan Transparan
Melalui NKS ini, Pemkot Batu berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan BRIN dalam mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti dan hasil riset. Komitmen ini sejalan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batu 2025–2029 yang menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Wali Kota Batu, Nurochman, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas riset dan inovasi di daerah, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat.
“Melalui sinergi dengan BRIN, kami ingin memastikan kebijakan di Kota Batu tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga berbasis data, riset, dan kajian yang terukur,” ujar Nurochman.
Ia menambahkan, ke depan riset tidak boleh berhenti di tataran akademik semata. Hasil kajian harus bisa diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang mendukung pembangunan sektor-sektor unggulan Kota Batu, mulai dari pariwisata, pertanian, UMKM, hingga tata kelola lingkungan hidup.
“Dengan begitu, Kota Batu bisa semakin tangguh menghadapi tantangan zaman dan mewujudkan visi sebagai kota wisata yang berdaya saing dan berbasis pengetahuan,” katanya.
Selain penandatanganan NKS, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan 12 rekomendasi kebijakan baru dari BRIN kepada pemerintah daerah, serta pelaksanaan Forum Inovasi Daerah sebagai ruang kolaborasi antara BRIN dan pemerintah daerah dalam penguatan tata kelola riset dan inovasi.
BRIN menegaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan melalui pemanfaatan hasil kajian dan inovasi riset di berbagai daerah.
Sementara itu, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Dr. Yopi menyampaikan, bahwa penandatanganan NKS dengan sejumlah daerah, termasuk Kota Batu merupakan tindak lanjut dari koordinasi dan diskusi intens antara BRIN dan pemerintah daerah selama beberapa bulan terakhir.
“Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun sinergi antara BRIN dan pemerintah daerah. Harapannya, inovasi berbasis riset bisa benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan di daerah,” jelasnya.(der)