MALANGVOICE– Pemkot Batu bakal meningkatkan alokasi pendanaan program vokasi dan memprioritaskan pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Strategi ini untuk menyolidkan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri dan UMKM sekaligus diyakini sebagai solusi mengatasi tantangan ketenagakerjaan di Kota Batu.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Batu, Nurochman saat rakor pembahasan vokasi yang diikuiti Kadin Jatim dan Kota Batu, Kepala Bagian Perekonomian, PHRI Kota Batu, serta perwakilan guru dari berbagai sekolah. Berdasarkan data ketenagakerjaan Kota Batu tercatat ada sebanyak 174.706 penduduk usia kerja.
Di dalamnya mencakup sebanyak 4.667 orang yang masuk kategori pengangguran. Tidak terserapnya kelompok pengangguran ini disebabkan masih terbatasnya sektor formal, sementara lapangan kerja yang tersedia didominasi sektor pertanian dan UMKM. Pembangunan SDM melalui vokasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
“Partisipasi kerja perempuan juga cenderung menurun, sehingga perlu perhatian khusus. Kami telah menyusun sinkronisasi antara dunia industri, dunia kerja, dan kampus melalui Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV). Ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan kebijakan yang mendukung link and match antara pendidikan dan kebutuhan pasar,” tegas Cak Nur, sapaan Nurochman.
Ia mengungkapkan, sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2025, sementara pariwisata masih memerlukan pemulihan. Pihaknya pun memberikan dukungan terhadap pelaku UMKM dan industri kreatif yang wajib ditekankan, termasuk memanfaatkan inovasi seperti pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi.
“Kami berkomitmen menjadikan Batu sebagai central hub pertanian dan pariwisata di Jawa Timur, dengan mengoptimalkan potensi buah, bunga, dan teknologi pengolahan hasil pertanian. Contohnya, Politeknik telah memberikan rekomendasi teknologi yang bisa kita terapkan,” imbuh politisi PKB itu.
Terakhir, menyatakan kesiapan Pemkot Batu untuk membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan semua pihak. Ia juga mengapresiasi kontribusi SMK dalam melahirkan produk unggulan, seperti minuman dan cemilan, yang bahkan telah menjadi suguhan di rumah dinas kepala daerah.
“Pemerintah harus transparan dan proaktif. Kami mendorong terbentuknya forum kebijakan publik untuk merespons kebutuhan masyarakat secara konkret. Kedepan, pelatihan vokasi harus berorientasi pada kompetensi dan kebutuhan industri, bukan sekadar formalitas,” tegas Cak Nur.(Der)