MALANGVOICE – Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah saat ini membutuhkan dukungan tenaga kerja konstruksi yang tidak hanya berkualitas namun juga dalam jumlah besar.
Menurut data Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang (RPJMP) Indonesia 2015-2019 Indonesia menduduki posisi ke-4 infrastruktur terbesar di Asia, setelah Cina, India, dan Jepang.
Untuk menjamin kualitas tersebut, setiap tenaga kerja konstruksi harus bersertifikat. Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat l, Cakra Nagara, menjelaskan, itu sebagaimana diamanatkan Undang-undang no.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
Sedangkan untuk mencetak tenaga kerja konstruksi bersertifikat dalam jumlah yang cukup besar dalam waktu relatif singkat berbagai upaya dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Upaya-upaya tersebut diantaranya, untuk tenaga kerja tingkat ahli menggunakan metode distance learning atau belajar jarak jauh berbasis teknologi informasi melalui https://sibima.pu.go.id/,” jelasnya kepada MVoice, Kamis (1/2)
Sedangkan untuk tenaga terampil dapat menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan (on site project), pelatihan mandiri dan menggunakan fasilitas mobile trainning unit (MTU).
Sibima Konstruksi (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi) adalah sistem pertama layanan pelatihan jarak jauh bidang konstruksi yang ada di Indonesia, bersifat inklusif dan tidak berbayar bagi masyarakat. Adanya inovasi SIBIMA KONSTRUKSI ini telah terjadi perubahan budaya pelatihan menjadi teknik pembelajaran yang mandiri, modern, smart dan fleksibel tidak terbatas ruang dan waktu.
Sibima Konstruksi memadukan konsep pelatihan jarak jauh/ distance learning dengan knowledge management guna menjangkau NKRI sampai pelosok nusantara. Itu karena pelatihan konvensional dirasa tidak mampu mencakup jumlah tersebut.
Beberapa penghargaan yang telah tercapai dengan adanya inovasi Sibima Konstruksi di antaranya Juara I Kategori Spesifik Daerah Kompetisi Pelayanan Publik PUPR 2016, TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 dari Menpan RB, dan Penghargaan dari Rekor MURI atas Rekor Layanan Pelatihan Jarak Jauh Pertama yang Berbasis Kompetensi Bidang Konstruksi Tidak Berbayar.
“Melalui Sibima Konstruksi, masyarakat bisa mendapatkan pengakuan dari LPJKN dimana sertifikat pelatihan jarak jauh dapat menjadi prasyarat pemenuhan pelatihan minimum 50 JPL bagi yang baru lulus S1 perguruan tinggi (fresh graduate) untuk mengikuti uji kompetensi Ahli Muda sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SE-LPJKN nomor: 04/SE/LPJK-N/II/2015) tanpa melalui proses magang kerja 1 tahun,” paparnya lagi.
Masyarakat juga akan mendapatkan pengakuan dari LPJKN tentang nilai Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK) sebesar maksimal 25 poin/kegiatan dalam rangka pengumpulan credit point untuk Continuing Professional Development/Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Perlem LPJKN nomor 13 tahun 2014).
Kedepannya penggunaan Sibima Konstruksi akan intensif ke pemerintah daerah, karena daerah memiliki bagian yang lebih besar dari pemerintah pusat. Samahalnya juga dengan pihak swasta. Kementerian PUPR akan terus memperbaiki Sibima Konstruksi sehingga dapat berdampak lebih besar di masa mendatang.(Der/Ery)