MALANGVOICE– Pemkot Batu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menargetkan pembangunan 1.000 unit rumah subsidi. Program ini sebagai upaya untuk mengurangi angka kebutuhan rumah (backlog) di Kota Batu yang diperkirakan mencapai 7.000 unit rumah. Hunian rumah subsidi dibanderol dengan harga Rp165 juta per unit. Sehingga kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki rumah yang layak.
Meski begitu, impian kelompok MBR untuk mendapatkan rumah subsidi harus dihadapkan pada realitas yang cukup kompleks. Program yang digadang-gadang sebagai solusi, justru terganjal ketersediaan lahan yang kian sempit dan harganya terus melambung dampak derasnya arus pariwisata.
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Malang Raya, Dony Ganatha, menyambut baik program rumah subsidi. Banyak kalangan MBR yang mengharapkan program itu terealisasi di saat harga rumah melambung tinggi. Meski begitu, perlu dipastikan model pelaksanaan pembangunan rumah subsidi.
“Kalau pemerintah kota bersedia menanggarkan pengadaan lahannya, sangat besar sekali peluang terealisasinya rumah subsidi yang dapat bermanfaat sekali bagi Kota Batu. Karena sangat tidak mungkin kalau ditanggung pihak swasta,” ungkap dia.
Ia mengungkapkan bahwa hampir mustahil membangun rumah subsidi di kota wisata ini jika hanya mengandalkan mekanisme pasar. Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Doni merinci, untuk membangun rumah subsidi dengan harga jual maksimal Rp165 juta, ongkos produksi harus ditekan seminimal mungkin. Salah satu kuncinya adalah harga lahan tidak boleh lebih dari Rp250 ribu per meter persegi.
“Bahkan rumah murah pun tidak memungkinkan, apalagi rumah FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Hampir tidak mungkin mendapatkan lahan dengan harga miring di Kota Batu. Coba cari lahan di Batu dengan harga Rp250 ribu meter persegi,” ujar Dony berseloroh.
Melambungnya harga lahan tak lepas dari perkembangan industri pariwisata di Kota Batu. Menarik minat pemodal besar dari luar daerah membeli rumah ataupun lahan untuk kebutuhan investasi. Sehingga menciptakan peluang pangsa pasar perumahan yang begitu luas. Apalagi setiap tahunnya ratusan pendatang membanjiri Kota Batu dan mendongkrak kebutuhan hunian. Namun, daya beli warga lokal justru tergerus.
“Pangsa pasar perumahan di Batu sangat luas, tapi mayoritas pembeli dari luar daerah untuk investasi. Lalu, nasib warga asli Batu yang ingin rumah sendiri bagaimana?” tanya Doni.
Persoalan semakin kompleks karena aturan tata ruang. Banyak lahan kosong di Batu yang sebenarnya dilindungi untuk kawasan pertanian demi ketahanan pangan. “Kalaupun ada lahan murah, belum tentu masuk dalam peruntukan permukiman. Bisa saja itu lahan pertanian produktif yang tidak boleh dialihfungsikan,” tambah Doni.
Persoalan yang mengganjal realisasi rumah subsidi pernah disampaikan Apersi langsung kepada Wali Kota Batu, Nurochman, dan Wakil Wali Kota Heli Suyanto. Dalam pertemuan itu, Doni terus terang mengatakan bahwa pengembang swasta tak bisa berkutik banyak. “Kami dari asosiasi tidak bisa membantu banyak untuk warga Kota Batu mendapatkan rumah murah,” akunya.
Sebagai gantinya, Apersi menawarkan skema memanfaatkan aset lahan milik pemerintah daerah, bukan dengan menjualnya, melainkan dengan sistem sewa. “Kami usulkan agar lahan milik Pemkot disewakan untuk pembangunan rumah sewa. Nanti kami bertindak sebagai kontraktor. Pemerintah yang membiayai pembangunan, lalu rumahnya disewakan selama tiga tahun kepada warga MBR yang belum punya rumah,” papar Doni.
Skema ini, menurutnya, memiliki dua keuntungan. Pertama, aset lahan tidak hilang karena statusnya tetap milik pemerintah. Kedua, warga yang menyewa bisa difasilitasi untuk membangun portofolio keuangan. “Selama tiga tahun, mereka juga dibina, misalnya dengan program pemberdayaan UMKM seperti di Kelurahan Sukun, Kota Malang. Di sana, warga diajak membuat raket, dibantu permodalannya, dan dimonitor pemerintah. Hasilnya, mereka punya tabungan dan portofolio usaha yang layak untuk mengajukan kredit perbankan,” jelas Doni.
Portofolio inilah yang kelak menjadi tiket warga untuk membeli rumah di luar Batu, misalnya di Kabupaten Malang yang lahannya masih lebih terjangkau. “Membelinya tidak di Kota Batu, tapi di luar daerah yang masih ada lahan murah. Itu kan sangat membantu warga Kota Batu mendapat hunian,” imbuhnya.
Doni menegaskan, usulan ini lahir dari keinginan pengembang untuk tetap berkontribusi meski dihadapkan pada tembok besar keterbatasan lahan. “Kami tidak patah arang. Kami ingin memberi masukan agar pemerintah punya solusi. Apalagi setelah bertemu Pak Wali dan Pak Wakil, kami lihat ada niat baik. Tinggal bagaimana merealisasikannya,” katanya.
Ia berharap Pemkot Batu segera menginventarisasi aset lahan yang memungkinkan untuk program ini. “Semisal lahannya tersedia untuk 100 unit rumah, itu sudah sangat membantu. Nanti tinggal dirancang skema pendanaannya, apakah dari APBD atau program nasional seperti PNPM,” pungkasnya.(der)