MALANGVOICE– Kota Malang menjadi tuan rumah Rembug Fiskal bertema “PAD Kota Kita: Bukan Sekadar Angka” yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Mercure, Kamis (6/11).
Forum nasional ini menjadi ruang belajar bersama bagi pemerintah kota se-Indonesia untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mewakili Wali Kota Malang, M Sailendra, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan yang juga Plh. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Malang, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan APEKSI menjadikan Malang sebagai tuan rumah. Ia menegaskan di era otonomi daerah, kemandirian fiskal menjadi tolok ukur utama kemampuan kota membiayai pembangunan tanpa ketergantungan besar pada pemerintah pusat.
Kejari Kota Malang Terima Pelimpahan 12 Tersangka Ricuh Aksi 30 Agustus
“Kemandirian fiskal bukan sekadar target angka, melainkan proses membangun tata kelola keuangan daerah yang kuat dan berkelanjutan. Ini tentang bagaimana daerah mampu mengandalkan potensinya sendiri tanpa membebani masyarakat,” ujar Sailendra.
Ia juga mengajak seluruh peserta menjadikan forum ini sebagai ruang kolaborasi dan pertukaran ide.
“Melalui sinergi, inovasi, dan komitmen, kita bisa mewujudkan daerah yang mandiri, kuat secara fiskal, dan maju secara berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, yang juga Ketua Komisariat Wilayah IV APEKSI, menekankan pentingnya memandang PAD secara lebih luas.
“PAD bukan hanya soal pendapatan, tapi juga soal kemandirian, kreativitas, dan ketangguhan daerah dalam membiayai pembangunan kotanya sendiri,” ungkapnya.
Rembug Fiskal ini juga menjadi momentum berbagi praktik baik antaranggota APEKSI dari berbagai kota di Indonesia. Kota Malang sendiri disebut sebagai contoh daerah yang sukses memperkuat kemandirian fiskal lewat optimalisasi aset daerah, penyehatan BUMD, serta inovasi kebijakan dan komunikasi publik berbasis digital.
Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah peluncuran buku “PAD Kota Kita: Bukan Sekadar Angka”, yang merangkum berbagai strategi pengelolaan PAD di sejumlah kota. Buku tersebut terbagi dalam empat klaster utama: inovasi digital, reformasi kelembagaan, pemanfaatan aset dan kekayaan daerah, serta klaster kota dengan lompatan besar, yang menyoroti daerah berbasis fiskal rendah namun berprogres tinggi.
Tak hanya berdiskusi, peserta juga diajak melakukan kunjungan lapangan ke berbagai lokasi, seperti Command Center Bapenda—pusat kendali digital pajak daerah, area Gajayana dan Galeri Mbois sebagai contoh pengelolaan aset produktif, serta Malang Creative Center (MCC) yang menjadi wadah kolaborasi pelaku ekonomi kreatif.
Kunjungan ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat mendorong inovasi fiskal berkelanjutan, sekaligus memperkenalkan Malang sebagai salah satu dari 58 kota dalam UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 2025, dan kota pertama di Jawa Timur yang meraih pengakuan dunia di bidang media arts.(der)