MALANGVOICE- Pemerintah Kota Malang bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Kementerian PKP dan perbankan penyalur menggelar kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Gedung Islamic Centre Kota Malang, Rabu (22/10).
Kegiatan ini dihadiri lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari masyarakat berpenghasilan rendah, pengembang, kontraktor, pelaku usaha toko bangunan, serta pelaku UMKM di sektor perumahan.
Dewan Minta Pemkab Malang Gandeng Penyandang Disabilitas Produksi APD
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan dukungannya dalam percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program itu fokus kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pelaku UMKM.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Malang dapat memiliki hunian yang layak. Program ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Mengenai masalah keterbatasan lahan di Kota Malang, Wahyu mengungkapkan bakal bekerja sama dengan pemerintahan di Malang Raya, yakni Kabupaten Malang dan Kota Batu.
Ia menyebut saat ini banyak warga yang hanya lintas wilayah karena untuk bekerja. Karena itu dengan sinergisitas antar pemda bisa memfasilitasi masyarakat yang ingin mempunyai rumah.
“Hambatan hambatan memang di Kota Malang harga tanah tinggi dan ketersediaan lahan terbatas, tetapi dengan adanya Kabupaten Malang bekerja di Kota Malang, kami sepakat infrastruktur kita tingkatkan agar aksesibilitaanya bagus,” ujarnya.
“Kami akan fasilitasi semua lah untuk Malang Raya. Jadi yang tinggal di kab malang kerja di Kota Malang gak khawatir lagi,” Wahyu menambahkan.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan apresiasi kepada Kota Malang yang berhasil mencatatkan capaian realisasi program FLPP tertinggi kedua di Provinsi Jawa Timur. Ia berharap, dengan dukungan seluruh pihak, Kota Malang dapat meningkatkan capaian tersebut di dua bulan terakhir tahun 2025.
“Dengan adanya kebijakan karpet merah untuk rakyat dari Pemerintah Pusat, kami optimistis target peningkatan realisasi program FLPP dapat tercapai. Ini sejalan dengan komitmen bersama untuk mempercepat terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Heru.
Di tempat yang sama, Sekjen Kemen PKP, Didyk Choiroel, berharap realisasi target KUR Perumahan di program ini di Malang bisa tertinggi di Jatim.
“Ya kita dorong lah Kota Malang 300an dan Kabupaten Malang 1.600 an lah ya. Kami berharap ada dukungan di suplai bisa meningkatkan kapasitas produksi rumah dan sampai desember bisa tembus ke 4.000 lah ya,” harapnya.(der)