MALANGVOICE– Program indeks layanan primer (ILP) digulirkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan dasar yang prima bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, Pemkot Batu melakukan peningkatan layanan kesehatan yang ditunjukkan dengan menaikkan status Pondok Bersalin Desa (Polindes) menjadi tipe Puskesmas Pembantu (Pustu).
Perubahan status polindes menjadi Pustu akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan pada tahun ini terbentuk menyeluruh di desa/kelurahan Kota Batu. Pustu mulai dijalankan di Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo, sementara Kecamatan Batu belum dibentuk. Seiring dengan perubahan status tersebut, Dinkes Kota Batu akan melakukan penambahan tenaga kesehatan (nakes).
Bantengan Nuswantara Trance Festival, Semangat Gotong Royong Lestarikan Seni Tradisi
Kepala Dinkes Kota Batu, Aditya Prasaja, ILP mengacu pada transformasi sistem pelayanan kesehatan primer. Layanan kesehatan dari berbagai tingkatan itu diintegrasikan untuk memberikan pelayanan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan kepada masyarakat.
“Jadi, di era ILP (Integrasi Layanan Primer) ini, layanan di polindes harus menjadi tipe Pustu,” katanya.
Aditya menjelaskan nantinya Pustu akan menyediakan layanan bagi seluruh siklus hidup. Mulai dari ibu hamil, bayi, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia dewasa, hingga lansia. Layanan ini juga diperkuat dengan kunjungan rumah oleh kader yang dilakukan secara terencana.
“Pada pustu nanti akan ada bidan, perawat, dan ditambah dua kader ILP. Kalau polindes hanya disiagakan bidan, dan pusat kesehatan desa hanya perawat,” jelasnya.
Ia menambahkan, sektor kesehatan tidak bisa dikerjakan secara parsial, namun harus kolaborasi antar semua pemangku kebijakan. Sehingga dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Pihaknya juga menyusun sejumlah kebijakan sebagai bentuk kesiapan Kota Batu melaksanakan program ILP.
Di antaranya, dukungan regulasi dan anggaran, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM kesehatan, pemenuhan Sarpras. Termasuk juga menambah jumlah dokter di seluruh puskesmas Kota Batu agar bisa memenuhi rasio minimal BPJS Kesehatan. Yakni satu dokter berbanding 5.000 peserta dalam rangka pemerataan akses layanan kesehatan di faskes tingkat pertama.
“Karena jumlah dokter karena kurang, maka kami menambah 17 dokter serta menambah 1 bidan dan 1 perawat di tiap desa/kelurahan. Guna mengoptimalkan upaya preventif dan promotif kesehatan di desa/kelurahan. Serta menambah kader kesehatan, minimal 2 kader di desa/kesehatan. Selanjutnya para kader akan ditransformasikan menjadi kader ILP,” papar Adit.(der)