MALANGVOICE- Langkah cepat diambil Perum Jasa Tirta I (PJT I) menyusul dinamika yang terjadi di kawasan Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, sejak Senin malam (30/3) hingga Selasa (31/3). Pengamanan diperketat, koordinasi dengan aparat pun langsung digencarkan demi memastikan situasi tetap terkendali.
Hasil koordinasi dengan Kapolres Malang menyepakati bahwa operasional Bendungan Lahor akan kembali berjalan dengan pendampingan personel kepolisian. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keamanan objek vital nasional (obvitnas), sekaligus memastikan aktivitas di bendungan tetap aman dan tertib. Mengingat, peran bendungan ini cukup krusial bagi kebutuhan masyarakat luas.
Perum Jasa Tirta I Kembangkan Potensi Bisnis Jadi Target Tahun 2024
Di tengah situasi tersebut, PJT I juga menegaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya bagi warga sekitar sebenarnya sudah diberlakukan sejak sebelumnya. Kebijakan ini mencakup sejumlah wilayah, seperti Dusun Rekesan dan Desa Jambuwer di Kecamatan Kromengan, Desa Karangkates di Kecamatan Sumberpucung (Kabupaten Malang), hingga Desa Selorejo, Ngreco, Boro, dan Olak-alen di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar.
Tak hanya untuk warga umum, pembebasan biaya ini juga menyasar pelajar hingga pelaku usaha kecil seperti UMKM dan pedagang sayur. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan kawasan yang telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek sosial serta manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat PJT I, Aris Widya, menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga aset negara. Ia menyebut pengelolaan Bendungan Lahor telah mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 181 Tahun 1996.
“Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada PJT I untuk mengelola dan memanfaatkan aset pemerintah, guna mendukung pembiayaan operasional, pemeliharaan, hingga pengamanan. Ini juga sejalan dengan ketentuan terkait objek vital nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PJT I, Erwando Rachmadi, mengingatkan Bendungan Lahor bukan sekadar infrastruktur biasa. Ada potensi risiko yang harus diantisipasi, mulai dari aspek teknis seperti keruntuhan bendungan hingga faktor hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan semua pihak agar kondisi tetap kondusif.
“Peran serta masyarakat dan semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjaga ketertiban. Dengan begitu, fungsi bendungan bisa terus berjalan optimal demi kepentingan bersama,” tegasnya.
Diketahui, pemeliharaan yang dilakukan di bendungan lahor oleh PJT I antara lain:
1. pengaspalan jalan bendungan lahor secara berkala dengan periode tertentu.
2. Pembuatan revetmen liftbank untuk perkuatan dan stabilisasi bendungan lahor
3. pemasangan automatic water level recorder (awlr) untuk pencatatan tinggi muka air di bendungan lahor sehingga pemantauan dapat dilakukan secara langsung melalui Smart Water Management System dan Command Center di kantor pusat
4. secara rutin harian melakukan pembersihan rip rap lahor.(der)