MALANGVOICE – Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting dan harus dipertahankan. Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, mengakui, lembaga ad hoc tersebut memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat.
“Eksistensi KPK harus diperjuangkan,” kata dia, usai menghadiri Halal Bi Halal IKAPMII Kota Malang, di Warung Rindu, Sabtu (22/7).
Orang nomor dua di Kota Malang ini juga membubuhkan tanda tangan di atas banner berukuran 5 meter x 1 meter dengan tulisan Save KPK, sebagai wujud dukungan terhadap KPK. Ini diikuti segenap aktivis PMII dan alumni.
Mantan anggota DPRD ini menilai, kondisi Indonesia saat ini masih carut marut. Kasus korupsi meningkat setiap tahunnya dan hampir di setiap lini terjadi korupsi.
Meski demikian, Sutiaji tidak memungkiri kemungkinan di tubuh KPK ada satu dua kelemahan. Kekurangan tersebut sejatinya patut diperbaiki bersama.
“Saya menghormati sikap Pansus KPK, tapi yang nilai masyarakat,” ungkapnya.
Normal apabila DPR RI melakukan kontrol terhadap KPK. Pasalnya, demokrasi Indonesia adalah parlemen dan presidensil. Meski KPK merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah, tetapi tetap yang menentukan adalah DPR.
Ia pun mengajak masyarakat agar peka dan melek atas kondisi ini. Jangan sampai kekuatan besar menjadi batu sandungan demokrasi dan pembangunan di Indonesia.
“Ada opini di masyarakat. Pertama ada dugaan pelemahan KPK. Opini kedua, Pansus KPK sebagi kontrol dan penilaian ke lembaga ad hoc,” jelasnya.
Komitmen Pemkot Malang
Pemkot Malang mendukung penuh upaya bersih-bersih dan terbebas dari praktik korupsi. Sutiaji mengutarakan bahwa korupsi itu mencuri. Praktik mencuri ini akan mencoreng martabat bangsa sekaligus perlahan menghancurkan Indonesia.
“Kami berkomitmen memberantas korupsi, karena korupsi masalah bagi pembangunan,” kata dia.
Pemkot Malang mengupayakan tahun depan terealisasi, baik e-budgeting maupun pengawasan berbasis IT. Hal itu lebih efektif karena masyarakat bisa mengakses dan ikut mengontrol anggaran dan program pemerintah.
“Kalau hanya diingatkan dan diimbau, tidak efektif. Yang efektif berbasis IT, dan ini berjalan baik di beberapa daerah yang lebih dulu menerapkannya,” paparnya.
