MALANGVOICE – Wali Kota Malang Sutiaji memperhatikan betul bantuan sosial atau bansos tersalurkan tepat sasaran. Salahsatunya dengan memanfaatkan aplikasi Si Bansos (Sistem Bantuan Sosial).
Ia mengatakan, bahwa pemerintah pusat mewanti -wanti tentang validitas penerima bantuan. Mulai kelayakan, kepatutan dan agar menghindari tumpang tindih penerima.
“Karenanya verifikasi benar- benar kita lakukan yang untuk kota Malang dibantu teman teman akademisi,” katanya.
Ia melanjutkan, saat ini Pemkot Malang memanfaatkan aplikasi Si Bansos yang berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kepala Keluarga). Sehingga sistem akan menolak dengan sendirinya bila satu KK sudah terima bantuan.
“Lalu coba dimasukkan untuk terima bantuan dari sumber yang berbeda,” urai Sutiaji.
Berdasarkan sisi cakupan atau sebaran, lanjut dia, data terus bergerak dinamis. Pada tahap awal sasaran penerima bansos, adalah data yang bersumber dari DP3P2KB (Dinsos) yang notabene adalah data keluarga pra sejahtera atau pun kelompok rentan (di dalamnya juga difable). kelompok ini terjaring 10.688 jiwa.
Kelompok berikutnya, pada tahap pertama dan juga sudah diterimakan adalah klaster dari PKL di lingkungan sekolah dan pekerja seni dengan jumlah yang terjaring sebanyak 1.364 jiwa. Selanjutnya, yang juga sudah disalurkan adalah klaster yang di bawah binaan Disporapar sebanyak 394 penerima bantuan.
“Dan yang dalam proses untuk segera disalurkan PKL dibawah binaan Diskopindag, sebanyak 2.500 pedagang,” urainya.
Alumnus IAIN Malang ini menambahkan, jumlah penerima juga masih dimungkinkan bertambah. Sebab, selain memperhatikan adanya tambahan dari klaster yang masuk di Dinsos. Lalu kemungkinan perkembangan kondisi belum terdata dan terinput. Serta dari tambahan klaster terbaru, yakni klaster pengemudi angkot dan klaster kelompok PHK dan pekerja yang dirumahkan.
“Karenanya selalu kami bilang, data dinamis, cuma untuk keselarasan percepatan penyaluran dilakukan bertahap,” pungkasnya.(Der/Aka)
