MALANGVOICE – Di tengah tekanan efisiensi anggaran dan dinamika isu strategis nasional, kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sepanjang 2025 justru mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Melalui riset berbasis data kuantitatif yang digelar bersama salah satu media nasional, Kemendagri menilai performa pemerintah daerah se-Indonesia dalam tujuh kategori, mulai penanggulangan kemiskinan hingga pertumbuhan ekonomi.
Dari proses penilaian yang ketat dan kredibel, terpilih 19 Pemerintah Provinsi serta 38 Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai daerah berkinerja terbaik. Kota Malang masuk dalam jajaran tersebut, khususnya sebagai Pemerintah Kota klasifikasi fiskal sedang dengan capaian tertinggi pada kategori penyerapan tenaga kerja dan penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat (gini ratio).
Bayu Sampaikan Catatan Fraksi PKS terkait Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang 2026
Berdasarkan data BPS 2024–2025, Pemkot Malang tercatat meningkatkan kesempatan kerja hingga 0,41 persen, jauh lebih baik dibanding daerah dengan penurunan kesempatan kerja hingga 1,33 persen. Kota Malang juga berhasil menekan gini ratio hingga minus 0,049, melewati capaian terendah nasional yang berada di angka 0,035.
Penghargaan prestisius tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja Yassierli bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Kemendagri 2025 di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/12).
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memiliki jiwa entrepreneur dan inovasi tinggi untuk menghadapi tantangan birokrasi modern.
“Program reward ini kita laksanakan sebagai upaya membangun iklim kompetitif antar daerah. Untuk itu, harus banyak terobosan, inovasi kreatif, termasuk kebijakan melalui perda yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Tito juga menekankan pentingnya memperkuat legitimasi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan publik.
“Kepala daerah dipilih melalui pilkada dan punya legitimasi. Maka apa yang menjadi domain kepala daerah perlu diterjemahkan dalam kebijakan yang baik, pro masyarakat, serta mampu menjawab persoalan di daerah,” tambahnya.
Usai menerima penghargaan, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan rasa syukur sekaligus harapannya agar pencapaian ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran Pemkot.
“Tentu bersyukur dan ini menjadi dorongan positif. Motivasi utamanya adalah bagaimana implementasi Dasa Bhakti bisa semakin dirasakan warga Kota Malang,” tutupnya.(der)