MALANGVOICE – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang meminta lembaga negara, perusahaan swasta, maupun instansi lain dan masyarakat umum untuk memaksimalkan data statistik yang dirilis lembaga itu, agar perencanaan maupun kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran.
“Jika tidak menggunakan data yang valid, program dan kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak mengena pada sasaran,” jelas Kepala BPS Kota Malang, Muhammad Sarjan, di sela Sosialisasi Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik di Malang, hari ini.
Ia mengatakan, selama ini masih beberapa perusahaan dan lembaga serta individu yang memanfaatkan data BPS, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bank Indonesia, perguruan tinggi, mahasiswa, dan dosen untuk berbagai keperluan, salah satunya penelitian.
“Dari perusahaan masih sedikit yang memanfaatan data BPS,” ungkap dia.
Sarjan menambahkan, minimnya perusahaan yang memanfatkan data BPS membuat penerimaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di BPS Malang sangat rendah. dari target 2015 sebesar Rp 10 juta, realisasinya tak sampai angka tersebut.
Data BPS meliputi sosial dan kependudukan yang terdiri atas gender, kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, indeks pembangunan manusia (IPM), perumahan, lingkungan hidup, dan lainnya.
Selanjutnya ekonomi dan perdagangan meliputi ekspor impor, industri, energi, inflasi, keuangan, produk domestik regional bruto (PDRB), transportasi, pariwisata, dan lainnya.
Data lain terkait dengan pertanian dan pertambangan yang meliputi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan penggalian, serta lainnya.