PBB 2015 Lampaui Target, Ade Bertekad Terus Inovasi

caption fotonya diganti : Ir H Ade Herawanto MT (kiri), bersama Wali Kota Malang, HM Anton, dan Dubes RI untuk Kroasia.

MALANGVOICE – Filosofi pajak ‘Dari Masyarakat Dikembalikan kepada Masyarakat’, menjadi pemicu semangat tersendiri bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, terutama terkait meningkatnya tuntutan masyarakat akan pembangunan.

“Maka berbagai langkah terobosan harus dilakukan. Khusus  untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), sejak awal tahun sudah  dilaksanakan pendistribusian SPPT PBB 2015, pemasangan stiker dan patok,  dan berbagai terobosan, termasuk blusukan bersama Walikota  ke seluruh kelurahan,” tutur Kepala Dispenda Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT, beberapa menit lalu.

Sebab itu, bertepatan berakhirnya triwulan ke 3, tepatnya  sampai 30 September 2015, khusus PBB, dari target 2015 sebesar Rp 53.869.267.940, terealisasi  sebesar  Rp 55.830.955.800 atau 103,64%, termasuk denda yang mencapai Rp 1.899.459.528.

Terkait pajak daerah selain PBB, Ade yang juga dikenal sebagai musisi itu menambahkan, rata-rata capaiannya sesuai yang diprogramkan. “Artinya, sampai saat ini sudah  tercapai sesuai target,” tegasnya.

Sebab itu pendiri dan pembina komunitas kreatif d’Kross itu menyampaikan terima kasih  dan penghargaan  kepada  seluruh masyarakat, mulai masyarakat  biasa sampai pengusaha besar yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Termasuk PT Untaian Rejeki Abadi, pengelola  pusat grosir pertokoan Matahari, yang kini telah memenuhi kewajibannya, khususnya PBB. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan wajib pajak (WP), karena yang dilakukan selama ini, seperti pemasangan stiker dan patok, hanyalah upaya untuk meningkatkan kesadaran WP, membuka ruang komunikasi  khususnya untuk WP tanah Kosong, rumah kosong dan upaya  mengurai tunggakan pajak daerah,” rincinya.

Sebagai salah satu SKPD yang menjadi pilot project integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan WBBM, sambung Ade, pihaknya akan terus mengadakan evaluasi dan membuat inovasi, baik terkait penyempurnaan regulasi, kelembagaan, maupun SDM, serta sarana dan prasarana.