MALANGVOICE – Malang Corruption Watch (MCW) meminta agar ‘drama’ yang mengarah pada penggiringan opini untuk anti pemberantasan korupsi dihentikan. Hal ini menyusul ditolaknya seluruh permohonan Eddy Rumpoko (ER) dalam sidang praperadilan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Kini publik semakin yakin dan percaya bahwa ER diduga kuat menerima suap dalam kasus pengadaan meubelair,” kata Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Cesar Putra, kepada awak media, Rabu (22/11).
MCW berpandangan, selama ini publik terus menerus disuguhi drama penuh intrik yang tak berkesudahan. Dia menyebut, terdapat beberapa peristiwa yang seolah-olah didesain untuk menggiring opini publik.
Pertama, adanya pembelaan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, ada penggiringan opini bahwa ER di-OTT saat berada di kamar mandi, sehingga tidak memenuhi unsur tertangkap tangan.
“Tentu argumentasi tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat pengertian tertangkap tangah adalah bukan hanya saat terjadi suatu tindak pidana, tapi sesaat setelah tindak pidana dilakukanpun dapat diartikan sebagai tertangkap tangan,” tandasnya.
Apalagi, lanjut Cesar, dalam kasus ini ER sebelumnya diduga telah menerima sejumlah uang dari PJ dan pada saat OTT terjadi merupakan kelanjutan dari sisa pemberian sebelumnya. Drama selanjutnya yakni adanya doa bersama sekaligus penyalaan seribu lilin di lingkungan Balai Kota Among Tani.
“Muncul kelompok pendukung yang berusaha mensimbolkan ER sebagai sosok pahlawan di Kota Batu. Tidak ada yang salah dalam pernyataan sikap tersebut, karena hal itu merupakan hak masing-masing orang menyampaikan pendapat,” tandasnya.
Akan tetapi, masih kata Cesar, sangat disayangkan jika pernyataan sikap tersebut justru terkesan tidak memberikan kepercayaan penuh terhadap KPK dan terhadap agenda pemberanasan korupsi. Ditambah lagi, terdapat pemanfaatan media informasi Pemkot Batu dengan mempertontonkan ER sebagai sosok yang harus dibela dan dicintai masyarakat.
“Media informasi yang seharusnya memberikan informasi secara seimbang ternyata dipergunakan untuk kepentingan tertentu. Tentu hal ini menimbulkan tanda tanya besar,” pungkasnya.(Coi/Aka)